Frila Wahyuni Muliyasari
Demokrasi Bukan Hanya Tentang Kotak Suara, Tetapi Juga Membaca
Politik | 2026-08-07 15:28:52
Jutaan warga datang ke tempat pengumpulan suara setiap lima tahun sekali untuk menentukan arah masa depan negara. Namun, kualitas demokrasi tidak hanya bergantung pada penyelenggaraan pemilu yang adil dan jujur di balik bilik suara. Demokrasi yang sehat juga
ditentukan salah satunya oleh kualitas literasi warga negaranya. Jauh sebelum surat suara dicoblos, demokrasi sesungguhnya telah dihidupkan melalui kebiasaan yang tampak
sederhana, yaitu membaca.
Membaca bukan sekedar kegiatan untuk menambah pengetahuan, melainkan juga melatih cara berpikir. Melalui kegiatan membaca, seseorang akan belajar memahami konteks, membandingkan berbagai sudut pandang, memvalidasi kebenaran informasi, serta membedakan mana keterangan yang bersifat fiktif dan mana yang faktual. Kebiasaan ini akan
melahirkan warga negara yang tidak hanya hadir sebagai pemilih, tetapi juga mampu bernalar, mengkritisi kebijakan, dan mengambil keputusan politik secara bertanggung jawab.
Dalam demokrasi, setiap warga negara yang telah memenuhi syarat memiliki hak yang setara
untuk menentukan masa depan negara. Namun, setiap keputusan yang diambil tidak selalu
lahir dari kemampuan berpikir yang sama. Maka dari itu, budaya membaca menjadi salah satu fondasi penting bagi masyarakat untuk mempertimbangkan setiap opsi pilihannya secara
rasional sekaligus mengawali pemerintahan secara kritis. Tanpa budaya belajar dan berpikir kritis, demokrasi akan lebih mudah dipengaruhi oleh emosi, kabar angin, dan polarisasi daripada nalar dan bukti.
Ironisnya, di tengah gerakan mewujudkan Indonesia Emas 2045, justru ruang-ruang literasi menghadapi tantangan baru. Beberapa waktu terakhir, beredar kabar runtuhnya gedung perpustakaan SDN Tlogo 2 di Kabupaten Blitar untuk pembangunan Koperasi Desa Merah
Putih. Akibatnya, ribuan buku koleksi perpustakaan harus dipindahkan ke ruang kelas, sehingga aktivitas literasi terhenti sambil menunggu fasilitas pengganti siap digunakan.
Fenomena ini bukan bertujuan untuk mempertentangkan pembangunan ekonomi dengan pendidikan. Koperasi desa memiliki harapan untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa, sedangkan perpustakaan diharapkan menjadi ruang belajar bagi generasi mendatang.
Keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam menjadikan suatu negara maju. Oleh
Oleh karena itu, kehadiran koperasi desa tidak serta merta meniadakan perpustakaan. Sebab
Kemajuan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonominya, tetapi juga
oleh kualitas sumber daya manusia yang dididik melalui pendidikan dan budaya literasi.
Jika ruang-ruang literasi semakin dipersempit ruang liputannya, ruang-ruang politik dijadikan
panggung super megah yang dipenuhi slogan-slogan sensasional. Maka ada satu pertanyaan
Yang patut dicatat, apakah demokrasi telah berupaya mempertahankannya dengan baik? suatu sistem yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau justru hanya mekanisme untuk memperbanyak suara untuk mempelancar suatu kepentingan politik? Sebab sistem yang tidak sehat akan menghancurkan negara itu sendiri.
Penulis : Masyitah
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
