Dinda Amanati

Menolak Punah: Dilema Dress Code Generasi Z dan Sisi Gelap Industri Fast Fashion

Info Terkini | 2026-06-18 13:08:59

Oleh : Dinda Amanati

BANDUNG — Di era digital saat ini, media sosial telah mengubah cara masyarakat, khususnya generasi muda, dalam memandang pakaian. Tren Outfit of the Day (OOTD) yang silih berganti di TikTok dan Instagram, ditambah dengan algoritma “e-commerce” yang agresif, telah memicu budaya belanja pakaian yang sangat impulsif. Pakaian tidak lagi sekadar pelindung tubuh atau identitas diri, melainkan komoditas visual yang masa pakainya semakin pendek.

Apa isi dari film “Menolak Punah” karya sutradara Dandhy Dwi Laksono dan Aji Yahuti Ramyakim?

Ancaman Tak Terlihat: Dari Lemari Pakaian Menuju Organ Tubuh

Penelitian terbaru yang disorot dalam film bahkan menemukan kandungan mikroplastik di dalam organ-organ vital, mulai dari plasenta bayi, ASI, hingga sperma. Dalam jangka panjang, akumulasi plastik dalam tubuh ini menjadi bom waktu yang memicu penyakit degeneratif seperti stroke, gangguan pernapasan akut, hingga kanker.

Sebagai bangsa yang menyematkan simbol "Padi dan Kapas" pada sila kelima Pancasila demi melambangkan keadilan sosial dan kemakmuran sandang, Indonesia justru mengalami krisis kapas yang sangat parah. Faktanya, sekitar 99% kebutuhan kapas nasional kini harus dipenuhi melalui impor. Kelangkaan serat alami lokal ini membuat harganya melambung tinggi, sehingga pengrajin tenun tradisional di berbagai pelosok Nusantara terpaksa beralih menggunakan benang sintetis impor. Efek nya, keterikatan filosofis antara tradisi menenun dengan kelestarian alam perlahan-lahan terkikis dan terancam punah.

Realitas Lapangan: Dilema Sosial dan Beban Aturan “Dress Code”

Bagi generasi muda, memboikot produk fast fashion bukanlah perkara mudah karena mereka terjepit di antara idealisme lingkungan dan tuntutan kepatuhan sosial.

Keresahan nyata ini terungkap dalam sesi wawancara yang dilakukan pasca-pemutaran film di lokasi acara. Salah seorang narasumber membeberkan alasan mengapa siklus konsumtif ini sangat sulit diputus oleh kalangan anak muda.

"Jujur saja, kalau setelah menonton film ini kita ingin langsung beralih total dari fast fashion, rasanya susah banget di lapangan. Tantangan terbesar kami adalah tuntutan sosial. Terkadang, kalau kita menghadiri suatu acara formal, seminar akademik, perlombaan, atau kegiatan organisasi mahasiswa, selalu ada aturan ketat yang mewajibkan penggunaan dress code (DC) tertentu," ungkap narasumber saat ditemui di lokasi, Minggu (7/6).

Keterbatasan ekonomi, dipadukan dengan kewajiban berbusana seragam dalam waktu singkat, akhirnya memaksa mereka mengambil jalan pintas yang paling rasional bagi dompet mereka.

"Ketika ada aturan dress code warna tertentu yang tidak kita punya di lemari, pilihan paling cepat dan murah adalah membelinya di toko online. Kita tahu itu bahan poliester dan termasuk fast fashion, tapi kita terpaksa beli demi memenuhi formalitas dan asas keseragaman acara tersebut. Alhasil, baju itu mungkin hanya dipakai satu atau dua kali saja," tambahnya.

Dilema sosial ini diperparah oleh absennya solusi sistemik dari pihak-pihak yang memiliki otoritas. Konsumen di tingkat bawah, kerap kali disalahkan atas menumpuknya sampah visual ini, padahal fasilitas untuk bertindak bijak belum disediakan oleh sistem.

"Selain masalah dress code, tantangan berat lainnya adalah belum adanya penanganan khusus atau regulasi yang jelas dari pemerintah maupun lembaga terkait mengenai pengelolaan limbah tekstil di lingkungan domestik. Kami sebagai masyarakat awam juga bingung, kalau punya pakaian bekas yang sudah tidak layak pakai, harus disalurkan ke mana agar tidak berakhir menumpuk begitu saja di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)," ungkap salah seorang penonton.

Dekonstruksi Budaya Komunikasi Visual dan Urgensi Kebijakan:

Dari kacamata komunikasi sosial, aturan dress code dalam sebuah acara merupakan bentuk komunikasi kelompok yang bertujuan menciptakan identitas dan kohesi. Namun, sudah saatnya institusi pendidikan, organisasi kepemudaan, dan komunitas mendekonstruksi makna keseragaman tersebut. Solidaritas dan kerapian sebuah acara tidak boleh lagi diukur dari kesamaan warna baju baru yang merusak bumi, melainkan pada substansi dan esensi dari kegiatan itu sendiri.

Lebih luas lagi, pesan utama dari film Menolak Punah adalah sebuah tamparan keras bagi pembuat kebijakan. Pemerintah tidak bisa terus menutup mata terhadap regulasi industri fast fashion dan impor tekstil sintetis yang tidak terkendali. Restorasi pertanian kapas lokal dan pembangunan infrastruktur daur ulang limbah tekstil yang terintegrasi harus segera diprioritaskan.

Kata "Menolak Punah" pada akhirnya bukan sekadar sebuah judul film dokumenter, melainkan sebuah maklumat darurat bagi generasi kita. Jika aturan sosial yang kaku seperti kewajiban dress code tidak mulai dilonggarkan, dan jika penanganan khusus terhadap limbah tekstil terus diabaikan, maka kita sedang berjalan sukarela menuju kepunahan—tenggelam dalam ego konsumerisme visual dan tumpukan kain sintetis yang kita beli hanya demi formalitas sesaat.