Tonny Rivani
Nurani dalam Labirin Kekuasaan: Panggilan Moral bagi Kepala Daerah dan Politisi
Politik | 2026-04-16 15:11:03
Opini — Dalam panggung politik kontemporer, kita dihadapkan pada sebuah paradoks yang kian terasa getir. Di satu sisi, demokrasi membuka ruang partisipasi yang luas, memberi rakyat hak untuk memilih pemimpin yang diharapkan menjadi penyambung suara publik. Namun di sisi lain, realitas yang tersaji justru menunjukkan bahwa kekuasaan kerap beralih fungsi: dari alat pelayanan menjadi tujuan yang diperebutkan dengan segala cara.
Di titik inilah, etika politik tidak lagi dapat diposisikan sebagai wacana akademik yang jauh dari praktik, melainkan sebagai kebutuhan mendesak yang menentukan arah masa depan demokrasi itu sendiri.
Filsuf politik Hannah Arendt pernah mengingatkan bahwa “kekuasaan sejati lahir dari tindakan bersama, tetapi akan runtuh ketika disalahgunakan untuk dominasi.” Pernyataan ini terasa relevan ketika kita menyaksikan bagaimana kekuasaan hari ini kerap kehilangan akar moralnya.
Etika politik pada hakikatnya adalah kompas moral—penuntun bagi setiap kebijakan dan tindakan pemegang amanah publik. Ia menuntut akuntabilitas, kejujuran, integritas, dan orientasi pada kebaikan bersama (bonum commune). Namun, kompas ini kini sering kali terganggu oleh magnet kepentingan jangka pendek: elektabilitas, akumulasi modal, dan ambisi kekuasaan itu sendiri.
Gejala degradasi etika tersebut tampak nyata dalam beberapa fenomena berikut:
Pertama, instrumentalisasi kebenaran: Fakta dan data tidak lagi diperlakukan sebagai fondasi kebijakan, melainkan sebagai alat legitimasi. Disinformasi dan manipulasi narasi menjadi strategi yang diproduksi secara sistematis. Dalam situasi ini, publik tidak hanya kehilangan pegangan, tetapi juga perlahan kehilangan kepercayaan terhadap institusi kebenaran. Seperti diingatkan oleh Jürgen Habermas, ruang publik yang sehat hanya dapat hidup jika komunikasi dibangun di atas kejujuran dan rasionalitas—bukan manipulasi.
Kedua, eksploitasi politik identitas: Keragaman yang seharusnya menjadi kekuatan bangsa justru dipersempit menjadi alat mobilisasi politik. Sentimen SARA dijadikan instrumen untuk menciptakan polarisasi “kita versus mereka”. Politik kehilangan substansi, bergeser dari adu gagasan menjadi adu sentimen. Padahal, menurut Amartya Sen, identitas manusia bersifat majemuk, dan mereduksinya pada satu dimensi adalah bentuk penyederhanaan yang berbahaya bagi kehidupan demokrasi.
Ketiga, peleburan etika dalam pragmatisme: Ungkapan “politik adalah seni kemungkinan” kerap disalahartikan menjadi pembenaran bahwa segala cara dapat ditempuh. Praktik korupsi, politik uang, hingga transaksi kekuasaan dianggap lumrah sebagai “biaya politik”. Dalam kondisi ini, etika menjadi korban pertama. Niccolò Machiavelli memang pernah menulis tentang realitas kekuasaan, tetapi pembacaan yang dangkal atas gagasannya justru melanggengkan praktik politik tanpa moral.
Lantas, ke mana arah perbaikan harus dimulai?
Pertama, dari rakyat yang lebih sadar dan kritis: Demokrasi yang sehat membutuhkan warga yang tidak mudah terjebak dalam politik simbolik dan pencitraan. Publik harus berani menuntut transparansi, menguji program, dan menjadikan integritas sebagai standar utama dalam memilih pemimpin.
Kedua, penguatan institusi: Lembaga penegak hukum dan pengawas harus dijaga independensinya. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan adil, etika politik hanya akan menjadi retorika tanpa konsekuensi.
Ketiga, pendidikan karakter yang berkelanjutan : Etika tidak lahir secara instan. Ia dibentuk melalui proses panjang dalam pendidikan dan kebudayaan. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap perbedaan harus ditanamkan sejak dini sebagai fondasi kepemimpinan masa depan.
Namun pada akhirnya, perubahan paling menentukan tetap bergantung pada para pemegang kekuasaan itu sendiri—kepala daerah dan politisi. Kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa. Pemimpin sejati bukanlah mereka yang paling lihai memainkan strategi, melainkan mereka yang berani setia pada nurani, bahkan ketika pilihan tersebut tidak populer.
Sebagaimana diingatkan oleh John Rawls, keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial. Tanpa keadilan, seluruh bangunan politik akan kehilangan legitimasi moralnya.
Bangsa ini tidak kekurangan aturan, tetapi sering kekurangan keteladanan. Kita telah terlalu lama menyaksikan elite bermain di tengah persoalan rakyat yang tak kunjung selesai. Sudah saatnya dilakukan renovasi moral dalam kehidupan politik—sebuah upaya kolektif untuk mengembalikan nurani sebagai pusat pengambilan keputusan.
Kembalikan politik pada khittahnya: sebagai panggilan mulia untuk melayani, bukan untuk menguasai, apalagi membodohi rakyat. Sebab pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat seberapa lama seseorang berkuasa, tetapi seberapa bermakna kekuasaan itu digunakan bagi kemanusiaan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
