Ummu Firly
Krisis BBM dan Jalan Kemandirian Energi dalam Islam
Kolom | 2026-04-10 15:50:11
Gejolak Global, Dampak Lokal: BBM Langka di Negeri Sendiri
Gejolak harga dan distribusi BBM di Indonesia kembali memanas pada awal 2026, memperlihatkan rapuhnya ketahanan energi nasional di tengah tekanan global. Gangguan di Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia, memicu lonjakan harga minyak internasional dan menghambat distribusi. Laporan BBC Indonesia (April 2026) dan CNN Indonesia (2 April 2026) menunjukkan ketegangan kawasan yang berdampak langsung pada distribusi energi Asia, termasuk Indonesia. Di berbagai daerah seperti Bandung, Makassar, dan Sidoarjo, antrean panjang BBM terjadi pada akhir Maret hingga awal April 2026, bahkan masyarakat harus membeli BBM eceran dengan harga jauh di atas normal.
Stabilitas Semu, Harga Ditahan, Beban Dipindahkan
Meski pemerintah menahan harga BBM bersubsidi, realitas menunjukkan tekanan tetap terjadi. BBM nonsubsidi naik, distribusi terganggu, dan masyarakat menanggung beban secara tidak langsung. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terus dipaksa menambal subsidi di tengah lonjakan harga minyak global, sebuah kebijakan yang secara fiskal tidak berkelanjutan. Langkah penghematan seperti WFH, pembatasan pembelian BBM, hingga efisiensi program publik hanyalah solusi jangka pendek yang tidak menyentuh akar masalah.
Energi dalam Cengkeraman Politik Global
Krisis ini bukan sekadar persoalan teknis distribusi atau fluktuasi harga, melainkan cerminan dari struktur ekonomi-politik global yang timpang. Pertama, Indonesia sebagai net importir minyak berada dalam posisi lemah karena bergantung pada pasokan luar negeri, sehingga kedaulatan energi praktis tidak dimiliki. Kedua, sistem kapitalisme global menempatkan energi sebagai komoditas strategis yang dikendalikan oleh kepentingan geopolitik negara besar, bukan sebagai kebutuhan dasar yang harus dijamin bagi rakyat. Ketiga, kebijakan domestik akhirnya bersifat reaktif dan defensif, bukan strategis, karena selalu menyesuaikan diri dengan tekanan eksternal.
Lebih jauh, kondisi ini memperlihatkan bahwa negara tidak benar-benar berdaulat dalam menentukan arah kebijakan energinya. Ketika jalur distribusi global terganggu atau harga minyak naik, negara hanya bisa memilih antara dua opsi yang sama-sama berat: membebani rakyat melalui kenaikan harga atau membebani anggaran melalui subsidi. Dalam logika ini, rakyat selalu menjadi pihak yang menanggung konsekuensi, sementara akar persoalan, ketergantungan sistemik, tidak pernah diselesaikan.
Ketergantungan sebagai Warisan Sistem
Ketergantungan pada impor BBM bukanlah kebetulan, melainkan konsekuensi dari paradigma pengelolaan sumber daya yang menyerahkan sektor strategis pada mekanisme pasar dan kepentingan global. Energi tidak dikelola sebagai hak publik, melainkan sebagai komoditas ekonomi. Akibatnya, negara kehilangan kontrol penuh atas distribusi dan harga, serta tidak memiliki daya tahan ketika terjadi krisis global.
Kemandirian Energi sebagai Pilar Kedaulatan
Islam menawarkan paradigma yang berbeda secara fundamental. Energi dalam Islam adalah kepemilikan umum yang wajib dikelola negara untuk kepentingan rakyat. Rasulullah SAW bersabda bahwa manusia berserikat dalam air, padang rumput, dan api, yang mencakup sumber energi. Artinya, negara tidak boleh menyerahkan pengelolaan energi kepada mekanisme pasar bebas atau kepentingan korporasi.
Lebih dari itu, Islam menghadirkan konsep kemandirian energi berbasis integrasi wilayah. Negeri-negeri Muslim memiliki cadangan energi yang sangat besar, termasuk di kawasan Timur Tengah seperti Iran. Dalam sistem Islam yang terintegrasi, distribusi energi dilakukan secara merata tanpa terhalang batas nasionalisme sempit, sehingga ketergantungan pada pasar global dapat dihapuskan.
Kemandirian ini juga diperkuat dengan pengelolaan yang bertanggung jawab dan pengembangan energi alternatif, termasuk teknologi strategis seperti nuklir. Negara tidak hanya memastikan ketersediaan energi, tetapi juga menjamin aksesnya bagi seluruh rakyat secara adil, sekaligus membangun kekuatan politik dan ekonomi yang independen dari tekanan global.
Saatnya Keluar dari Lingkaran Krisis
Krisis BBM 2026 adalah bukti bahwa ketergantungan energi adalah bom waktu yang terus mengancam stabilitas nasional. Selama paradigma pengelolaan energi tidak berubah, maka krisis serupa akan terus berulang dengan pola yang sama. Dibutuhkan perubahan mendasar, bukan sekadar kebijakan tambal sulam, untuk mewujudkan kemandirian energi yang sejati dan melindungi rakyat dari dampak gejolak global.
Wallahu a'lam bishawwab
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
