Fahhala
Jabar 2029 dan Masa Depan Anak Muda
Ekonomi Syariah | 2026-09-09 14:26:16
Anak muda tidak takut bekerja. Yang mereka takutkan adalah belajar bertahun-tahun, memiliki ijazah dan keterampilan, tetapi tetap tidak menemukan pekerjaan yang layak.
Karena itu, target Jawa Barat agar pada 2029 tidak ada lagi anak muda yang menganggur patut disambut sebagai perhatian terhadap masa depan generasi. Namun, target yang baik tetap perlu dilihat lebih dalam. Sebab, persoalan ketenagakerjaan tidak selesai hanya dengan menurunkan angka pengangguran. Yang lebih penting adalah memastikan mengapa mereka menganggur, pekerjaan seperti apa yang tersedia, dan ke mana arah pembangunan ekonomi membawa generasi muda.
Pada 27 Agustus 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan program SMK Go Global yang memberikan pelatihan kepada 1.280 lulusan SMA, SMK, dan MA untuk memasuki pasar kerja global. Program tersebut diarahkan agar anak muda memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja internasional. Pemprov Jabar juga menegaskan target 2029 agar tidak ada anak muda Jawa Barat yang menganggur.
Pelatihan tentu penting. Keterampilan juga mutlak diperlukan. Anak muda harus dibekali ilmu agar mampu menghadapi perubahan zaman. Namun, ada satu hal yang jangan sampai terlewat: jangan sampai persoalan lapangan kerja dibebankan terlalu besar kepada kesiapan pencari kerja, sementara penciptaan lapangan kerja di dalam negeri justru tidak mendapat porsi perhatian yang sebanding. Sebab, data ketenagakerjaan memberi gambaran yang perlu direnungkan.
Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 43.805 pekerja mengalami PHK sepanjang Januari–Juli 2026. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah tertinggi, yaitu 8.830 pekerja atau sekitar 20,16 persen dari total yang tercatat. Data tersebut memang tidak mencakup seluruh bentuk kehilangan pekerjaan karena memiliki kriteria pencatatan tertentu. Namun, angka ini tetap menjadi sinyal bahwa pasar kerja Jawa Barat menghadapi tantangan serius.
Pada saat yang sama, realisasi investasi Jawa Barat pada semester I 2026 mencapai Rp138,13 triliun. Angka tersebut besar. Tetapi besarnya investasi tidak otomatis berarti seluruhnya mampu menciptakan pekerjaan dalam jumlah besar. Bahkan, pemberitaan RMOL Jabar menyoroti persoalan serapan tenaga kerja dalam kaitannya dengan karakter investasi. Di sinilah kita perlu berhenti sejenak dari sekadar mengagumi angka.
Rp138 triliun itu akhirnya harus menjawab pertanyaan sederhana: berapa banyak rakyat Jawa Barat yang memperoleh pekerjaan layak darinya? Sebab, pembangunan bukan perlombaan mengumpulkan angka investasi. Pembangunan seharusnya terasa dalam kehidupan masyarakat.
Perkembangan teknologi memang tidak mungkin dihentikan. Mesin dan otomatisasi dapat meningkatkan produktivitas. Itu kenyataan yang harus diterima. Namun, ketika pembangunan terlalu berorientasi pada besarnya modal dan efisiensi, tenaga manusia dapat semakin mudah tersisih. Industri membutuhkan modal besar, tetapi tidak selalu membutuhkan pekerja dalam jumlah besar.
Akibatnya muncul paradoks: investasi meningkat, tetapi penciptaan pekerjaan tidak selalu mengikuti peningkatan nilai investasinya. Dalam kondisi seperti ini, anak muda kembali diminta beradaptasi. Mereka didorong menguasai bahasa asing, meningkatkan kompetensi, mengikuti pelatihan, bahkan disiapkan memasuki pasar kerja luar negeri. Tidak ada yang salah dengan semua itu.
Yang perlu direnungkan adalah jangan sampai kemampuan anak muda hanya diarahkan agar sesuai dengan kebutuhan pasar, sementara negara kurang serius membangun pasar kerja yang sesuai dengan kebutuhan rakyatnya.
*pandangan Islam*
Islam memiliki pandangan yang jauh lebih manusiawi mengenai persoalan ini. Manusia tidak dipandang sekadar sebagai tenaga yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Negara memiliki amanah untuk mengurus rakyat. Rasulullah saw. bersabda: “Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis tersebut memberi fondasi bahwa kesejahteraan rakyat merupakan bagian dari tanggung jawab penguasa. Maka, penyelesaian pengangguran dalam perspektif Islam tidak cukup berupa pelatihan, bursa kerja, ataupun penempatan tenaga kerja. Semua itu boleh menjadi bagian dari ikhtiar, tetapi harus berada dalam kebijakan ekonomi yang lebih menyeluruh.
Negara perlu mengelola kekayaan dan sumber daya strategis untuk kemaslahatan masyarakat. Lapangan kerja harus diciptakan melalui pembangunan sektor produktif yang nyata, bukan hanya mengejar masuknya modal.
Pertanian, industri pengolahan, perdagangan, infrastruktur, energi, serta berbagai sektor produktif dapat dikembangkan sehingga kekayaan negeri menghasilkan manfaat luas dan membuka ruang kerja bagi masyarakat.
Islam juga tidak membenarkan kekayaan hanya berputar pada kelompok tertentu. Allah Swt. berfirman: “...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7). Ayat ini memberikan prinsip penting bahwa aktivitas ekonomi harus menghadirkan distribusi manfaat yang luas.
Karena itu, keberhasilan investasi seharusnya tidak hanya dihitung dari nilai modal yang masuk. Pemerintah perlu melihat berapa banyak pekerjaan tercipta, seberapa baik kesejahteraan pekerja, bagaimana pemerataan ekonomi berlangsung, dan apakah investasi tersebut memperkuat kemandirian masyarakat.
Bekerja ke luar negeri pun bukan persoalan. Bagi sebagian orang, itu bisa menjadi jalan kehidupan yang baik. Namun, jika ekspor tenaga kerja menjadi salah satu jawaban utama atas terbatasnya lapangan kerja domestik, kita perlu bertanya lebih jauh: apakah negeri ini sedang membangun masa depan generasinya atau sekadar mencari tempat bagi tenaga kerja yang belum tertampung?
Target Jabar 2029 seharusnya menjadi momentum evaluasi, bukan sekadar perlombaan mencapai angka zero unemployment. Sebab, anak muda tidak hanya membutuhkan pekerjaan. Mereka membutuhkan masa depan yang layak, pekerjaan yang bermartabat, penghasilan yang cukup, serta kesempatan untuk mengembangkan potensi tanpa harus merasa bahwa masa depan selalu berada jauh dari tanah kelahirannya.
Pada akhirnya, ukuran pembangunan bukan sekadar berapa banyak orang yang keluar dari statistik pengangguran, berapa banyak keluarga yang benar-benar merasakan kesejahteraan dari pembangunan tersebut.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
