suntusia hafiza
Belajar dari Kaum Luth: Menakar Ketegasan Sanksi Islam atas Kejahatan LGBT
Agama | 2026-07-15 17:36:39
Beberapa waktu lalu, jagat maya sempat dihangatkan oleh unggahan BEM Psikologi Universitas Indonesia (UI) yang memaparkan kajian dari American Psychological Association (APA) tahun 2008. Kajian tersebut mengeklaim bahwa tidak ada bukti riset yang mendukung pandangan bahwa homoseksualitas adalah gangguan mental. Langkah ini segera memicu polemik hingga pihak rektorat UI harus memberikan klarifikasi tegas bahwa unggahan tersebut murni sikap organisasi mahasiswa, bukan representasi resmi institusi kampus.
Kegaduhan ini menunjukkan sebuah realitas yang mencemaskan: institusi pendidikan yang seharusnya menjadi benteng moral dan intelektualitas, kini mulai disusupi narasi normalisasi penyimpangan. Di sisi lain, merespons keresahan masyarakat yang kian memuncak, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kini tengah bergerak cepat menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pidana LGBT untuk didorong masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR RI. Dua peristiwa kontras ini mempertegas bahwa Indonesia sedang berada di persimpangan jalan dalam menyikapi isu LGBT.
Perbenturan Paradigma: HAM Sekuler vs Fitrah Kemanusiaan
Jika ditinjau secara mendalam, polemik ini bersumber dari benturan dua paradigma yang mustahil disatukan: Paradigma HAM dan Kapitalisme: Lahir dari rahim sekularisme liberal, sudut pandang ini mendefinisikan LGBT bukan sebagai penyimpangan, melainkan bagian dari "keragaman" (diversity) yang wajib dilindungi. Atas nama kebebasan individu, kapitalisme membuka ruang legalitas bagi perilaku ini, yang pada akhirnya menyebarkan ancaman kerusakan tatanan sosial secara massif, Paradigma Fitrah dan Akal Sehat: Secara naluri murni dan fitrah penciptaan, manusia memahami bahwa hubungan sesama jenis adalah sebuah anomali. Hubungan ini menyalahi fungsi reproduksi dan kelestarian jenis manusia (gharizah nau').
Islam menegaskan bahwa manusia hanya diciptakan dalam dua jenis: laki-laki (rijal) dan perempuan (nisa). Tidak ada jenis kelamin ketiga, keempat, apalagi spektrum gender yang tanpa batas. Memosisikan perilaku LGBT sebagai bagian dari fitrah yang tidak boleh dilarang adalah sebuah kecacatan logika yang nyata.
Analisis Kritis: Mengapa Narasi "Keragaman" Menjadi Bias?
Benturan Paradigma: Antara Fitrah Manusia dan Konstruksi HAM
Secara alamiah, logika jernih manusia menempatkan hubungan sesama jenis sebagai sebuah anomali. Fungsi biologis manusia dirancang untuk keberlanjutan generasi, sebuah misi yang secara mutlak mustahil diwujudkan melalui hubungan LGBT. Namun, lanskap pemikiran modern hari ini mengalami pergeseran paradigma yang radikal melalui payung Hak Asasi Manusia (HAM).
Di bawah narasi liberalisme, perilaku yang secara biologis dan sosial bersifat menyimpang ini justru mengalami redefinisi. LGBT tidak lagi dipandang sebagai sebuah persoalan psikologis atau moral, melainkan digeser menjadi bagian dari "keragaman" (diversity) dan ekspresi identitas pribadi. Akibatnya, ada upaya sistematis untuk memaklumi, melindungi, dan mensejajarkan penyimpangan ini dengan hak-hak fundamental manusia lainnya.
Keterikatan Sistemik: Kapitalisme, Liberalisme, dan Normalisasi Global
Akar dari meluasnya fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari sistem kapitalisme global. Sistem ini menempatkan kebebasan individu (liberalisme) sebagai pilar tertinggi dan keuntungan materi sebagai komoditas utama. Dalam ekosistem kapitalistik, kebebasan berperilaku dilindungi oleh hukum berbasis HAM sekuler.
Dampaknya sangat dapat diprediksi: negara-negara yang mengadopsi sistem ini secara perlahan akan menggiring regulasi mereka menuju legalitas LGBT. Bahkan bagi negara yang secara hukum belum melegalisasinya, pemakluman atas nama HAM akan membuat penetrasi budaya, kampanye media, dan normalisasi perilaku ini terus meluas tanpa bisa dibendung oleh hukum positif yang ada.
Konstruksi Solusi Islam: Perlindungan Hakiki Berbasis Syariat
Duduk Perkara Gharizah Nau' (Naluri Melestarikan Keturunan)
Islam memandang manusia dengan pemahaman yang sangat komprehensif mengenai potensi kehidupan (tathbiq al-hayat). Dalam psikologi Islam, keinginan terhadap lawan jenis adalah manifestasi dari gharizah nau' (naluri untuk melestarikan keturunan dan kasih sayang). Fitrah dari naluri ini hanya dapat dipenuhi secara sah dan harmonis melalui ikatan pernikahan antara laki-laki (rijal) dan perempuan (nisa).
Islam secara tegas tidak mengenal jenis kelamin ketiga atau spektrum gender yang cair. Oleh karena itu, klaim yang menyatakan bahwa kecenderungan LGBT adalah pembawaan lahir atau fitrah yang tidak boleh diintervensi adalah kekeliruan logika yang nyata. Islam memandang hal tersebut bukan sebagai fitrah, melainkan disorientasi naluri yang harus diobati dan diarahkan kembali pada jalurnya.
Ketegasan Hukum Islam sebagai Benteng Perlindungan Moral
Karena dampaknya yang merusak tatanan keluarga dan keturunan (hifzhun nasl), Islam menempatkan perilaku LGBT sebagai dosa besar (kabair) dan tindakan kriminal (jarimah). Dasar hukumnya sangat eksplisit diabadikan dalam Al-Qur'an melalui kisah kaum Nabi Luth as. sebagai peringatan bagi sejarah peradaban manusia.
Dalam sistem hukum publik Islam (fiqih jinayah), pelaku penyimpangan seksual ini dikenai sanksi hukum (uqubat) yang sangat berat melalui ijmak para sahabat, bahkan hingga sangsi tertinggi. Penting untuk dipahami bahwa ketegasan sanksi dalam Islam bukan didasari atas kebencian personal, melainkan berfungsi sebagai tazir (pencegah) dan jawabir (penebus dosa), demi menjaga kesucian masyarakat agar tidak tertimpa kehancuran sistemik.
Solusi Sistemik melalui Integrasi Aturan Sosial dan Negara
Persoalan LGBT tidak akan pernah bisa diselesaikan secara tuntas jika hanya mengandalkan imbauan moral individu atau penanganan kasus per kasus. Di sinilah pentingnya peran negara yang menerapkan sistem sosial Islam secara menyeluruh.
Sistem Islam menutup rapat setiap celah yang mampu merangsang atau menumbuhkan perilaku menyimpang tersebut, mulai dari kontrol media, kurikulum pendidikan berbasis akidah, hingga pemisahan interaksi publik yang produktif. Dengan perpaduan antara edukasi fitrah yang kuat, lingkungan sosial yang bersih, dan penegakan hukum yang tegas, negara mampu memberikan perlindungan hakiki bagi generasi muda dari ancaman disorientasi moral.
Kembali pada Fitrah dan Ketegasan Hukum
Polemik yang bermula dari lingkungan kampus hingga wacana legislasi di tingkat nasional menjadi alarm keras bagi kita semua. Isu LGBT bukan sekadar urusan kebebasan privat atau ekspresi keberagaman, melainkan sebuah ancaman sistemik yang siap meruntuhkan tatanan sosial, moral, dan masa depan generasi bangsa. Ketika benteng HAM sekuler dan kapitalisme terbukti kompromistis terhadap penyimpangan, maka menengok kembali ketegasan hukum Islam bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah urgensi.
Sejarah kaum Nabi Luth as. telah memberikan pelajaran berharga yang tak boleh diabaikan. Ketegasan sanksi hukum dalam Islam hadir bukan untuk mendiskriminasi, melainkan sebagai wujud kasih sayang yang hakiki untuk memelihara kesucian jiwa, kehormatan, dan kelestarian manusia sesuai fitrah penciptaannya. Sudah saatnya kita melangkah melampaui aturan yang semu dan beralih pada sistem sosial serta hukum yang kokoh. Hanya dengan integrasi iman, edukasi yang benar, dan ketegasan sistemiklah, penyimpangan ini dapat disembuhkan dan diberantas hingga ke akar-akarnya demi menyelamatkan peradaban.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
