Bintang Sianturi
Nilai dan Norma dalam Konstitusi Indonesia: Fondasi Kehidupan Berbangsa
Eduaksi | 2026-07-15 16:38:20NILAI DAN NORMA DALAM KONSTITUSI INDONESIA
Esai – Mata Kuliah Kewarganegaraan
Oleh:
Bintang Roni Paska Sianturi (2402050028)
Ranti Maulida Hasibuan (2402050007)
Tassya Situmorang (2402050001)
Kalau kita coba bayangkan, Indonesia itu bukan negara yang sederhana. Ada ribuan pulau, ratusan suku, macam-macam agama, dan budaya yang jumlahnya susah dihitung satu per satu. Coba saja bandingkan cara hidup orang di pedalaman Papua dengan orang di pesisir Aceh, jelas jauh berbeda, baik dari bahasa, adat, sampai cara mereka memandang hidup. Keragaman semacam ini sebenarnya bisa jadi kekuatan besar, tapi kalau tidak dijaga dengan hati-hati, bisa juga jadi bom waktu yang mengancam keutuhan negara.
Di sinilah letak pentingnya sesuatu yang biasa disebut urgensi nasional, yaitu kesadaran bahwa ada hal-hal yang sifatnya mendesak dan menyangkut nasib bersama, yang harus didahulukan daripada kepentingan kelompok sendiri-sendiri. Ketika kesadaran ini benar-benar tertanam di masyarakat, proses yang disebut integrasi nasional pun akan berjalan, yaitu proses menyatunya berbagai kelompok yang berbeda-beda tadi menjadi satu bangsa yang punya identitas dan tujuan yang sama. Dua hal ini, urgensi nasional dan integrasi nasional, menurut penulis bisa dipakai sebagai semacam alat ukur untuk melihat sejauh mana persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia benar-benar terjaga, bukan cuma slogan yang dihafal saat pelajaran sekolah.
Persoalan yang ingin dijawab dalam esai ini ada tiga. Pertama, apa sebenarnya yang dimaksud dengan urgensi nasional dan integrasi nasional, dan kenapa keduanya berkaitan erat. Kedua, mengapa urgensi nasional layak dijadikan parameter untuk mengukur persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, bagaimana kaitan semua itu dengan Pancasila, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Harapannya, setelah membaca esai ini, kita jadi lebih sadar bahwa menjaga persatuan itu bukan urusan pemerintah saja, melainkan tanggung jawab setiap orang yang tinggal di bawah bendera merah putih.
1. Pengertian Urgensi Nasional dan Integrasi Nasional
Sebelum masuk lebih jauh, ada baiknya dua istilah kunci dalam esai ini diperjelas terlebih dahulu. Secara umum, urgensi nasional dapat diartikan sebagai tingkat kepentingan atau kemendesakan suatu persoalan yang menyangkut keberlangsungan hidup bangsa secara keseluruhan, sehingga penyelesaiannya tidak bisa ditunda dan menuntut kesadaran bersama dari seluruh elemen masyarakat (Winarno, 2013). Sementara itu, integrasi nasional dijelaskan oleh Ubaedillah dan Rozak (2015) sebagai proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya yang berbeda ke dalam satu kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional yang utuh. Dari dua pengertian ini terlihat bahwa urgensi nasional lebih menekankan pada aspek kesadaran, sedangkan integrasi nasional lebih menekankan pada aspek proses atau hasil dari kesadaran tersebut.
Kaelan (2010) menambahkan bahwa integrasi bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila yang menjadi ideologi pemersatu di tengah keberagaman. Artinya, integrasi nasional bukan sekadar penyatuan secara administratif atau politik, melainkan juga penyatuan secara nilai dan cara pandang terhadap kehidupan berbangsa. Dengan memahami dua konsep ini secara jernih, kita bisa melihat bahwa urgensi nasional sebenarnya adalah pemicu, sedangkan integrasi nasional adalah hasil yang diharapkan muncul dari pemicu tersebut.
2. Indonesia yang Majemuk dan Kenapa Persatuan Itu Penting
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari tujuh belas ribu pulau yang dihuni oleh beragam suku dengan bahasa, adat, dan kepercayaan yang tidak sama. Letak geografis yang terpecah-pecah seperti ini, kalau dipikir-pikir, sebenarnya wajar saja membuat orang lebih mengenal daerahnya sendiri dibanding daerah lain yang jaraknya ribuan kilometer. Masalahnya, kalau rasa kedaerahan ini tidak diimbangi dengan rasa memiliki terhadap bangsa yang lebih besar, lama-lama bisa muncul jarak, bahkan kecurigaan antarkelompok. Karena itulah para pendiri bangsa dahulu tidak asal-asalan merumuskan Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi memang memikirkannya matang-matang sebagai cara untuk merangkai perbedaan itu menjadi satu ikatan yang kuat.
Perlu digarisbawahi, persatuan yang dimaksud di sini bukan berarti semua orang harus jadi sama, berbicara dengan logat yang sama, atau merayakan hari besar yang sama. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, justru mengakui bahwa perbedaan itu ada dan sah-sah saja, tetapi semua perbedaan tadi diikat oleh nilai bersama, yaitu rasa sebagai satu bangsa. Artinya, siapa pun kita, entah suku Batak, Bugis, Dayak, Jawa, atau Tionghoa, kedudukan kita sebagai warga negara tetap setara di mata NKRI. Jadi, menjaga persatuan di tengah keberagaman itu bukan pilihan tambahan, melainkan syarat mutlak supaya bangsa ini tetap bisa berdiri.
3. Urgensi Nasional sebagai Dasar Terjadinya Integrasi
Kalau masyarakat sudah paham bahwa ada persoalan yang benar-benar genting bagi bangsa, biasanya kepentingan pribadi atau golongan akan otomatis mengalah, digeser oleh kepentingan yang lebih besar. Kondisi semacam inilah yang menjadi modal awal terjadinya integrasi nasional, yaitu proses menyatunya kelompok-kelompok yang tadinya berjalan sendiri-sendiri menjadi satu identitas bersama sebagai bangsa Indonesia.
Menariknya, hubungan urgensi nasional dan integrasi nasional ini berjalan dua arah, saling memengaruhi satu sama lain. Kesadaran akan urgensi nasional mendorong orang untuk bersatu karena mereka sadar bahwa tanpa persatuan, cita-cita bersama seperti rasa aman, kesejahteraan, dan kemajuan akan sulit tercapai. Sebaliknya, kalau integrasi nasional sudah kuat, itu juga menjadi tanda bahwa masyarakat memang punya kesadaran kolektif yang tinggi soal pentingnya bersatu. Karena hubungan timbal balik inilah, kedua konsep ini pantas dijadikan tolok ukur untuk menilai kondisi persatuan bangsa pada suatu waktu tertentu, sebagaimana disinggung Suwarno (2012) dalam kajiannya tentang ketahanan bangsa.
Analisis
Dari penjelasan di atas, setidaknya ada tiga alasan utama mengapa urgensi nasional pantas dianggap sebagai parameter persatuan dan kesatuan bangsa.
Pertama, urgensi nasional itu ibarat lem yang merekatkan masyarakat sekaligus mencegah bangsa ini pecah dari dalam. Coba bayangkan kalau tidak ada kesadaran bersama soal kepentingan nasional, gesekan antarkelompok karena beda suku, agama, atau kepentingan daerah bisa gampang meledak jadi konflik. Adanya kesadaran akan urgensi nasional membuat masyarakat lebih memilih duduk bersama dan bermusyawarah ketimbang saling serang, sesuai dengan semangat sila keempat Pancasila. Jadi, bisa dibilang urgensi nasional adalah lapisan pertahanan pertama yang menjaga NKRI dari ancaman perpecahan.
Kedua, urgensi nasional membuat kebijakan negara lebih mudah diterima dan dijalankan secara efektif, apalagi di negara sebesar dan sebeda-beda Indonesia. Kalau masyarakat merasa suatu kebijakan itu memang mendesak dan menyangkut kepentingan bersama, dukungan pun lebih mudah didapat. Sebaliknya, kalau rasa urgensi ini tidak dipahami, kebijakan dari pusat sering dicurigai sebagai bentuk paksaan atau bahkan dominasi kelompok tertentu, sehingga muncul penolakan dari daerah. Karena itu, menumbuhkan kesadaran urgensi nasional menjadi syarat penting supaya pembangunan bisa berjalan adil di seluruh pelosok negeri, bukan hanya di pusat kota.
Ketiga, tingkat kesadaran urgensi nasional juga bisa menjadi cerminan sematang apa identitas kebangsaan generasi muda saat ini. Anak muda yang benar-benar paham pentingnya urgensi nasional biasanya lebih jeli menyaring pengaruh-pengaruh yang berpotensi memecah belah, seperti paham radikal, gerakan separatis, atau politik identitas yang berlebihan di media sosial. Kesadaran seperti ini tidak muncul begitu saja, melainkan perlu ditanamkan sejak dini lewat pendidikan kewarganegaraan yang benar-benar menghidupkan nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, bukan sekadar dihafalkan untuk ujian.
Sebagai contoh nyata dari sejarah, kita bisa melihat peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Ketika itu, para pemuda dari berbagai daerah dan suku yang berbeda-beda sadar betul bahwa ada urgensi nasional yang mendesak, yaitu perlunya bersatu demi kemerdekaan. Mereka pun sepakat mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa: Indonesia. Ikrar sederhana itu ternyata menjadi titik balik penting dalam sejarah, cikal bakal integrasi nasional yang kemudian menjadi pondasi berdirinya NKRI.
Contoh yang lebih dekat dengan kehidupan kita juga bisa dilihat pada masa pandemi COVID-19 sekitar tahun 2020 sampai 2021. Waktu itu, hampir seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh agama, sampai masyarakat biasa, sama-sama menyadari bahwa ancaman virus adalah persoalan yang mendesak dan menyangkut nasib bersama, bukan urusan satu daerah atau satu golongan saja. Kesadaran akan urgensi nasional inilah yang mendorong gotong royong lintas daerah, seperti bantuan oksigen antarprovinsi dan kerja sama distribusi vaksin, meskipun tentu masih ada kekurangan di sana-sini. Contoh ini menunjukkan bahwa urgensi nasional tidak hanya relevan pada peristiwa besar di masa lalu, tetapi juga terus teruji dalam menghadapi persoalan kontemporer.
Namun demikian, perlu juga diakui bahwa keberagaman Indonesia tidak selalu otomatis melahirkan integrasi. Ada kalanya perbedaan justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik sesaat, misalnya melalui politisasi identitas suku atau agama menjelang pemilihan umum. Kritik semacam ini sebenarnya sah dan perlu diperhatikan, sebab menunjukkan bahwa urgensi nasional bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan harus terus-menerus dibangun lewat pendidikan, dialog, dan keteladanan para pemimpin. Justru di sinilah letak pentingnya menjadikan urgensi nasional sebagai parameter yang dipantau secara berkelanjutan, bukan dianggap sudah selesai hanya karena pernah tercapai di masa lalu.
Kalau digabungkan, argumen dan contoh di atas menunjukkan bahwa urgensi nasional dan integrasi nasional itu sebenarnya saling menopang, bukan berdiri sendiri-sendiri. Semakin masyarakat sadar akan urgensi nasional, semakin kuat pula proses integrasi yang terjadi, dan pada akhirnya NKRI pun menjadi semakin kokoh menghadapi tantangan, baik yang datang dari dalam negeri sendiri maupun dari luar.
Dari semua yang sudah dibahas, dapat disimpulkan bahwa urgensi nasional memang layak dijadikan salah satu parameter untuk mengukur persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kesadaran akan urgensi nasional mendorong terbentuknya integrasi nasional yang kuat, dan pada gilirannya memperkokoh NKRI di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan daerah yang begitu kaya. Nilai Pancasila, terutama sila Persatuan Indonesia, ditambah semangat Bhinneka Tunggal Ika, menjadi pengikat yang membuat semua perbedaan ini tetap bisa berjalan seiring sebagai satu bangsa.
Karena itu, setiap warga negara, terutama generasi muda yang nantinya akan meneruskan bangsa ini, perlu terus memupuk kesadaran akan urgensi nasional dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya saat upacara bendera atau peringatan hari kemerdekaan. Persatuan dan kesatuan bangsa bukan sesuatu yang sekali jadi lalu selesai, melainkan harus terus dijaga, dirawat, dan diperjuangkan bersama-sama. Dengan memahami dan benar-benar menghayati urgensi nasional, penulis percaya bangsa Indonesia akan mampu mempertahankan keutuhannya dan mewujudkan cita-cita bersama sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Daftar Pustaka
Kaelan. (2010). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
Srijanti, Purwanto, S. K., & Wahyudi, A. (2009). Etika Berwarga Negara: Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Landasan Bermasyarakat Multikultural. Jakarta: Salemba Empat.
Suwarno, P. J. (2012). Integrasi Nasional dan Ketahanan Bangsa dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 2(1), 45–58.
Tim Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kemenristekdikti.
Ubaedillah, A., & Rozak, A. (2015). Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Winarno. (2013). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi. Jakarta: Bumi Aksara.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
