Muhammad Rifai Zain
Ketika Merdeka Belajar tidak Merata
Pendidikan dan Literasi | 2026-06-26 11:52:26Kurikulum Merdeka untuk Siapa?
Awal semester lalu, seorang teman bercerita soal sepupunya yang mengajar di sebuah SD di pedalaman Sulawesi. Katanya, sekolah itu baru saja "diwajibkan" beralih ke Kurikulum Merdeka, tapi belum satu pun gurunya ikut pelatihan resmi. Buku teks baru belum tiba. Koneksi internet tidak stabil. Tapi di atas kertas, mereka sudah menjalankan kurikulum yang sama dengan SMA favorit di Jakarta.
Saya tidak ingin buru-buru menyimpulkan dari satu cerita. Tapi cerita
seperti itu rasanya terlalu sering terdengar untuk bisa dianggap pengecualian.
Sejak resmi diluncurkan pada 2022, Kurikulum Merdeka hadir dengan niat yang sulit dibantah: memberi ruang bagi siswa untuk belajar sesuai potensinya, melepas belenggu hafalan dan keseragaman materi, mendorong guru menjadi fasilitator bukan sekadar instruktur. Semua itu terdengar baik. Bahkan sangat baik.
Tapi ada asumsi besar yang tertanam di balik niat itu asumsi yang jarang dipersoalkan: bahwa semua sekolah punya kondisi awal yang setara untuk menjalankannya.
Coverkurikulum merdeka mendorong siswa lebih berkembang, sc :karawang bekasi disway
Merdeka yang Membutuhkan Modal
Kurikulum Merdeka menempatkan banyak tuntutan baru pada sekolah. Pembelajaran berbasis proyek memerlukan bahan, waktu, dan orang tua yang bisa terlibat. Asesmen formatif yang lebih kompleks memerlukan guru yang terlatih. Platform Merdeka Mengajar memerlukan gawai dan internet yang layak. Pembelajaran berdiferensiasi memerlukan guru yang benar-benar mengenal tiap siswanya secara mendalam.
Di sekolah-sekolah kota besar yang sudah mapan, semua itu mungkin bukan hambatan besar. Tapi bagaimana dengan sekolah yang satu gurunya merangkap tiga mata pelajaran? Atau siswa yang pulang sekolah langsung membantu orang tua di ladang, tanpa waktu dan energi untuk mengerjakan proyek mandiri?
Pierre Bourdieu, sosiolog yang banyak menulis soal pendidikan dan ketimpangan, mengingatkan kita bahwa sekolah tidak bekerja di ruang hampa. Ia mereproduksi dan seringkali memperparah kesenjangan yang sudah ada di masyarakat. Anak-anak dari keluarga kaya datang ke sekolah dengan lebih banyak "modal": modal ekonomi, modal budaya, modal sosial. Ketika sistem pendidikan semakin menuntut kreativitas, inisiatif, dan akses teknologi, mereka yang bermodal lebih punya keunggulan berlipat ganda.
Kurikulum Merdeka, tanpa pemerataan kondisi terlebih dulu, berisiko bukan sekadar mempertahankan kesenjangan yang ada tapi memperdalamnya.
Guru di Tengah Harapan yang Terlalu Besar
Ada juga soal guru yang perlu dibicarakan lebih jujur.
Tuntutan terhadap guru dalam Kurikulum Merdeka jauh lebih besar dari sebelumnya. Mereka diminta memahami Profil Pelajar Pancasila, merancang modul ajar yang berpusat pada siswa, melakukan asesmen diagnostik, sekaligus mengintegrasikan proyek lintas mata pelajaran. Semua ini bukan penyesuaian kecil ini perubahan yang mendasar.
Pertanyaannya: apakah beban transformasi ini disertai dukungan yang proporsional?
Pelatihan lewat Platform Merdeka Mengajar memang cukup komprehensif. Tapi pelatihan daring tetaplah berbeda dari pendampingan nyata di lapangan. Dan bagi guru yang sehari-hari menghadapi 35 siswa per kelas dengan fasilitas seadanya, tuntutan tambahan ini bisa terasa seperti beban baru yang datang tanpa bekal yang cukup.
Di sinilah hidden curriculum kurikulum tersembunyi yang bekerja di luar rencana resmi perlahan bekerja. Ketika guru tidak cukup siap, yang tersampaikan bukan lagi semangat "kemerdekaan belajar", melainkan ketidakpastian. Dan yang paling merasakan dampaknya justru siswa yang paling butuh bimbingan.
Bukan Soal Menolak Perubahan
Tulisan ini bukan pleidoi untuk kembali ke kurikulum-kurikulum sebelumnya yang juga punya segudang masalah sendiri. Perubahan dalam pendidikan adalah keniscayaan, dan visi di balik Kurikulum Merdeka tidak perlu ditolak begitu saja.
Tapi perubahan yang benar-benar baik dimulai dari kejujuran tentang kondisi yang ada bukan dari asumsi bahwa semua pihak berangkat dari garis start yang sama.
Selama infrastruktur sekolah masih timpang antara kota dan desa, selama distribusi guru berkualitas masih terkonsentrasi di pusat, selama orang tua di banyak daerah belum punya kapasitas untuk mendampingi anak belajar mandiri maka "kemerdekaan" dalam belajar akan terus menjadi hak istimewa sebagian orang, bukan hak semua.
Dan itu, menurut saya, terlalu serius untuk sekadar dilewatkan di balik semangat reformasi yang menggebu.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
