Kelas Menengah Kita: Makan Tabungan Demi Gengsi atau Sekadar Bertahan Hidup?
Gaya Hidup | 2026-05-07 21:01:18Beberapa waktu lalu, linimasa media sosial kita sempat ramai dengan istilah "Makan Tabungan". Istilah ini bukan sekadar gurauan satir di tengah tanggal tua, melainkan potret muram yang terekam dalam data statistik. Bank Indonesia mencatat adanya tren penurunan simpanan di kelas menengah, sementara pengeluaran terus meroket. Inilah wajah "Kelas Menengah Rentan" Indonesia tahun 2026: mereka yang terlihat mapan di luar, namun berdarah-darah di dalam.
Jika kita melihat ke jendela kafe-kafe estetik di Jakarta atau Surabaya, kita masih melihat antrean anak muda dengan laptop mahal dan kopi susu kekinian. Di mal-mal, bioskop tetap penuh saat akhir pekan. Namun, di balik keriuhan itu, ada sebuah bom waktu ekonomi yang sedang berdetak.
Siapa Mereka?
Secara definisi, kelas menengah adalah kelompok yang sudah keluar dari zona kemiskinan, namun belum mencapai tahap "aman" secara finansial. Mereka adalah pegawai kantoran, guru honorer yang baru diangkat, hingga pelaku UMKM digital. Berdasarkan data terbaru, sekitar 9,5 juta orang Indonesia turun kelas dari kategori menengah ke kategori "menuju menengah" dalam lima tahun terakhir.
Mengapa ini terjadi? Mengapa kelompok yang seharusnya menjadi mesin penggerak ekonomi bangsa justru menjadi kelompok yang paling "sesak napas"?
Terjepit di Persimpangan
Kelas menengah sering disebut sebagai "kelompok terjepit". Di satu sisi, mereka tidak mendapatkan bantuan sosial (Bansos) karena dianggap sudah mampu. Di sisi lain, kekayaan mereka tidak cukup besar untuk tahan terhadap guncangan ekonomi seperti kenaikan harga BBM, tarif listrik, atau inflasi pangan.
Bagi si miskin, negara hadir dengan subsidi dan BLT. Bagi si kaya, kenaikan harga cabai atau beras mungkin hanya sekadar gangguan kecil yang tak mengubah gaya hidup. Namun bagi kelas menengah, kenaikan harga beras adalah sinyal untuk memangkas anggaran pendidikan anak atau menunda servis kendaraan.
Fenomena "Mantab" atau Makan Tabungan menjadi jalan pintas. Mereka tidak lagi menabung untuk masa depan, melainkan mengambil tabungan masa lalu hanya untuk menutupi biaya hidup masa kini. Ini adalah lampu merah bagi ketahanan ekonomi keluarga.
Jebakan Gaya Hidup atau Tuntutan Zaman?
Ada kritik yang sering dilontarkan: "Kelas menengah itu rentan karena terlalu banyak gaya. Kebanyakan langganan streaming, hobi kopi mahal, dan harus ganti smartphone tiap tahun."
Benarkah demikian? Tidak sepenuhnya. Memang ada faktor lifestyle inflation, namun ada beban sistemik yang jauh lebih berat: biaya perumahan dan pendidikan.
Di tahun 2026 ini, memiliki rumah di dekat pusat kota bagi pasangan muda kelas menengah sudah nyaris menjadi kemustahilan. Pilihan mereka adalah tinggal jauh di pinggiran kota dengan konsekuensi biaya transportasi yang tinggi, atau mencicil apartemen mikro dengan bunga yang mencekik. Belum lagi urusan sekolah anak. Standar pendidikan yang semakin kompetitif memaksa orang tua masuk ke dalam pusaran "biaya gedung" dan "uang pangkal" yang naiknya jauh melampaui kenaikan gaji tahunan.
Inilah yang disebut sebagai prekaritas (rentan). Mereka terlihat punya segalanya: mobil (cicilan), rumah (KPR), dan gadget (paylater). Namun satu kali saja mereka kehilangan pekerjaan atau ada anggota keluarga yang sakit keras, seluruh menara kartu itu akan runtuh seketika.
Perspektif Sosial dan Spiritual
Di lingkungan sosial yang kental dengan nilai gotong royong, fenomena ini seharusnya menjadi refleksi bagi kita. Dalam perspektif Islam, keseimbangan harta adalah kunci. Namun, bagaimana bisa seimbang jika sistem ekonomi memaksa orang untuk terus konsumtif di tengah pendapatan yang stagnan?
Kelas menengah seringkali merasa malu untuk mengaku kesulitan. Mereka menjaga martabat dengan tetap tampil rapi, padahal sedang dikejar tenggat pinjaman online. Pinjol telah menjadi "penyelamat semu" sekaligus "pembunuh berdarah dingin" bagi kelas menengah yang rentan ini. Banyak yang terjerat bukan karena ingin berfoya-foya, tapi karena tidak ada lagi dana darurat saat kebutuhan mendesak datang.
Apa Solusinya?
Kita tidak bisa hanya menyalahkan individu. Negara perlu hadir dengan kebijakan yang lebih berpihak pada kelompok ini. Misalnya, dengan memperluas jaring pengaman sosial yang tidak hanya menyasar kelompok miskin ekstrem, tapi juga memberikan proteksi pada kelas menengah dari PHK mendadak atau krisis kesehatan.
Pemberian insentif pajak bagi pekerja kelas menengah atau subsidi transportasi publik yang lebih masif akan sangat membantu mengurangi beban pengeluaran harian mereka.
Secara personal, kelas menengah harus mulai berani melakukan "detoks finansial". Literasi keuangan bukan lagi pilihan, tapi kewajiban. Kita perlu membedakan mana yang merupakan "kebutuhan hidup" dan mana yang merupakan "tuntutan algoritma media sosial". Mengurangi gengsi bukan berarti turun martabat, justru itu adalah cara untuk menjaga kemandirian finansial dalam jangka panjang.
Pada akhirnya kelas menengah adalah tulang punggung stabilitas nasional. Jika tulang punggung ini rapuh, maka seluruh tubuh bangsa akan ikut goyah. Fenomena kelas menengah yang rentan bukan sekadar angka di tabel ekonomi, tapi tentang jutaan kepala keluarga yang sedang berjuang keras menjaga senyum anak-anak mereka di tengah himpitan ekonomi yang kian nyata.
Sudah saatnya kita berhenti memandang kelas menengah sebagai kelompok yang "sudah aman". Mereka butuh dukungan, kebijakan yang adil, dan ruang napas yang lebih lega untuk tetap bisa berkontribusi bagi negeri. Sebelum tabungan itu benar-benar habis, dan yang tersisa hanyalah kecemasan.
---
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
