Mochammad Hafidz
Ironi Kemiskinan di Kota Tanggerang
Politik | 2026-05-02 18:11:10
Dampak Pandemi Covid-19, Orang Miskin di Kota Tangerang Naik" />
Kemiskinan di Kota Tangerang merupakan salah satu isu sosial yang tetap relevan untuk diperhatikan di tengah pesatnya perkembangan kota. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Kota Tangerang dalam beberapa tahun terakhir berada pada kisaran yang relatif stabil, yaitu 5,22 persen pada tahun 2020, 5,93 persen pada 2021, 5,77 persen pada 2022, 5,89 persen pada 2023, dan 5,43 persen pada 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa angka kemiskinan tidak mengalami penurunan yang signifikan dan cenderung berfluktuasi dalam rentang yang tidak terlalu jauh.
Sebagai wilayah penyangga ibu kota, Kota Tangerang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat melalui sektor industri, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur. Dalam konteks ini, pemerintah daerah juga telah menjalankan berbagai kebijakan publik untuk menekan kemiskinan, seperti program Beasiswa Tangerang Cerdas, bedah rumah tidak layak huni, pelatihan tenaga kerja, pelatihan kelompok usaha, hingga penggratisan 146 sekolah swasta. Program-program tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan serta memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat.
Namun demikian, stagnasi angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa berbagai kebijakan tersebut belum sepenuhnya menghasilkan dampak yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan secara menyeluruh. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan program, tetapi juga efektivitas, pemerataan sasaran, serta kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan peluang yang ada.
Selain itu, stagnasi angka kemiskinan juga dapat dipahami sebagai adanya kelompok masyarakat yang masih berada pada kondisi rentan secara ekonomi dan sulit keluar dari garis kemiskinan. Kondisi ini sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan keterampilan kerja, akses terhadap pekerjaan formal yang masih terbatas, serta tingginya biaya hidup di wilayah perkotaan. Dengan demikian, meskipun berbagai program bantuan dan pemberdayaan telah dijalankan, tantangan utama bukan hanya pada penyediaan program, tetapi juga pada keberlanjutan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, tingginya arus urbanisasi juga menjadi faktor yang turut memengaruhi kondisi tersebut. Kota Tangerang sebagai wilayah strategis menarik banyak pendatang dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Namun, tidak semua pendatang memiliki keterampilan yang memadai untuk bersaing di pasar kerja, sehingga sebagian dari mereka terjebak dalam sektor informal dengan pendapatan yang tidak stabil. Kondisi ini pada akhirnya dapat memperlambat penurunan angka kemiskinan karena jumlah masyarakat rentan terus bertambah.
menurut pandangan saya, harus ada upaya pengentasan kemiskinan di Kota Tangerang perlu diarahkan pada kebijakan yang lebih spesifik dan terukur, terutama dalam menghadapi dampak urbanisasi. Pemerintah daerah tidak hanya perlu memperluas program bantuan, tetapi juga memperkuat pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri serta memastikan penyerapan tenaga kerja lokal dan pendatang berjalan optimal. Selain itu, perlu adanya pengendalian urbanisasi melalui pemerataan pembangunan di daerah asal serta peningkatan pendataan penduduk agar program sosial lebih tepat sasaran. Dengan langkah tersebut, upaya pengurangan kemiskinan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu menekan pertumbuhan kelompok masyarakat rentan di masa depan.
Penulis : MOCHAMMAD HAFIDZ
Dosen pengampu : THEA UMBARASARI S.Pd., M.Pd.
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pamulang Kampus Serang
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
