Qotrun Nada
Polemik Desil, Saat Label Kesejahteraan tak Sesuai Kenyataan
Agama | 2026-08-30 15:04:10
Belakangan ini, hasil pemutakhiran desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menuai kegaduhan di tengah masyarakat. Tak sedikit warga yang merasa kaget ketika mengetahui rumah tangganya dikategorikan dalam desil 9 atau 10. Pasalnya, kondisi ekonomi yang mereka jalani sehari-hari dinilai belum mencerminkan kehidupan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi.
Efek selanjutnya, desil 9 dan 10 akan terkena pembatasan akses terhadap BBM bersubsidi. Kebijakan ini pun menimbulkan keresahan, terutama bagi masyarakat yang merasa kondisi ekonominya belum benar-benar mencerminkan kategori kelompok mampu. Bagi sebagian keluarga, kenaikan beban biaya BBM dapat semakin menekan pengeluaran rumah tangga yang sudah terbebani kebutuhan hidup lainnya.
Pemerintah, dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa desil 10 bukan berarti semua keluarga di dalamnya tergolong kaya raya. Hal tersebut hanyalah rentang kondisi ekonomi yang beragam dari kelas menengah hingga kelas atas, Jadi desil bukan ukuran absolut kemiskinan.
Standar Kemiskinan
Dalam sistem hari ini, ukuran kemiskinan cenderung bersifat relatif dan bergantung pada indikator tertentu, sehingga batas antara miskin dan tidak miskin dapat berubah-ubah. Padahal, realitas kemiskinan sejatinya mudah diindra melalui kondisi kehidupan masyarakat: kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terbatasnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
Sistem ini pun gagal memberikan definisi kemiskinan yang benar-benar mampu menggambarkan kondisi riil masyarakat. Akibatnya, program pemberantasan kemiskinan pun berisiko salah sasaran karena hanya berfokus pada angka dan indikator statistik, bukan pada terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara layak. Selama akar persoalan dan standar kemiskinan tidak ditetapkan dengan tepat, upaya mengentaskan kemiskinan akan sulit mencapai hasil yang tuntas.
Kemiskinan di Indonesia bukan semata-mata persoalan individu, tetapi merupakan problem sistemis atau kemiskinan struktural. Hal ini tidak lepas dari tata kelola ekonomi kapitalistik yang membuka ruang privatisasi sumber daya alam yang sejatinya menyangkut kepentingan masyarakat luas, sementara berbagai kebijakan penguasa kerap lebih menguntungkan kepentingan pemilik modal. Akibatnya, kekayaan yang seharusnya dapat menjadi sumber kesejahteraan rakyat tidak sepenuhnya dirasakan secara merata.
Islam Tawarkan Solusi
Dalam Islam, definisi miskin memiliki ukuran yang jelas dan tidak bergantung pada standar yang berubah-ubah. Kemiskinan dapat dilihat dari kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan ukuran yang jelas dan mudah diindra, penentuan siapa yang tergolong miskin tidak menjadi relatif sebagaimana bergantung pada indikator statistik semata. Konsep ini dibahas dalam Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah.
Dalam sistem Islam (Khilafah), negara berfungsi sebagai raa’in (pengurus) yang bertanggung jawab terhadap seluruh rakyat. Negara tidak sekadar membuat kebijakan, tetapi memastikan kebutuhan dasar setiap individu terpenuhi, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Di sisi lain, negara juga menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap rakyat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pelengkapnya secara layak dan mandiri.
Penerapan sistem ekonomi Islam akan mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat secara lebih merata. Salah satu bentuk penerapannya adalah menempatkan sumber daya alam sebagai milik umum yang tidak boleh dikuasai segelintir pihak. Negara bertugas mengelolanya secara amanah dan memastikan hasil pengelolaannya dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat, sehingga kekayaan alam dapat menjadi sumber kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan bagi pemilik modal.
Seperti inilah Islam menyelesaikan masalah sehingga tidak akan terjadi ketimpangan kesejahteraan yang mengakibatkan kesalahan dalam menentukan kebijakan. Standar miskin dan kaya ditetapkan dengan acuan baku, bukan berdasarkan kepentingan tertentu. Maka bisa dipastikan keadilan dan kesejahteraan akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Pada titik inilah Islam akan benar-benar dirasakan sebagai rahmatan lil alamin
Wallahu a’lam bisshawab
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
