Fadhila Nur Afina
Setara tak Harus Seragam: Memaknai Keadilan Gender dalam Bela Negara
Gaya Hidup | 2026-04-07 16:39:17
Ketika mendengar istilah bela negara, banyak orang biasanya langsung membayangkan tentara, latihan fisik, disiplin militer, atau hal-hal yang berhubungan langsung dengan pertahanan negara. Pandangan seperti itu tidak sepenuhnya keliru, tetapi menurut saya sudah saatnya diperluas. Bela negara tidak hanya berbicara tentang mengangkat senjata. Di tengah kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, bela negara bisa hadir dalam banyak bentuk, mulai dari pendidikan, pelayanan publik, kepedulian sosial, hingga sikap kita sehari-hari sebagai warga negara.
Karena itu, pembahasan tentang kesetaraan gender dalam konteks bela negara menjadi penting. Namun, kesetaraan tidak seharusnya dimaknai sebagai penyeragaman peran. Setara bukan berarti semua orang harus melakukan hal yang sama persis, melainkan setiap orang diberi kesempatan yang adil untuk berkontribusi sesuai kompetensi, tanggung jawab, dan kapasitasnya.
Bela negara sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Seorang pelajar atau mahasiswa yang belajar sungguh-sungguh dan menjaga integritas akademik juga sedang ikut membela negara, karena ia sedang menyiapkan diri menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Masyarakat yang tidak mudah menyebarkan hoaks, tidak memecah belah sesama, dan tetap menghargai perbedaan juga sedang menjalankan semangat bela negara. Begitu pula orang tua yang mendidik anak-anaknya agar jujur, disiplin, dan peduli pada lingkungan. Semua itu mungkin terlihat sederhana, tetapi justru dari kebiasaan-kebiasaan kecil seperti itulah karakter bangsa dibentuk. Dalam hal ini, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peran besar, meskipun bentuk kontribusinya bisa berbeda.
Di lingkungan kerja pemerintahan daerah, isu ini juga terasa nyata. Masih ada anggapan bahwa laki-laki lebih cocok ditempatkan pada tugas lapangan, posisi yang menuntut ketegasan, atau jabatan strategis. Sementara itu, perempuan kerap dianggap lebih pas berada di bagian administrasi, pelayanan, atau pekerjaan yang dinilai “lebih halus”. Menurut saya, justru di sinilah letak persoalannya. Ketika peluang ditentukan oleh jenis kelamin, bukan oleh kompetensi, birokrasi kehilangan banyak potensi terbaiknya. Yang dirugikan bukan hanya pegawai perempuan, tetapi juga kualitas pelayanan publik itu sendiri.
Contoh nyata bela negara di lingkungan pemerintahan daerah sebenarnya bisa dilihat dari hal-hal yang sederhana, tetapi berdampak langsung bagi masyarakat. Seorang ASN di kecamatan yang melayani warga dengan jujur dan tidak mempersulit urusan administrasi sejatinya sedang membela negara. Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memastikan warga memperoleh dokumen kependudukan dengan cepat dan tepat juga sedang membela negara, karena ia menjaga hak dasar warga negara. Dalam situasi seperti ini, peran laki-laki dan perempuan sama-sama penting.
Saya melihat bahwa di banyak kantor pelayanan publik, pegawai perempuan justru sering menjadi garda depan dalam menghadapi warga, menjelaskan prosedur, meredakan ketegangan, dan menjaga suasana pelayanan tetap tertib. Kontribusi seperti ini sering dianggap biasa saja, padahal dampaknya besar. Kepercayaan masyarakat terhadap negara sering kali tumbuh dari pengalaman pelayanan yang manusiawi, adil, dan tidak berbelit-belit.
Dalam pandangan saya, keadilan gender hadir ketika pembagian peran dilakukan berdasarkan kebutuhan, kemampuan, dan kesempatan yang setara. Keadilan gender juga tidak cukup hanya diwujudkan melalui kesempatan untuk bekerja, tetapi juga melalui ruang yang sama untuk memimpin, berbicara, dan ikut menentukan arah kebijakan. Sebab, membela negara bukan hanya soal menjalankan perintah, tetapi juga soal ikut membentuk masa depan daerah dan bangsa.
Pada akhirnya, bela negara bukanlah konsep yang jauh dan abstrak. Bela negara adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga bangsa ini melalui peran kita masing-masing. Ada yang berjuang lewat pendidikan, ada yang melalui pelayanan publik, ada yang lewat kepedulian sosial, dan ada juga yang melalui pembentukan karakter di rumah maupun di lingkungan sekitar. Menurut saya, negara akan lebih kuat ketika semua warganya diberi ruang untuk berkontribusi tanpa dibatasi stereotip. Setara memang tidak harus seragam, tetapi tanpa keadilan, kesetaraan hanya akan menjadi kata-kata indah di atas kertas.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
