Arlen Marsaghi
Revisi UU TNI dan Tantangan Menjaga Supremasi Sipil di Indonesia
Politik | 2026-05-15 11:42:04
Perdebatan mengenai revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kembali menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Pembahasan revisi tersebut memunculkan berbagai pandangan dari masyarakat, akademisi, hingga aktivis demokrasi. Sebagian pihak menilai revisi diperlukan untuk menyesuaikan tugas dan tantangan pertahanan negara di era modern. Namun, tidak sedikit pula yang khawatir bahwa perubahan tersebut dapat membuka ruang semakin luasnya keterlibatan militer dalam urusan sipil.
Isu ini penting dibahas karena Indonesia merupakan negara demokrasi yang menempatkan supremasi sipil sebagai salah satu prinsip utama dalam sistem ketatanegaraan. Reformasi 1998 menjadi titik penting dalam upaya memisahkan peran militer dari kehidupan politik dan pemerintahan. Pada masa Orde Baru, konsep dwifungsi ABRI memberikan ruang yang sangat besar bagi militer untuk masuk ke berbagai sektor sipil, mulai dari pemerintahan hingga parlemen. Kondisi tersebut kemudian dikritik karena dianggap melemahkan demokrasi dan pengawasan terhadap kekuasaan negara.
Melalui reformasi, Indonesia berupaya membangun sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis dengan memperjelas batas antara ranah sipil dan militer. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan perluasan kewenangan TNI akan selalu menjadi perhatian publik. Masyarakat tentu tidak ingin pengalaman masa lalu kembali terulang dalam bentuk yang berbeda.
Salah satu poin yang menjadi sorotan dalam revisi UU TNI adalah kemungkinan bertambahnya jabatan sipil yang dapat diisi oleh anggota TNI aktif. Pendukung revisi berpendapat bahwa keterlibatan TNI dalam lembaga tertentu diperlukan karena kemampuan, kedisiplinan, dan pengalaman yang dimiliki oleh prajurit militer. Selain itu, tantangan keamanan saat ini dinilai semakin kompleks sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan institusi sipil.
Di sisi lain, kritik muncul karena perluasan jabatan sipil bagi anggota TNI aktif dianggap dapat mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan fungsi pemerintahan sipil. Dalam negara demokrasi, militer seharusnya berfokus pada urusan pertahanan negara, sedangkan jabatan sipil diisi oleh aparatur sipil yang bekerja berdasarkan prinsip birokrasi dan pelayanan publik. Jika batas tersebut tidak dijaga dengan jelas, maka dapat muncul tumpang tindih kewenangan yang berpotensi mengurangi kualitas demokrasi.
Kekhawatiran masyarakat sebenarnya bukan tanpa alasan. Reformasi sektor keamanan di Indonesia dibangun dengan tujuan menciptakan militer yang profesional dan netral dari kepentingan politik praktis. Profesionalisme tersebut hanya dapat terwujud apabila TNI tetap berada pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara. Ketika ruang jabatan sipil semakin terbuka bagi militer aktif, muncul kekhawatiran bahwa arah reformasi yang telah dibangun selama lebih dari dua dekade dapat mengalami kemunduran.
Selain persoalan demokrasi, revisi UU TNI juga perlu dilihat dari sudut pandang politik hukum. Politik hukum pada dasarnya merupakan arah kebijakan negara dalam membentuk dan menjalankan hukum demi mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, revisi UU TNI seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan praktis jangka pendek, tetapi juga harus memperhatikan semangat reformasi, konstitusi, dan prinsip negara hukum.
Pemerintah dan DPR perlu memastikan bahwa setiap perubahan aturan tetap menjunjung prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Jangan sampai hukum justru digunakan untuk memperluas kekuasaan tanpa pengawasan yang memadai. Sebab, salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi dominasi dari lembaga tertentu.
Di tengah perkembangan ancaman keamanan modern, memang tidak dapat dipungkiri bahwa TNI memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas negara. Ancaman siber, terorisme, konflik geopolitik, hingga keamanan maritim membutuhkan kesiapan pertahanan yang kuat. Akan tetapi, penguatan pertahanan negara tidak harus dilakukan dengan memperluas keterlibatan militer dalam sektor sipil. Penguatan dapat dilakukan melalui modernisasi alat utama sistem senjata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan teknologi pertahanan nasional.
Pemerintah juga perlu membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam pembahasan revisi UU TNI. Transparansi menjadi hal penting agar masyarakat dapat memahami urgensi perubahan aturan tersebut. Proses pembentukan undang-undang yang minim partisipasi publik hanya akan memunculkan kecurigaan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun lembaga legislatif.
Selain itu, akademisi dan kelompok masyarakat sipil perlu terus memberikan kritik dan masukan secara konstruktif. Kritik terhadap revisi UU TNI tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk anti terhadap institusi militer, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga demokrasi dan konstitusi. Dalam negara hukum, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dan justru diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih matang.
Pada akhirnya, revisi UU TNI merupakan isu yang tidak hanya berkaitan dengan pertahanan negara, tetapi juga masa depan demokrasi Indonesia. Negara harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan keamanan nasional dan prinsip supremasi sipil. Reformasi yang telah diperjuangkan sejak 1998 tidak boleh kehilangan arah hanya karena kepentingan politik sesaat.
Pemerintah dan DPR perlu memastikan bahwa setiap kebijakan hukum tetap berpihak pada demokrasi, transparansi, dan penghormatan terhadap konstitusi. Supremasi sipil harus tetap menjadi fondasi utama dalam kehidupan bernegara agar Indonesia tidak mengalami kemunduran dalam sistem demokrasi yang telah dibangun selama ini.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
