Dr. Ir. Hamry Gusman Zakaria, M.M
81 Tahun, Indonesia Belum Merdeka dari Kemiskinan
Info Terkini | 2026-08-10 13:32:05
Data dan Fakta: 15 Provinsi Termiskin RI 2025 Versi BPS
81 tahun merdeka, tapi kemiskinan masih jadi PR besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS per Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat 24,06 juta orang atau 8,57%. Turun 0,18 poin dibanding September 2024. Namun angka kemiskinan ekstrem masih 0,83% atau 2,3 juta jiwa. Gini Ratio Maret 2025 ada di angka 0,381, artinya ketimpangan masih tinggi.
BPS juga merilis data provinsi. 15 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi Maret 2025 adalah: 1. Papua Pegunungan 36,98%, 2. Papua Barat Daya 25,92%, 3. Papua 22,32%, 4. Nusa Tenggara Timur 18,76%, 5. Maluku 16,42%, 6. Gorontalo 15,31%, 7. Aceh 14,19%, 8. Bengkulu 14,12%, 9. Sulawesi Barat 12,34%, 10. Sulawesi Tenggara 11,42%, 11. Sumatera Selatan 11,26%, 12. Kalimantan Barat 10,85%, 13. Lampung 10,64%, 14. Jambi 10,21%, 15. Sulawesi Tengah 10,08%. 8 dari 15 provinsi itu ada di Indonesia Timur. Ini sinyal kuat: pembangunan belum merata dan butuh kebijakan afirmatif.
Akar Masalah: Kata 3 Pakar Dunia
Mengapa kemiskinan sulit tuntas? Prof. Dr. Emil Salim, ekonom senior Indonesia, menyebut akar masalahnya adalah "ketimpangan struktural". Pembangunan terlalu Jawa-sentris dan kota-sentris, sementara desa dan timur Indonesia tertinggal infrastruktur dan SDM. Kedua, Dr. Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi 1998 dari India, menegaskan kemiskinan bukan hanya soal pendapatan rendah. Ini adalah "perampasan kebebasan". Orang miskin tidak punya akses pendidikan, kesehatan, dan suara politik. Selama 3 hal itu tidak dipenuhi, kemiskinan akan diwariskan. Ketiga, Prof. Jeffrey Sachs dari Columbia University AS, dalam laporan UN 2024 menyebut kemiskinan di negara berkembang disebabkan jebakan geografis, jebakan tata kelola, dan jebakan demografi. Dampaknya berantai: stunting, putus sekolah, kriminalitas, hingga kemiskinan lintas generasi.
Belajar dari Negara yang Dulu Miskin Kini Jadi Macan Ekonomi
Banyak negara dulunya lebih miskin dari kita, kini melesat. Tiongkok pada 1980 tingkat kemiskinannya 88%. Kini di bawah 1%. Kuncinya: reformasi pertanian, industrialisasi desa, dan kepemimpinan konsisten 40 tahun. Singapura 1965 adalah negara miskin tanpa SDA. Lee Kuan Yew fokus pada pendidikan vokasi, anti korupsi total, dan menarik investasi. PDB per kapitanya kini 84.000 USD. Vietnam, dulunya hancur perang, kini jadi pusat manufaktur dunia karena fokus ekspor, UMKM, dan perjanjian dagang. Malaysia berhasil menekan kemiskinan dari 50% di 1970 jadi 5,6% di 2024 lewat hilirisasi sawit dan pendidikan. Benang merahnya sama: visi jangka panjang, SDM diutamakan, dan birokrasi bersih.
Solusi 1-2: Refocusing MBG & Model Koperasi Desa Merah Putih
Pemerintah punya banyak program. Tapi harus tepat sasaran.
Pertama, refocusing MBG Makan Bergizi Gratis. Anggaran MBG 2025 tembus Rp71 triliun. Ini harus 100% untuk warga miskin dan rawan stunting. Stop pembukaan SPPG baru yang belum teruji. Alihkan dapur MBG ke sekolah-sekolah dan diberdayakan oleh UMKM lokal agar perputaran uangnya di desa.
Kedua, Koperasi Desa Merah Putih Kopdes. Jangan bikin seragam nasional. Gunakan pendekatan bottom-up. Kopdes di NTT fokus pada jagung dan ternak. Kopdes di Sulawesi fokus pada kakao dan rumput laut. Kopdes harus jadi penggerak ekonomi desa, bukan proyek seremonial. Contoh baik: Koperasi di Desa Ponggok Klaten yang omzetnya Rp14 M/tahun karena berbasis potensi lokal.
Solusi 3-5: Hukum, Kebijakan K/L, dan Stop Impor
Ketiga, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. KPK mencatat sebagian besar kasus korupsi terkait proyek kemiskinan dan bansos. Uang rakyat yang bocor itu bisa untuk jutaan keluarga miskin.
Keempat, setiap Kementerian/Lembaga wajib punya KPI pengentasan kemiskinan. Kemendag ciptakan pasar murah. Kemenkes kejar stunting. Kemendikdasmen wajibkan sekolah vokasi berbasis kebutuhan industri di daerah. Kemendes kuatkan dana desa berbasis data kemiskinan per RT. Contoh baik: Kota Makassar turunkan kemiskinan 2% dalam 2 tahun karena Wali Kota wajibkan SKPD punya target kemiskinan.
Kelima, stop keran impor yang bunuh petani dan UMKM. Maksimalkan produksi dalam negeri. Berdayakan petani, nelayan, dan UMKM lokal lewat Bela Pengadaan. Ketika beras impor masuk, harga gabah petani jatuh. Saatnya proteksi yang cerdas.
Pesan Moral 2 Tokoh: Merdeka Ekonomi Adalah Kunci
Proklamasi 1945 bukan hanya lepas dari penjajahan, tapi juga lepas dari kemiskinan. Bung Hatta pernah berpesan: "Kemerdekaan tanpa kesejahteraan adalah kemerdekaan semu." Pesan itu relevan 81 tahun kemudian. Tokoh dunia Muhammad Yunus, peraih Nobel Perdamaian 2006, membuktikan hal sama. Lewat Grameen Bank, ia mengangkat 9 juta orang Bangladesh dari kemiskinan dengan kredit mikro tanpa agunan. Prinsipnya: "Beri pancing, bukan ikan." Yunus bilang, kemiskinan bukan diciptakan orang miskin, tapi oleh sistem yang salah. Artinya sistem kita harus diperbaiki.
Menuju Indonesia Emas 2045
Target Indonesia Emas 2045 adalah negara berpendapatan tinggi. Tapi itu mustahil jika 24 juta rakyat masih miskin. Peringatan 81 tahun kemerdekaan jangan hanya upacara. Ini momentum koreksi. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan harus punya satu tujuan: nol kemiskinan ekstrem. Mulai dari data yang jujur, anggaran yang tepat sasaran, hingga pemimpin yang berani. Jika Tiongkok bisa mengangkat 800 juta orang dari kemiskinan dalam 40 tahun, Indonesia pasti bisa. Syaratnya satu: menaruh rakyat miskin sebagai prioritas utama. Karena merdeka yang sejati adalah ketika rakyat tidak lagi takut lapar, takut sakit, dan takut masa depan.
DAFTAR PUSTAKA
1. Badan Pusat Statistik BPS. Persentase Penduduk Miskin Maret 2025. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/15/2384/
2. Badan Pusat Statistik BPS. Tabel Kemiskinan Menurut Provinsi 2025. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ3MCMy/
3. Sen, A. Development as Freedom. Oxford University Press, 1999.
4. Sachs, J. The End of Poverty. Columbia University Press, 2023.
5. Yunus, M. Banker To The Poor. PublicAffairs, 2003.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
