CINDY AULIA FAUZIYAH
Revolusi Digital dan Jejak Karbon yang tak Terlihat
Eduaksi | 2026-06-23 10:25:09
Setiap pagi, jutaan warga Indonesia membuka ponsel mereka bahkan sebelum menyentuh segelas air. Notifikasi mengalir deras pesan, berita, rekomendasi belanja, konten hiburan. Dalam hitungan detik, permintaan data itu bergerak melewati jaringan fiber optik, mampir ke server di sebuah gedung besar bernama data center, lalu kembali ke layar kita dalam bentuk piksel yang menyenangkan. Semuanya terasa bersih, nirkabel, dan tanpa bekas. Padahal tidak.
Di balik kenyamanan itu, ada mesin-mesin besar yang menyala tanpa henti, konsumsi listrik yang terus membengkak, dan tumpukan perangkat elektronik bekas yang menunggu giliran dibuang. Indonesia kini berdiri di persimpangan: menjadi bangsa digital yang maju, atau menjadi bangsa yang membayar harga ekologis dari kemajuan itu dengan diam-diam.
Pusat data adalah tulang punggung tak kasat mata dari peradaban digital. Ribuan server berjajar di dalamnya, bekerja tanpa jeda, menyimpan dan memproses data dari seluruh penjuru dunia. Kebutuhan energinya mengejutkan: berdasarkan laporan International Energy Agency (IEA), konsumsi listrik data center global mencapai 415 terawatt-hour (TWh) pada 2023, atau setara 1,5 persen dari total permintaan listrik dunia. Angka ini diproyeksikan melonjak menjadi 945 TWh pada 2030 melampaui konsumsi listrik tahunan Jepang.
Lonjakan ini sebagian besar dipicu oleh ledakan penggunaan kecerdasan buatan (AI). Pada akhir 2024, AI telah menyumbang 20 hingga 24 persen dari total penggunaan listrik di data center global, dan angka tersebut diperkirakan naik hingga 49 persen pada akhir 2025. Di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, permintaan energi data center diproyeksikan melampaui 100 persen seiring peningkatan digitalisasi dan investasi cloud computing.
Indonesia sendiri membutuhkan konsumsi listrik sebesar 1,09 gigawatt (GW) untuk pusat data pada 2025. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan angka ini meningkat lima kali lipat pada 2034, menjadi 5,22 GW. Sementara kapasitas data center di Indonesia pada paruh pertama 2024 saja telah mencapai 202 megawatt, dengan proyeksi AI-ready data center melonjak hingga 743 MW dalam waktu dekat.
Masalahnya, sebagian besar listrik yang memasok data center Indonesia masih bersumber dari pembangkit berbahan bakar fosil. Tanpa transisi serius ke energi terbarukan, ekspansi digital ini berbanding lurus dengan perluasan jejak karbon nasional. Penetrasi internet Indonesia yang kini menyentuh 79,5 persen dari populasi seharusnya menjadi momentum bukan beban bagi transisi energi.
Ada dimensi lain dari krisis ekologi digital yang jarang dibicarakan di ruang publik: sampah elektronik. Berdasarkan laporan Global E-waste Monitor 2024 yang diterbitkan oleh United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), produksi e-waste global pada tahun 2022 mencapai 62 juta ton naik 82 persen dibandingkan 2010 sementara tingkat daur ulangnya hanya 22,3 persen.
Indonesia bukan sekadar penonton dalam krisis ini. Laporan yang sama menempatkan Indonesia sebagai penghasil limbah elektronik terbesar di Asia Tenggara, dengan timbunan mencapai 1,9 juta ton pada 2022. Pulau Jawa menjadi penyumbang terbesar dengan 56 persen dari total nasional, disusul Sumatera dengan 22 persen. Timbunan ini diproyeksikan melonjak drastis menjadi 4,4 juta ton pada 2030 angka yang seharusnya membuat kita berhenti sejenak dari scrolling.
Di balik angka-angka itu tersimpan ancaman kesehatan yang nyata. Perangkat elektronik mengandung timah, merkuri, kadmium, dan berbagai senyawa berbahaya lainnya. Ketika dibuang sembarangan ke tempat pembuangan akhir tanpa pemilahan, zat-zat itu meresap ke tanah dan air, meracuni ekosistem dan manusia yang hidup di sekitarnya. Ironisnya, tingkat daur ulang e-waste Indonesia secara nasional hanya 17,4 persen, dan pengelolaannya masih didominasi sektor informal yang tidak memenuhi standar keselamatan lingkungan.
Ini bukan semata soal infrastruktur. Ini adalah soal pilihan gaya hidup dan prioritas kebijakan. Siklus penggantian ponsel yang semakin pendek didorong oleh strategi pemasaran industri yang menggoda menciptakan arus e-waste yang terus mengalir tanpa tujuan yang jelas. Konsumen meng-upgrade, produsen meraup untung, dan bumi menanggung sisanya. Kecerdasan buatan kini dipuja sebagai jawaban atas hampir semua masalah dari kemacetan kota hingga deteksi kanker dini. Namun ada harga yang belum tertera dalam brosur promosi teknologi ini: harga ekologis dari komputasi intensif yang menggerakkannya.
Sebuah studi komprehensif dari Universitas Tsinghua bertajuk OpenCarbonEval (2024) mengungkapkan bahwa emisi karbon AI meningkat secara proporsional dengan komputasi yang dibutuhkan untuk melatih sebuah model. Semakin besar model, semakin besar konsumsi energi dan semakin besar pula jejak karbonnya. Model AI yang menerapkan proses penalaran eksplisit terbukti menghasilkan emisi karbon jauh lebih tinggi dibandingkan model dengan respons singkat.
Tak hanya proses pelatihan; proses inferensi saat AI digunakan untuk menjawab pertanyaan atau menjalankan tugas juga mengonsumsi energi secara terus-menerus, terutama ketika diakses oleh jutaan pengguna setiap harinya. Setiap pertanyaan yang kita ajukan kepada chatbot AI mengonsumsi energi yang secara signifikan lebih besar dibandingkan satu pencarian internet biasa.
Paradoksnya, AI juga menjadi salah satu alat paling menjanjikan untuk memantau dan memitigasi perubahan iklim itu sendiri mulai dari pemodelan iklim, optimasi konsumsi energi gedung, hingga pertanian presisi berbasis sensor. Kita menggunakan api untuk memadamkan api, dan belum jelas mana yang lebih cepat.
Tidak ada satu pun solusi tunggal yang cukup. Yang dibutuhkan adalah pergeseran sistemik, dari hulu ke hilir. Pada level kebijakan, pemerintah perlu mendorong secara aktif bukan sekadar menganjurkan penggunaan energi terbarukan bagi data center. Langkah seperti yang dilakukan Digital Edge Indonesia, yang telah menerapkan 100 persen Renewable Energy Certificate (REC) dari PLN sejak 2023 dan menjadi data center pertama di Jakarta yang beroperasi penuh dengan energi terbarukan, perlu menjadi standar industri, bukan pengecualian.
Pada level regulasi e-waste, Indonesia membutuhkan kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR) yang tegas mewajibkan produsen elektronik bertanggung jawab atas seluruh siklus hidup produk mereka, termasuk pemusnahan akhir yang aman. Kementerian Komunikasi dan Digital telah mulai menyiapkan kebijakan nasional e-waste, namun tanpa penegakan yang serius, niat baik itu hanya akan berhenti di atas kertas.
Pada level masyarakat, perubahan pola konsumsi menjadi keniscayaan. Memperpanjang usia pakai perangkat elektronik, menggunakan layanan reparasi alih-alih membeli baru, serta memanfaatkan fasilitas dropbox e-waste yang mulai tersedia di berbagai kota semua ini adalah tindakan konkret yang bisa dimulai hari ini. Dan pada level akademik, perguruan tinggi seperti Universitas Airlangga memiliki peran yang tidak bisa diabaikan. Generasi yang sedang dididik hari ini adalah mereka yang akan merancang infrastruktur digital Indonesia dua dekade mendatang. Kurikulum yang mengintegrasikan literasi lingkungan ke dalam program teknik, teknologi informasi, dan ilmu komputer bukan lagi pilihan ia adalah tanggung jawab institusional.
Revolusi digital Indonesia sedang berlangsung dengan kecepatan yang mendebarkan. Nilai pasar data center nasional diperkirakan mencapai 3,7 miliar dolar AS pada 2024, dan kapasitas yang akan dibangun dalam waktu dekat hampir dua kali lipat yang sudah ada. Ini adalah momentum yang luar biasa. Tapi momentum tanpa arah bisa menjadi bencana.
Pertanyaan yang harus kita jawab bersama bukan hanya "seberapa cepat kita bisa digital?", melainkan "digitalisasi seperti apa yang ingin kita wariskan?" Setiap klik, setiap unggahan, setiap permintaan kepada asisten AI semuanya memiliki harga. Dan harga itu sedang dibayar, diam-diam, oleh bumi yang kita tinggali bersama.
Revolusi digital yang sejati bukan hanya tentang kecepatan koneksi atau kecanggihan algoritma. Ia juga tentang kemampuan kita untuk berinovasi tanpa mengorbankan masa depan generasi yang belum lahir. Dan pilihan itu ada di tangan kita hari ini.
Penulis: Cindy Aulia Fauziyah Email: cindy.aulia.fauziyah-2025@fst.unair.ac.id
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
