Hary Fandeli
Langkah Berat Industri Kecil dan Menengah Menuju Praktik Berkelanjutan
Bisnis | 2026-02-26 11:30:47Oleh : Hary Fandeli (Dosen Fakultas Teknik Universitas Andalas)
Isu keberlanjutan kini bukan lagi sekadar wacana global. Tuntutan untuk memproduksi barang yang lebih ramah lingkungan, hemat energi, dan bertanggung jawab secara sosial semakin menguat. Di tengah arus tersebut, industri kecil dan menengah (IKM) Indonesia berada pada posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, mereka dituntut untuk berbenah. Di sisi lain, berbagai hambatan nyata masih menghadang di lapangan.
Padahal, IKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Jumlahnya yang besar dan daya serap tenaga kerjanya yang tinggi menjadikan sektor ini sebagai penopang utama kesejahteraan masyarakat. Namun ketika berbicara tentang praktik manufaktur berkelanjutan—mulai dari efisiensi energi, pengelolaan limbah, hingga penggunaan bahan baku yang lebih ramah lingkungan—tantangannya tidak sesederhana membalikkan telapak tangan.
Masalah Dimulai dari Manajemen
Hambatan pertama yang sering muncul justru berasal dari internal perusahaan, khususnya aspek manajemen. Dukungan pimpinan atau top management yang belum memadai menjadi persoalan utama. Banyak pelaku IKM masih memandang keberlanjutan sebagai beban biaya tambahan, bukan sebagai investasi jangka panjang.
Ketika komitmen pimpinan belum kuat, kebijakan yang mendukung praktik ramah lingkungan pun tidak berjalan konsisten. Program efisiensi energi, pengurangan limbah, atau perbaikan proses produksi sering kali berhenti di tengah jalan. Tanpa arahan yang tegas dari manajemen, karyawan pun cenderung menjalankan rutinitas lama yang dianggap lebih aman.
Selain itu, keterbatasan kompetensi manajerial dan sumber daya manusia juga menjadi hambatan serius. Tidak semua IKM memiliki tim dengan pemahaman memadai tentang konsep keberlanjutan, audit lingkungan, atau efisiensi proses. Akibatnya, meskipun ada niat untuk berubah, langkah yang diambil sering tidak tepat sasaran.
Terbentur Soal Biaya dan Akses Pendanaan
Hambatan berikutnya adalah persoalan finansial. Untuk menerapkan teknologi yang lebih hemat energi atau sistem pengolahan limbah yang lebih baik, dibutuhkan investasi awal yang tidak kecil. Bagi IKM dengan margin keuntungan yang terbatas, pengeluaran tambahan ini terasa berat.
Lebih jauh lagi, akses terhadap pinjaman atau pendanaan juga tidak selalu mudah. Persyaratan administrasi, jaminan, hingga tingkat bunga menjadi pertimbangan tersendiri. Banyak pelaku IKM akhirnya memilih bertahan dengan sistem lama karena khawatir mengambil risiko finansial yang belum tentu cepat kembali.
Padahal, dalam jangka panjang, praktik berkelanjutan justru dapat menekan biaya produksi melalui efisiensi bahan baku dan energi. Namun tanpa dukungan skema pembiayaan yang ramah bagi IKM, langkah awal menuju perubahan terasa terlalu mahal.
Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur
Di era digital, teknologi seharusnya menjadi enabler bagi praktik berkelanjutan. Sayangnya, tidak semua IKM memiliki akses terhadap infrastruktur teknologi yang memadai. Mesin produksi yang sudah tua, sistem pencatatan yang masih manual, hingga keterbatasan akses internet di beberapa wilayah menjadi hambatan nyata.
Di sisi lain, ada pula kekhawatiran terkait keamanan sistem teknologi. Sebagian pelaku usaha ragu mengadopsi sistem digital karena takut terhadap risiko kebocoran data atau gangguan operasional. Kekhawatiran ini membuat proses transformasi berjalan lebih lambat.
Tanpa dukungan teknologi yang memadai, sulit bagi IKM untuk memantau konsumsi energi secara akurat, mengendalikan kualitas produksi, atau mengoptimalkan penggunaan bahan baku. Padahal, data yang akurat merupakan fondasi penting dalam praktik keberlanjutan.
Faktor Eksternal yang Tak Kalah Besar
Selain faktor internal, hambatan eksternal juga memberi pengaruh signifikan. Rantai pasok yang kompleks membuat IKM sering kali tidak memiliki kendali penuh atas asal bahan baku atau distribusi produk. Jika pemasok belum menerapkan praktik ramah lingkungan, maka upaya keberlanjutan di tingkat IKM menjadi kurang optimal.
Kesulitan mendapatkan pelatihan dan bantuan teknis dari luar juga menjadi tantangan. Tidak semua IKM memiliki akses informasi tentang program pendampingan atau konsultasi yang tersedia. Akibatnya, mereka berjalan sendiri tanpa panduan yang jelas.
Yang paling krusial adalah persoalan dukungan pemerintah. Banyak pelaku IKM berharap adanya kebijakan yang lebih konkret, baik berupa insentif fiskal, subsidi teknologi, maupun kemudahan akses pembiayaan. Tanpa dukungan regulasi dan kebijakan yang berpihak, transformasi menuju praktik berkelanjutan akan berjalan lambat.
Butuh Kolaborasi, Bukan Sekadar Imbauan
Melihat berbagai hambatan tersebut, jelas bahwa mendorong keberlanjutan di IKM tidak cukup hanya dengan imbauan moral. Diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif.
Pertama, penguatan kapasitas manajemen menjadi kunci. Pelatihan tentang efisiensi produksi, manajemen lingkungan, dan transformasi digital perlu diperluas dan disesuaikan dengan karakteristik IKM. Perguruan tinggi, lembaga riset, dan asosiasi industri dapat mengambil peran penting dalam pendampingan ini.
Kedua, skema pembiayaan yang inovatif perlu diperbanyak. Kredit hijau dengan bunga rendah atau insentif pajak bagi IKM yang menerapkan praktik ramah lingkungan bisa menjadi stimulus nyata. Dengan demikian, investasi awal tidak lagi menjadi momok.
Ketiga, pemerintah perlu memperkuat ekosistem rantai pasok berkelanjutan. Dukungan regulasi, standardisasi, serta integrasi data dapat membantu IKM terhubung dengan pemasok dan pasar yang lebih ramah lingkungan.
Masa depan IKM Indonesia sangat ditentukan oleh keberanian untuk berubah hari ini. Praktik berkelanjutan bukan sekadar memenuhi tuntutan pasar global, melainkan upaya menjaga keberlangsungan usaha, lingkungan, dan kesejahteraan generasi mendatang. Sudah saatnya semua pihak—pelaku usaha, pemerintah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, hingga masyarakat—bergandengan tangan menciptakan ekosistem yang mendukung transformasi ini. Sebab jika IKM kuat dan berkelanjutan, maka ekonomi bangsa pun akan tumbuh lebih kokoh dan bermartabat.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
