Publisher Artikel
Ketika Teguran Guru Direspons Kekerasan: Darurat Etika dan Wibawa Pendidik
Eduaksi | 2026-07-29 19:47:27Oleh: Vani Rosdiyani
Dunia pendidikan Indonesia kembali tercoreng oleh tragedi kelam yang mengoyak rasa keadilan dan kemanusiaan. Peristiwa pengeroyokan terhadap seorang guru yang berani menegur fisiknya saat mendapati siswanya merokok di lingkungan sekolah—hingga berakhir pada penetapan tiga orang tersangka oleh aparat kepolisian—bukan lagi sekadar kasus tindak pidana biasa. Kejadian ini merupakan gejala dari penyakit yang mendasari ekosistem pendidikan nasional: krisis legitimasi moral, pudarnya wibawa pendidik, dan ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa profesi guru.
Ketika sebuah teguran edukatif yang bertujuan menegakkan disiplin dan membina karakter justru direspons dengan kekerasan fisik secara brutal, ada yang melenceng fundamental dalam tatanan nilai masyarakat kita. Guru, yang secara historis disanjung sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dan pemegang otoritas moral di ruang kelas, kini berada dalam posisi rentan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan tren kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang terus berulang dengan eskalasi keterlibatan pihak luar maupun keluarga siswa. Kasus pengeroyokan ini mempertegas kenyataan pahit bahwa ruang sekolah tidak lagi menjadi benteng aman bagi pendidik untuk menjalankan kewajiban konstitusional dan moralnya.
Krisis Relasi Pedagogis dan Dekadensi Disiplin Sekolah
Secara sosiologis, kekerasan terhadap guru saat menegur pelanggaran norma—seperti merokok—dapat diselesaikan melalui kerangka 'anomie' yang ditentukan oleh Émile Durkheim. Anomie terjadi ketika aturan-aturan sosial kehilangan daya ikatnya dan individu mengalami infeksi normal. Di ranah persekolahan, batas-batas antara otoritas pendidik dan hak-hak peserta didik mengalami kabur (kabur batas). Teguran yang seharusnya dimaknai sebagai wujud kasih sayang dan upaya pembentukan karakter (pembentukan karakter) sering kali dipersepsikan secara keliru sebagai bentuk intimidasi, ancaman pribadi, atau pelanggaran hak asasi.
Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengenai Global Youth Tobacco Survey (GYTS) mencatat bahwa prevalensi merokok di kalangan remaja usia 13–15 tahun di Indonesia mencapai angka yang sangat berdampak, yakni melebihi 19 persen. Angka ini menunjukkan betapa masifnya paparan adiksi nikotin pada usia sekolah. Ketika guru berupaya membendung adiksi ini di bidang sterilitas sekolah, mereka berhadapan langsung dengan resistensi remaja yang berpotensi menimbulkan agresi. Menurut penelitian penelitian psikologi perkembangan dari Harvard Graduate School of Education, kontrol impuls pada usia remaja masih dalam tahap pemahaman. Namun, jika kontrol impuls yang lemah tersebut berkombinasi dengan lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan, tindakan anarkis dengan mudah tereskalasi.
Masalah menjadi kian kompleks ketika budaya 'main hakim sendiri' (vigilantisme) masuk ke area pendidikan. Pelaku pengeroyokan tidak jarang melibatkan pihak luar atau alumni yang terbiasa menggunakan instrumen kekerasan untuk menyelesaikannya. Hal ini mencerminkan kegagalan penanaman etika komunikasi dan penyelesaian konflik secara beradab. Sekolah yang seharusnya menjadi laboratorium peradaban justru terkontaminasi oleh hegemoni kekerasan jalanan.
Limbung Perlindungan Hukum dan Kriminalisasi Profesionaitas Guru
Fenomena pengeroyokan terhadap guru tidak bisa dilepaskan dari iklim ketakutan yang menghinggapi para pendidik di Indonesia. Selama bertahun-tahun, kita menyaksikan paradoks hukum: guru yang menegur, mendisiplinkan, atau memberikan sanksi edukatif kerap dilaporkan balik ke pihak kepolisian atas tuduhan penganiayaan anak atau pelanggaran UU Perlindungan Anak. Ketakutan akan kriminalisasi ini menciptakan fenomena pembiaran (permissive pedagogy), di mana guru memilih bersikap apatis terhadap pelanggaran siswa demi menyelamatkan diri dari jerat hukum maupun tindak kekerasan fisik.
Padahal, Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1554 K/Pid/2013 telah secara tegas menyatakan bahwa guru tidak dapat dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa sepanjang tindakan tersebut masih dalam batas kewajaran edukatif. Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara eksplisit menjamin perlindungan hukum, profesi, keselamatan, dan kesehatan kerja bagi guru.
Namun, implementasi di lapangan masih sangat jauh dari harapan. Studi yang dirilis oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menekankan bahwa aparat penegak hukum sering kali alpa memahami batas antara tindakan pendisiplinan edukatif dan tindak pidana penganiayaan. Ketika pendidik tidak merasakan adanya kepastian hukum dan perlindungan fisik yang nyata dari negara, posisi mereka menjadi sangat rentan saat berhadapan dengan siswa bermasalah atau kelompok masyarakat anarkis. Penetapan tiga tersangka dalam kasus pengeroyokan guru ini memang langkah penegakan hukum yang patut diapresiasi, namun hal tersebut bersifat reaktif, bukan pencegahan sistemik.
Restorasi Otoritas Moral, Kemitraan Orang Tua, dan Reformasi Tata Kelola Sekolah
Untuk menghentikan lingkaran setan kekerasan terhadap pendidik, diperlukan langkah-langkah transformatif multidimensional yang melampaui pendekatan hukum pidana belaka. Pertama, rekonstruksi kesepakatan bersama (social contract) antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. McKinsey & Company dalam laporan riset pendidikannya menegaskan bahwa efektivitas sistem pendidikan sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan (trust) dan sinergi antara pihak sekolah dan orang tua. Orang tua tidak boleh memosisikan sekolah sekadar sebagai 'penyedia jasa' di mana siswa adalah 'konsumen' yang selalu benar. Kemitraan orang tua harus dibangun atas dasar rasa hormat terhadap otoritas profesional pendidik.
Kedua, penguatan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di tingkat satuan pendidikan, sebagaimana diamanatkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. TPPK tidak boleh hanya sekadar menjadi formalitas administratif di atas kertas, tetapi harus berfungsi aktif melakukan pemetaan potensi konflik, pengawasan area rawan merokok/tawuran, serta menyediakan mekanisme respons cepat (early warning system) jika terjadi ancaman fisik terhadap pendidik.
Ketiga, penyediaan bantuan hukum gratis dan mendesak (legal aid) yang terintegrasi untuk pendidik. Organisasi profesi guru seperti PGRI dan IGI bersama dinas pendidikan daerah harus membentuk tim advokasi yang siap mendampingi guru secara penuh ketika berhadapan dengan potensi intimidasi atau gugatan hukum akibat menjalankan tugas pendisiplinan.
Tragedi pengeroyokan guru usai menegur siswa merokok merupakan alarm keras bagi bangsa Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang muliakan gurunya. Ketika seorang guru dihantam fisik dan martabatnya diinjak-injak saat berjuang menyelamatkan generasi muda dari adiksi dan kerusakan moral, maka sesungguhnya yang sedang dikeroyok adalah masa depan peradaban bangsa itu sendiri.
Penetapan tiga tersangka oleh kepolisian harus dikawal hingga tuntas untuk memberikan efek jera (deterrent effect) dan menegaskan bahwa kekerasan dalam bentuk apa pun terhadap pendidik tidak memiliki tempat di Republik ini. Namun, penegakan hukum hanyalah obat jangka pendek. Jangka panjangnya, kita menagih komitmen negara dan seluruh komponen masyarakat untuk mengembalikan marwah, keselamatan, dan wibawa guru di ruang-ruang edukasi. Tanpa perlindungan yang kokoh dan rasa aman bagi pendidik, cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa hanya akan menjadi utopia belaka.
Referensi
Bank Indonesia. (2023). Laporan Perekonomian dan Perkembangan Sosial Indonesia: Tantangan Pembangunan SDM Unggul. Jakarta: Bank Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Indikator Kesejahteraan Rakyat dan Statistik Pendidikan Indonesia 2023. Jakarta: BPS.
Durkheim, É. (1951). Suicide: A Study in Sociology. (J. A. Spaulding & G. Simpson, Trans.). Glencoe, IL: Free Press.
Harvard Graduate School of Education. (2022). Adolescent Brain Development and Behavioral Control in Educational Settings. Cambridge: Harvard University Press.
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). (2022). Analisis Hukum Kriminalisasi Guru dan Pentingnya Perlindungan Profesionaitas Pendidik di Indonesia. Laporan Kebijakan ICJR.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Jakarta: Kemendikbudristek.
McKinsey & Company. (2020). School System Responses and Parental Engagement: Building Trust in Education. McKinsey Education Report.
OECD. (2021). TALIS 2018 Results (Volume II): Teachers and School Leaders as Valued Professionals. Paris: OECD Publishing.
World Bank. (2022). World Development Report 2022: Finance for an Inclusive Recovery & Human Capital Protection. Washington, DC: World Bank.
World Health Organization (WHO). (2021). Global Youth Tobacco Survey (GYTS): Indonesia Report 2019-2021. Geneva: World Health Organization.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
