Ana Fras
Korupsi dan Romantisme Loyalitas
Humaniora | 2026-03-15 10:20:15
Setiap kali seorang tokoh publik tersangkut kasus korupsi, masyarakat hampir selalu memperlihatkan dua reaksi yang berbeda. Sebagian orang menunggu proses hukum dengan tenang, tetapi sebagian lainnya segera bergerak membela.
Pembelaan ini sering kali muncul bukan karena orang mengetahui fakta hukum yang sebenarnya, melainkan karena ikatan emosional terhadap tokoh tersebut. Ia dianggap bagian dari kelompok, dari organisasi, bahkan dari identitas kolektif yang selama ini dihormati.
Di sinilah sesuatu yang menarik terjadi. Korupsi yang semestinya menjadi persoalan etika publik tiba-tiba berubah menjadi persoalan loyalitas.
Kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret nama mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, memperlihatkan fenomena ini dengan cukup jelas. Di ruang publik, terutama di media sosial, muncul gelombang pembelaan dari sebagian orang yang merasa bahwa kritik terhadap tokoh tersebut identik dengan serangan terhadap kelompoknya.
Padahal dalam negara hukum, identitas seseorang tidak pernah menjadi ukuran benar atau salah. Yang dinilai adalah tindakan, bukan latar belakang sosial atau organisasi.
Namun dalam praktik politik dan budaya kita, tokoh sering kali diperlakukan lebih dari sekadar individu. Ia menjadi simbol.
Ketika simbol itu dipersoalkan, yang merasa tersentuh bukan hanya orangnya, tetapi juga komunitas yang merasa diwakilinya.
Inilah yang dapat disebut sebagai romantisme loyalitas.
Romantisme ini berangkat dari asumsi sederhana: jika seseorang berasal dari lingkungan yang kita hormati, maka ia layak untuk dibela. Jika ia bagian dari kelompok kita, maka kritik terhadapnya terasa seperti ancaman terhadap diri kita sendiri.
Logika ini mungkin dapat dimengerti dalam hubungan personal. Dalam keluarga atau komunitas kecil, solidaritas memang menjadi perekat yang penting.
Namun dalam kehidupan publik, terutama ketika seseorang memegang jabatan negara, romantisme loyalitas sering kali berhadapan langsung dengan prinsip yang jauh lebih penting: integritas.
Jabatan publik bukan sekadar posisi administratif. Ia adalah amanah yang membawa tanggung jawab moral. Seorang pejabat tidak hanya mewakili dirinya sendiri atau kelompoknya, tetapi juga memegang kepercayaan masyarakat luas.
Karena itu, ketika muncul dugaan penyalahgunaan kekuasaan, yang seharusnya didahulukan adalah kejelasan hukum, bukan pembelaan emosional.
Masalahnya, dalam budaya politik kita, loyalitas sering kali bergerak lebih cepat daripada refleksi moral.
Begitu seorang tokoh dipersoalkan, pendukungnya segera berbicara tentang kriminalisasi, konspirasi politik, atau ketidakadilan. Sementara itu, substansi persoalan—apakah benar ada penyalahgunaan kekuasaan—justru tenggelam dalam perdebatan identitas.
Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam organisasi keagamaan. Ia juga terlihat dalam partai politik, kelompok masyarakat, bahkan dalam dunia birokrasi.
Ketika seorang pejabat dari kelompok tertentu ditangkap karena korupsi, reaksi pertama yang muncul sering kali adalah solidaritas kelompok, bukan introspeksi.
Padahal korupsi tidak mengenal identitas.
Ia tidak menjadi ringan karena pelakunya religius.
Ia tidak menjadi kecil karena pelakunya berasal dari organisasi besar. Dan ia tidak menjadi hilang hanya karena para pendukungnya merasa tersinggung.
Korupsi tetaplah persoalan integritas.
Dalam konteks dana haji, sensitivitas moralnya bahkan lebih tinggi. Dana tersebut berasal dari jutaan umat yang menabung bertahun-tahun demi menjalankan ibadah.
Karena itu, dugaan penyalahgunaannya bukan sekadar pelanggaran administratif. Ia menyentuh wilayah kepercayaan publik yang sangat dalam.
Di sinilah sebenarnya masyarakat diuji.
Apakah kita mampu menempatkan nilai kejujuran di atas loyalitas kelompok? Ataukah kita lebih nyaman mempertahankan romantisme solidaritas, bahkan ketika yang dipertaruhkan adalah integritas publik?
Organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama memiliki sejarah panjang sebagai gerakan keagamaan yang menjunjung kebijaksanaan dan keseimbangan. Tradisi ini justru memberikan ruang bagi sikap yang lebih dewasa: menghormati tokoh tanpa kehilangan keberanian untuk menempatkan kebenaran di atas loyalitas.
Sebab pada akhirnya, organisasi tidak pernah runtuh hanya karena satu tokohnya bermasalah.
Yang lebih berbahaya justru ketika sebuah komunitas kehilangan kemampuan untuk membedakan antara membela individu dan menjaga nilai.
Dalam kehidupan berbangsa, integritas tidak pernah lahir dari pembelaan buta terhadap tokoh. Ia lahir dari keberanian masyarakat untuk mengatakan bahwa nilai kejujuran lebih tinggi daripada siapa pun yang mengaku mewakilinya.
Dan di titik itulah romantisme loyalitas sering kali harus diuji.
Karena masyarakat yang matang bukanlah masyarakat yang selalu membela tokohnya, melainkan masyarakat yang berani membela kebenaran bahkan ketika kebenaran itu terasa tidak nyaman.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
