Durohim Amnan
Siapa Pemilik Kemerdekaan
Historia | 2026-08-27 07:38:18
Di panggung-panggung perayaan di negeri yang gemar berbenah ini, kebebasan sering bertemu dalam parade. Mungkin di sebuah alun-alun kota yang dikepung gedung tinggi. Mungkin di balik dinding istana yang dibalut kain merah-putih berpuluh-puluh meter. Tapi selalu di atas mimbar yang disapu karpet lembut, diiringi dentum musik tiup, senyum pejabat yang licin, dan jajaran kemeja klimis tanpa sebaris pun noda debu.
Apa yang ingin Anda rayakan, Pak? Sejarah kemenangan? Angka pertumbuhan ekonomi? Atau daftar nama para pahlawan yang biografinya baru saja dipercantik di lembar pidato?
Para elit dan pembuat narasi itu tidak merasa bersalah. Mereka merasa aneh ketika sedang berapi-api mendengungkan bahwa kemerdekaan adalah milik kita bersama, justru sedang menikmati hak istimewa dari sebuah sistem yang mempekerjakan tabiat kolonial. Tidak apa-apa, bukan? Angka indeks pembangunan, deretan trofi diplomasi, dan romantisme 1945, semua bisa diracik di situ dengan rapi.
Sementara itu, bapak tani yang tanahnya tergeser oleh proyek eksploitasi, buruh yang ekstrak keringat di sepanjang rute Daendels lama, romusha yang tulang-belulangnya terkubur tanpa nama, bau kakus umum yang mampet di pinggir rel, serta anak-anak penyut yang tak kenal arti kurikulum sekolah, tetap berada jauh di sana.
Mereka sengaja disisihkan, karena begitulah agaknya tata cara yang tengah berlaku di negeri yang serba seremonial ini, kemerdekaan hanya boleh disuarakan dan disampaikan oleh nama-nama besar yang tertata rapi di etalase.
Itulah “sejarah resmi”, orang berkata. Mungkin tak pernah benar-benar berpikir, bahwa kata “sejarah resmi” di situ agak aneh. Sama anehnya bila kita berbicara tentang sebuah hotel, atau bumbu masak, atau penyair, yang bertaraf “resmi”. Sebab taraf “resmi” di situ, sadar atau tak sadar, ditentukan oleh apa yang didesakkan oleh mereka yang memegang stempel kekuasaan. “Sejarah resmi” tak pernah kita bayangkan sebagai sejarah yang ditentukan oleh ukuran rasa keadilan seorang petani di pedalaman, atau ukuran penderitaan seorang buruh harian lepas tanpa jaminan sosial.
Bahasa memang menunjukkan kebingungan bangsa. Kebingungan itu mungkin menjadi ciri zaman kita juga: ketika para pemimpin dan pembuat hukum hari ini tampaknya mencoba mengagungkan perjuangan melawan penjajah, namun pada saat itu mereka sendiri ingin segera menduduki posisi sang penjajah tadi.
Dulu pun rakyat jelata ditentukan oleh tuan-tuan kolonial yang feodal dan para perintis Republik berontak bersama rakyat yang memegang bambu runcing. Tapi adakah generasi kekuasaan hari ini berontak untuk menghapus ketidakadilan itu, atau jangan-jangan sekadar berontak agar bisa masuk ke “kamar bola” yang dulu hanya boleh dimasuki tuan-tuan penjajah? Kita tak pernah benar-benar tahu.
Maka di tengah riuh pesta yang membingungkan itu, independensi -jika ia adalah sebuah pribadi- mungkin sedang duduk menyendiri di sudut ruangan yang sepi. Padanya kita mengadu, mengabdi, dan bertaruh nasib. Umurnya jauh lebih kuno daripada sejarah rezim mana pun. Kisah-kisah yang dibawanya begitu tak terhingga sehingga kita sering kali gagap menuturkannya.
Kepada sosok kemerdekaan itu, kami berterima kasih terima kasih sekaligus menyampaikan permohonan maaf yang terdalam. Dan kita tahu, kemerdekaan selalu punya kebiasaan baik bahwa ia pandai memberi pengampunan, bahkan ketika kita berulang kali menjaga amanatnya.
Namun, maaf itu sering kita salah artikan. Kita menganggap kebaikan masa lalu itu sebagai izin untuk menyayangi rakyat kecil, lalu menyempitkan sejarah hanya menjadi cerita segelintir elit dalam buku pelajaran sekolah. Bukankah penyeragaman cerita semacam itu justru membahas makna kemerdekaan yang dulu mereka perjuangkan?
Jika sejarah pada akhirnya Hanya milik orang-orang terpilih, sekalian saja kita mengubah bunyi konstitusi. Kita mengubah tujuan bernegara dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat menjadi penyembahan massal terhadap sejarah hidup figur-figur tertentu, bagaimana?
Barangkali, jika para perintis Republik itu bangkit hari ini, mereka pun akan enggan membaca isi buku sejarah kemerdekaan kita. Mereka akan tersipu malu melihat bagaimana penderitaan jutaan rakyat anonim dihapus dari catatan demi memberi tempat bagi panggung tunggal para penguasa. Bukankah bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak menghilangkan sebagian peristiwa besar masa lalu -sebelum kita benar-benar mengingat siapa saja yang sebenarnya berdarah-darah di sepanjang perjalanan sejarah?
Sebab kemerdekaan tidak pernah diciptakan untuk menjadi panggung tunggal. Ia bukan hak milik eksklusif mereka yang berseragam dan bertitel. Kemerdekaan adalah milik petani yang mencangkul di bawah terik, milik buruh yang berkeliaran di jalanan di pagi hari, milik warga yang berani mengetikkan kebenaran meski diintai ketakutan.
Namun di luar sana, perayaan itu terus berlangsung dalam dentum meriam dan kepulan asap kembang api. “Revolusi” kita seolah-olah sudah, sebelum sempat jelas: sebenarnya, untuk siapa kemerdekaan itu diproyeksikan?
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
