Syubhan Akib
Algoritma dan Masa Depan Komunikasi Publik
Teknologi | 2026-08-28 08:44:09
Bayangkan seseorang membuka ponselnya pada pagi hari. Ia tidak sedang mencari informasi tentang sebuah kebijakan pemerintah, tetapi dalam beberapa menit sudah melihat video seorang kreator yang menjelaskan kebijakan itu, potongan pernyataan pejabat, komentar pengguna lain, bahkan mungkin sebuah video lama yang beredar kembali dengan konteks yang berbeda.
Ia belum membuka situs kementerian, belum membaca siaran pers, dan mungkin belum tahu bahwa kebijakan tersebut baru saja diumumkan. Namun, ia sudah memiliki kesan tentang kebijakan itu karena informasi telah lebih dahulu datang kepadanya melalui layar ponsel.
Hal inilah yang membuat persoalan komunikasi publik hari ini menjadi lebih rumit. Pemerintah tidak lagi hanya berhadapan dengan media massa sebagai penjaga gerbang informasi, tetapi juga dengan sistem algoritmik yang ikut menentukan informasi apa yang memperoleh perhatian pengguna.
Dulu, ketika ingin mengetahui sebuah kebijakan pemerintah, masyarakat mungkin menunggu berita televisi, membaca koran, membuka situs resmi kementerian, atau mencari pernyataan pejabat. Sekarang, masyarakat dapat memperoleh informasi tentang kebijakan bahkan sebelum mereka berniat mencarinya karena sistem rekomendasi platform telah memilihkan apa yang muncul di hadapan mereka.
Perubahan ini bukan sekadar perubahan saluran komunikasi. Ada perubahan yang lebih mendasar: munculnya perantara baru antara pemerintah dan masyarakat, yaitu algoritma.
Dalam teori komunikasi, kita mengenal konsep gatekeeping: tidak semua informasi yang tersedia akan sampai kepada publik karena selalu ada proses seleksi, penyaringan, penempatan, dan pengaturan informasi sebelum sesuatu menjadi berita atau perhatian publik.
Karine Barzilai-Nahon kemudian memperluas pembahasan tersebut melalui gagasan network gatekeeping, yang melihat pengendalian informasi dalam lingkungan jaringan sebagai proses yang melibatkan aktor dan hubungan yang lebih kompleks daripada sekadar editor media.
Saat era digital belum berkembang, kita lebih mudah mengenali siapa penjaga gerbang itu. Ada editor, wartawan, pemimpin redaksi, atau lembaga media yang keputusan-keputusannya dapat diperdebatkan secara terbuka.
Tapi saat ini ketika dunia bergerak makin cepat dan media bukan satu-satunya sumber informasi bagi masyarakat sebagian keputusan mengenai apa yang terlihat berada di dalam sistem yang jauh lebih sulit dibaca oleh pengguna. Kita tidak selalu tahu mengapa sebuah video muncul di layar kita, mengapa sebuah berita terus direkomendasikan, atau mengapa informasi lain yang mungkin tidak kalah penting justru tidak pernah muncul.
Di sinilah algoritma menjadi lebih dari sekadar alat distribusi, tapi ikut menentukan visibilitas.
Sebuah kajian terbaru mengenai algorithmic publicity bahkan mengusulkan bahwa algoritma tidak hanya mengatur apa yang terjadi di dalam ruang publik, tetapi ikut membentuk kondisi awal yang membuat sesuatu dapat terlihat sebagai bagian dari ruang publik. Dengan kata lain, sebelum masyarakat berdiskusi tentang suatu isu, ada proses teknis yang lebih dahulu memengaruhi apakah isu tersebut memperoleh kesempatan untuk hadir di hadapan mereka.
Gagasan ini penting bagi pemerintah karena komunikasi publik tidak lagi hanya berurusan dengan pertanyaan, “Apa yang ingin kita sampaikan?”, Ada pertanyaan baru yang tidak kalah penting, “Apakah pesan tersebut memperoleh kesempatan untuk dilihat sebelum pesan lain membentuk persepsi publik?”
Data Reuters Institute dalam Digital News Report 2026 menunjukkan bahwa 64 persen responden Indonesia memperoleh berita melalui media sosial. Angka tersebut memperlihatkan bahwa ruang publik tempat masyarakat menerima informasi semakin banyak dibentuk oleh platform digital, sementara kepercayaan terhadap berita tidak otomatis meningkat seiring dengan perubahan tersebut.
Pemerintah tentu tidak bisa mengabaikan perubahan ini. Bahkan, pemerintah sendiri mulai menempatkan kemampuan memahami algoritma sebagai bagian penting dari komunikasi publik karena pesan yang tidak sampai kepada masyarakat pada akhirnya sama bermasalahnya dengan pesan yang tidak dipahami.
Namun, di sinilah batas penting perlu dibuat: pemerintah harus memahami algoritma, tetapi tidak boleh menjadi budak algoritma. Pemerintah perlu mengetahui bagaimana sebuah pesan memperoleh perhatian, tetapi tidak boleh menjadikan viralitas sebagai ukuran utama keberhasilan komunikasi publik.
Sebab viral tidak selalu berarti penting. Banyak dilihat tidak berarti banyak dipahami, dan banyak dibagikan juga tidak otomatis berarti benar.
Ada godaan yang sangat masuk akal bagi pemerintah untuk mengikuti logika platform. Pesan dibuat lebih singkat, lebih visual, lebih emosional, lebih mudah dibagikan, dan lebih cepat merespons percakapan yang sedang ramai.
Semua itu memang diperlukan. Pemerintah tidak mungkin terus menggunakan bahasa birokrasi yang panjang dan sulit dipahami, kemudian berharap masyarakat dengan sendirinya akan datang mencari informasi resmi.
Tapi ada perbedaan antara membuat informasi mudah ditemukan dan membuat informasi semata-mata mudah viral. Perbedaan tersebut menjadi penting karena pemerintah memiliki tanggung jawab yang berbeda dari platform media sosial.
Platform digital berkepentingan mempertahankan perhatian pengguna. Pemerintah berkepentingan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, memahami kebijakan, mengetahui konsekuensinya, dan memiliki kesempatan untuk menilai kebijakan tersebut.
Dalam kerangka public arena, media dan platform bukan hanya tempat orang bertukar pesan. Ruang tersebut membuat masyarakat dapat melihat dirinya sendiri, memungkinkan warga melihat pemerintah, memungkinkan pemerintah membaca respons rakyat, sekaligus menyediakan arena untuk memperebutkan perhatian dan membentuk opini. Karena semakin banyak fungsi tersebut berlangsung melalui sistem yang menggunakan kecerdasan buatan dan rekomendasi berbasis data, cara kerja teknologi ikut memengaruhi bagaimana masyarakat melihat suatu persoalan bersama.
Hal tersebut membuat persoalan algoritma tidak bisa lagi dipandang hanya sebagai urusan strategi media sosial pemerintah. Jika algoritma ikut menentukan apa yang memperoleh visibilitas, maka ia ikut memengaruhi kondisi tempat opini publik terbentuk.
Karena itu, ketika pemerintah mengejar engagement, yang dipertaruhkan bukan sekadar performa sebuah akun media sosial. Ada kemungkinan yang lebih serius: ukuran komunikasi publik perlahan bergeser dari “apakah masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan?” menjadi “apakah konten ini berhasil menarik perhatian?”
Persoalan tersebut terlihat jelas dalam peredaran informasi mengenai demonstrasi dan peristiwa politik. Video lama, video hasil editan, atau rekaman yang dipotong dari konteks tertentu dapat muncul kembali sebagai informasi baru dan memperoleh perhatian dalam waktu yang jauh lebih cepat daripada proses verifikasi.
Masalahnya bukan hanya bahwa ada orang yang menyebarkan informasi keliru. Masalah yang lebih besar adalah bahwa dalam ruang digital, informasi tidak selalu bergerak mengikuti urutan kejadian dan tingkat kepentingannya.
Sebuah peristiwa bisa terjadi hari ini, tapi video lama dapat muncul kembali dan dianggap sebagai kejadian baru. Pernyataan resmi pemerintah mungkin lengkap dan akurat, tetapi potongan video berdurasi beberapa detik dapat lebih cepat menyebar karena lebih mudah dikonsumsi dan dibagikan.
Penelitian tentang peran kecerdasan buatan dalam public arena menunjukkan bahwa sistem rekomendasi dapat bertindak sebagai mekanisme koordinasi yang mendorong konten yang sesuai dengan pola perhatian sebelumnya dan membuat konten yang tidak sesuai pola tersebut lebih sulit terlihat lalu membentuk echo chamber. Persoalannya bukan bahwa algoritma selalu menghasilkan informasi yang salah, melainkan bahwa ia ikut membentuk lingkungan tempat sebagian informasi menjadi lebih mudah terlihat daripada informasi lainnya yang pada akhirnya menghasilkan filter bubble.
Bagi komunikasi pemerintah, konsekuensinya cukup serius. Informasi yang sangat penting bagi publik bisa saja kalah memperoleh perhatian dibandingkan informasi yang lebih emosional, kontroversial, atau mudah dikemas dalam format pendek.
Karena itu, pemerintah memang perlu belajar bagaimana algoritma bekerja, namun tidak boleh menyerahkan seluruh cara berpikir komunikasinya kepada logika algoritma. Pemerintah harus hadir di ruang digital tanpa kehilangan alasan mengapa komunikasi tersebut dilakukan.
Ada godaan lain yang perlu diwaspadai. Ketika pemerintah melihat bahwa sebuah jenis konten mendapatkan jutaan tayangan, muncul kecenderungan untuk mengulang formula yang sama karena dianggap berhasil.
Padahal pemerintah perlu membedakan antara logika distribusi dan logika pelayanan publik. Algoritma memang dapat membantu menjawab pertanyaan tentang bagaimana sebuah informasi menjangkau masyarakat, tapi tidak seharusnya menentukan informasi seperti apa yang dianggap layak disampaikan oleh pemerintah.
Tugas pemerintah bukan membuat semua kebijakan menjadi konten yang menarik. Beberapa kebijakan memang rumit, beberapa persoalan membutuhkan penjelasan panjang, dan beberapa keputusan publik tidak mungkin dikemas menjadi video berdurasi tiga puluh detik tanpa kehilangan konteks.
Kalau seluruh komunikasi dipaksa mengikuti format yang paling disukai algoritma, ada risiko informasi publik kehilangan bagian yang justru paling penting: nuansa.
Masyarakat bukan sekadar angka dalam dashboard komunikasi pemerintah. Di balik satu view terdapat manusia yang memiliki pengalaman, kecemasan, kepentingan, harapan, dan pengalaman berbeda dalam mempercayai sebuah institusi.
Seseorang mungkin menonton video pemerintah bukan karena percaya kepada pemerintah, tetapi justru karena sedang mencari jawaban atas sesuatu yang membuatnya khawatir. Orang lain mungkin sudah tidak percaya kepada institusi negara dan membutuhkan lebih dari sekadar video pendek untuk mengubah pandangannya.
Itulah sebabnya komunikasi publik tidak dapat sepenuhnya diperlakukan seperti pemasaran produk. Warga negara bukan sekadar target audiens yang harus dibuat melihat, menyukai, dan membagikan sebuah konten.
Pemerintah memang harus cepat. Dalam lingkungan digital, keterlambatan memberi ruang kepada pihak lain untuk membentuk narasi terlebih dahulu.
Tetapi cepat tidak sama dengan menjadi pihak pertama yang berbicara. Cepat berarti mampu memeriksa informasi, menjelaskan persoalan, dan memberikan respons tanpa mengorbankan akurasi.
Ini menjadi penting karena kesalahan komunikasi pemerintah memiliki konsekuensi yang berbeda dari kesalahan sebuah akun biasa, akun seorang pendengung, atau bahkan akun sebuah media. Satu pernyataan yang keliru dapat dipotong menjadi video pendek, dikutip ribuan akun, kemudian menjadi bagian dari percakapan publik sebelum klarifikasi sempat diberikan.
Hal ini membuat kecepatan dan akurasi seharusnya tidak dipertentangkan. Pemerintah membutuhkan keduanya, tetapi harus memahami bahwa kecepatan tanpa akurasi dapat merusak sesuatu yang jauh lebih sulit dibangun: kepercayaan.
Dalam komunikasi pemerintahan, kepercayaan bukan sekadar perasaan positif terhadap sebuah institusi. Sudah banyak penelitian tentang komunikasi pemerintah melalui media sosial menunjukkan bahwa persepsi terhadap kredibilitas komunikasi pejabat dan kanal pemerintah dapat berkaitan dengan terbentuknya kepercayaan terhadap lembaga pemerintah secara lebih luas.
Karenanya sebuah konten pemerintah yang viral belum tentu merupakan komunikasi publik yang berhasil. Ia baru menunjukkan bahwa pesan tersebut berhasil memperoleh perhatian; pertanyaan mengenai kredibilitas, pemahaman, dan kepercayaan masih harus dijawab.
Di titik ini, kita perlu berhenti sejenak dari obsesi terhadap reach. Reach penting karena informasi yang tidak sampai kepada masyarakat tentu tidak banyak berguna, tetapi reach seharusnya menjadi awal, bukan akhir.
Pertanyaan berikutnya adalah apakah masyarakat memahami informasi tersebut. Setelah itu, apakah mereka dapat memeriksa sumbernya, membandingkannya dengan informasi lain, dan akhirnya memiliki alasan untuk mempercayainya.
Hal ini membawa persoalan algoritma kembali kepada persoalan yang lebih besar tentang demokrasi. Demokrasi tidak hanya membutuhkan masyarakat yang bebas berbicara, tetapi juga masyarakat yang memiliki akses terhadap informasi yang beragam, dapat dipercaya, dan dapat diverifikasi.
Ruang publik yang sehat bukan ruang yang hanya memperbanyak suara. Ia juga membutuhkan kondisi yang memungkinkan berbagai suara memperoleh kesempatan untuk terlihat dan dipertimbangkan.
Inilah mengapa konsep algorithmic publicity menjadi relevan. Jika algoritma ikut menentukan kondisi visibilitas sebelum percakapan publik berlangsung, maka persoalan demokrasi bukan hanya siapa yang boleh berbicara, tetapi juga siapa yang memperoleh kesempatan untuk didengar.
Pertanyaan tersebut seharusnya tidak hanya diarahkan kepada platform. Pemerintah juga perlu mengajukan pertanyaan yang sama kepada dirinya sendiri: apakah strategi komunikasinya membantu memperluas akses warga terhadap informasi yang kredibel, atau justru hanya berusaha memenangkan perebutan perhatian?
Jawabannya tidak selalu mudah. Pemerintah tetap harus menggunakan format yang menarik, memahami perilaku pengguna, memanfaatkan data, membaca percakapan publik, dan menyesuaikan cara menyampaikan pesan dengan karakter setiap platform.
Tapi adaptasi memiliki batas. Pemerintah harus menggunakan logika algoritma sebagai pengetahuan untuk memperbaiki distribusi pesan, bukan sebagai standar untuk menentukan nilai sebuah pesan.
Dengan kata lain, pemerintah perlu belajar bermain di wilayah algoritma tanpa belajar berpikir seperti algoritma. Pemerintah harus memahami bagaimana memperoleh perhatian, namun tetap menentukan sendiri mengapa perhatian itu layak diperoleh.
Ini juga berarti komunikasi publik tidak boleh berhenti pada produksi konten. Pemerintah perlu membangun ekosistem informasi yang membuat sumber resmi mudah ditemukan, penjelasan kebijakan mudah dipahami, kesalahan cepat dikoreksi, dan masyarakat memiliki cukup informasi untuk membandingkan satu klaim dengan klaim lainnya.
Tugas komunikasi publik bukan membuat warga berhenti bertanya. Justru sebaliknya, komunikasi publik yang sehat memberi warga sumber yang cukup kredibel agar mereka dapat bertanya dengan lebih baik.
Kita mungkin belum memasuki masa ketika algoritma lebih dipercaya daripada pemerintah. Yang sedang terjadi justru sesuatu yang lebih kompleks: algoritma telah menjadi perantara baru antara pemerintah dan masyarakat.
Perantara ini tidak bisa diabaikan, tetapi juga tidak boleh dibiarkan menentukan seluruh cara pemerintah berbicara kepada warga. Sebab jika pemerintah hanya mengejar apa yang disukai algoritma, komunikasi publik perlahan dapat kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting daripada viralitas.
Kepercayaan.
Algoritma mungkin menentukan apa yang kita lihat. Tapi kepercayaan menentukan apa yang kita yakini.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
