haura Insiyah
Menyoal MBG di Bulan Ramadhan
Guru Menulis | 2026-03-01 10:06:13
Oleh: Nur Hasanah
Memasuki bulan Ramadhan ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus berjalan dengan skema distribusi yang disesuaikan dengan karakteristik penerima manfaat. Hal senada juga disampaikan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, ia menyatakan program MBG ini akan terus diselenggarakan dengan penyesuaian pelaksanaan agar tetap mendukung umat dalam melaksanakan ibadah.
Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Eliza Mardian, menilai pemberian makan kering ini berpotensi besar tidak memenuhi kebutuhan gizi secara optimal. Tan Shot Yen (ahli gizi) menilai skema pemberian MBG selama Ramadhan sebaiknya diserahkan kepada keluarga masing-masing. Namun, pendapat para ahli sering kali diabaikan sehingga menimbulkan persepsi publik bahwa program MBG ini lebih mengutamakan pihak tertentu, yang penting SPPG (dapur) MBG tetap berjalan dan target proyek SPPG tetap beroperasi.
Fakta di lapangan, menu MBG selama bulan Ramadhan sering kali ditemukan sajian makan kering berupa jajanan, camilan, atau keripik kiloan yang tentu saja kandungan gizinya sulit dipertanggungjawabkan. Bahkan lebih parah lagi berupa roti yang tidak layak konsumsi, seperti berbau apek. Masyarakatpun akhirnya mempertanyakan "Apakah pemerintah benar-benar seriusan memberi makan bergizi?". Di media sosial, beberapa guru dan pihak sekolah berani mengulas isian menu MBG ini, tetapi ada pula sekolah yang justru memberikan intimidasi kepada orang tua yang hanya mengkritisi lewat media sosial.
Beberapa pendapat seolah menempatkan agar penerima manfaat MBG atau orang tua seharusnya banyak bersyukur. Sepintas pandangan tersebut dapat dipahami, namun perlu ditegaskan bahwa MBG merupakan program yang dibiayai oleh anggaran negara. Karena itu, wajar apabila masyarakat berharap pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Sikap kritis yang konstruktif justru penting sebagai bagian dari pengawasan publik.
Begitulah kebijakan jika dibuat dengan pijakan paradigma kapitalistik, pasti akan fokus memberikan keuntungan pada para pemilik modal dan para pemangku kepentingan, bukan mengutamakan kemaslahatan rakyat bahkan bertentangan dengan syariat.
Dalam perspektif Islam, pemenuhan kebutuhan pangan bergizi bagi anak dan keluarga merupakan tanggung jawab yang berjenjang, dimulai dari penanggung nafkah dalam keluarga dan dapat melibatkan peran negara apabila diperlukan. Penjaminan makanan melalui mekanisme kepala keluarga, wali, kerabat yang mampu, dan terakhir negara melalui baitul maal.
Penjaminan oleh negara atas makan per individu harus murni pelayanan langsung dan fokus pada individu atau wilayah yang rawan pangan, bukan diberikan pada seluruh rakyat karena berkemungkinan tidak tepat sasaran. Program seperti ini tidak boleh dijadikan komoditas bisnis, target proyek, atau peluang politik praktis. Negara sebagai pengurus rakyat harus menjaga amanah dalam mengelola keuangan di baitul maal, sesuai dengan fungsi, skala prioritas, dan kemanfaatan semata.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
