suntusia hafiza
Ironi Desil: Saat Kemiskinan Dipandang Relatif
Agama | 2026-08-31 12:02:32
Penerapan sistem desil dalam menentukan kriteria penerima bantuan kembali memicu polemik luas karena dinilai makin melebarkan jurang antara validasi data dan realitas ekonomi masyarakat. Pemerintah secara terbuka menyatakan bahwa desil bukanlah ukuran absolut kemiskinan, melainkan pemeringkatan relatif kesejahteraan. Namun, ketika kerangka relatif ini dijadikan dasar tunggal untuk mengeksekusi kebijakan strategis—seperti rencana pembatasan BBM bersubsidi bagi masyarakat yang dikategorikan masuk ke dalam desil 9 dan 10—persoalan mendasar langsung mencuat ke permukaan.
Banyak warga yang mendadak terkategori dalam kelompok desil atas ini sebenarnya merupakan kelompok rentan atau kelas menengah bawah yang sangat sensitif terhadap gejolak inflasi dan biaya hidup. Akibat metodologi pendataan relatif seperti Proxy Means Testing yang kaku, indikator aset fisik kerap mendistorsi daya beli riil. Dampaknya ganda: masyarakat miskin absolut terpental dari basis data penerima bansos (exclusion error), sementara kelompok yang hidup pas-pasan mendadak dikelompokkan sebagai "warga mampu" yang terkena pemangkasan subsidi BBM.
Namun, polemik pendataan ini sejatinya hanyalah gejala permukaan dari sebuah persoalan yang jauh lebih berakar, yakni keterikatan tata kelola ekonomi kita pada paradigma kapitalisme. Dalam cengkeraman sistem kapitalisme, kriteria melarat terus digeser secara matematis melalui angka desil yang relatif, padahal penderitaan hidup rakyat miskin tampak begitu gamblang di depan mata. Kegagalan paling fatal dari sistem ini terletak pada ketidakmampuannya mendefinisikan akar kemiskinan itu sendiri, sehingga berbagai program pengentasan kemiskinan yang digulirkan pemerintah dipastikan berakhir sia-sia. Pada akhirnya, kemiskinan di Indonesia bukanlah sekadar kegagalan individu atau kesalahan pendataan semata, melainkan problem struktural yang sistemis—sebuah krisis akibat tata kelola ekonomi kapitalistik yang tega memprivatisasi sumber daya alam milik publik demi memanjakan segelintir pemilik modal atas restu kebijakan penguasa.
Ketika negara lebih memprioritaskan kalkulasi matematis desil ketimbang realitas ekonomi empiris, kebijakan sosial tidak hanya berisiko salah sasaran, tetapi juga mengebiri empati negara terhadap warganya.
Namun, polemik pendataan ini sejatinya hanyalah gejala permukaan dari sebuah persoalan yang jauh lebih berakar, yakni keterikatan tata kelola ekonomi kita pada paradigma kapitalisme.
Dalam cengkeraman sistem kapitalisme, kriteria melarat terus digeser secara matematis melalui angka desil yang relatif, padahal penderitaan dan penderitaan hidup rakyat miskin tampak begitu gamblang di depan mata. Kegagalan paling fatal dari sistem ini terletak pada ketidakmampuannya mendefinisikan akar kemiskinan itu sendiri, sehingga berbagai program pengentasan kemiskinan yang digulirkan pemerintah dipastikan berakhir sia-sia dan salah sasaran. Pada akhirnya, kemiskinan di Indonesia bukanlah sekadar kegagalan individu, melainkan problem struktural yang sistemis—sebuah krisis akibat tata kelola ekonomi kapitalistik yang tega memprivatisasi sumber daya alam milik publik demi memanjakan segelintir pemilik modal atas restu kebijakan penguasa.
Pergeseran makna kemiskinan menjadi sekadar pemeringkatan statistik ini pada akhirnya mengungkap cacat pikir yang lebih mendasar dalam cara negara memandang kesejahteraan warganya. Akibat metodologi pendataan relatif seperti Proxy Means Testing yang kaku, indikator aset fisik kerap mendistorsi daya beli riil masyarakat. Dampaknya terjadi secara ganda: warga miskin absolut terpental dari basis data penerima bantuan sosial (exclusion error), sementara kelompok yang hidup pas-pasan mendadak dikelompokkan sebagai "warga mampu" yang terkena pemangkasan subsidi. Ketika negara lebih memprioritaskan kalkulasi matematis desil ketimbang realitas ekonomi empiris, kebijakan sosial tidak hanya berisiko salah sasaran, tetapi juga mengebiri empati dasar negara terhadap warganya.
Guna mengurai benang kusut ini, paradigma pembangunannya harus dirombak secara mendasar menuju konsepsi yang jauh lebih sahih dan beratarbelakang empati. Berbeda secara mendasar dari sistem kapitalis, Islam—sebagaimana dirumuskan dalam literatur klasik Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah—menetapkan standar kemiskinan secara tegas, rasional, dan nyata di lapangan, bukan hasil rekayasa angka statistik yang relatif. Dalam perspektif ini, negara bertindak sebagai ra'in (pengurus rakyat) yang memikul kewajiban mutlak untuk menjamin kebutuhan pokok tiap individu masyarakat tanpa terkecuali. Kesejahteraan sejati pun diwujudkan melalui pengembalian kekayaan alam sebagai milik umum, di mana negara mengelolanya secara mandiri dan mengembalikan seluruh hasilnya murni demi kemaslahatan dan kemakmuran rakyat. Selama ukuran kemiskinan masih dipermainkan oleh logika relatif kapitalisme, selama itu pula rakyat kecil akan terus terpental dari jaminan keadilan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
