Raden Arfan Rifqiawan
UIN Walisongo: Ketika Ilmu, Karier, dan Karakter Bertemu
Eduaksi | 2026-02-25 11:03:56
Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Setiap tahun ribuan sarjana diwisuda dengan IPK membanggakan. Gedung-gedung kampus berdiri megah, laboratorium canggih dibangun, kurikulum diperbarui mengikuti tren global. Namun pertanyaannya sederhana: mengapa krisis integritas masih berulang? Mengapa kompetensi tidak selalu sejalan dengan karakter?
Di titik inilah pendidikan tinggi sedang diuji. Apakah kampus hanya menjadi pabrik gelar dan tenaga kerja, atau benar-benar menjadi ruang pembentukan manusia?
Dalam lanskap kegelisahan itu, UIN Walisongo menawarkan pendekatan yang layak dicermati. Melalui paradigma Unity of Science, kampus ini mencoba menjawab persoalan lama yang sering kita anggap biasa: dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Selama ini, keduanya berjalan seperti dua rel yang tak pernah benar-benar bertemu. Sains dianggap netral nilai, sementara agama kerap dipersempit pada ruang ritual.
Padahal, problem bangsa justru lahir dari keterputusan itu.
Ketika ilmu ekonomi dilepaskan dari etika, lahirlah praktik yang hanya mengejar angka tanpa empati. Ketika teknologi berkembang tanpa pijakan moral, efisiensi bisa mengalahkan kemanusiaan. Sebaliknya, ketika agama berhenti pada teks tanpa dialog dengan realitas, ia kehilangan daya transformasinya.
UIN Walisongo merumuskan tiga strategi untuk menjembatani jurang tersebut.
Pertama, spiritualisasi ilmu umum. Artinya, disiplin seperti sains, ekonomi, dan teknologi tidak dibiarkan menjadi ruang steril nilai. Mahasiswa tidak hanya dilatih menjadi ahli, tetapi juga diajak memahami dampak sosial dan moral dari keahliannya. Profesionalisme tidak dipisahkan dari integritas.
Kedua, membumikan ilmu agama. Kajian keislaman tidak berhenti pada hafalan dan reproduksi teks, tetapi diarahkan untuk menjawab persoalan konkret: tata kelola publik, ekonomi digital, isu lingkungan, dan keadilan sosial. Agama hadir sebagai etika publik, bukan sekadar wacana simbolik.
Ketiga, revitalisasi kearifan lokal. Di tengah arus globalisasi yang menyeragamkan, nilai-nilai seperti gotong royong dan musyawarah tidak dipandang sebagai romantisme masa lalu, melainkan sebagai fondasi sosial yang relevan bagi masa depan. Modernitas tidak ditolak, tetapi disaring dan dipadukan.
Model ini menarik karena ia tidak memilih ekstrem. Ia tidak anti-sains, tetapi juga tidak menuhankan sains. Ia tidak meminggirkan agama, tetapi juga tidak memenjarakannya dalam ruang sempit.
Bagi calon mahasiswa dan orang tua, tawaran seperti ini patut dipertimbangkan. Dunia kerja hari ini memang membutuhkan kecakapan teknis, tetapi lebih dari itu ia menuntut integritas, kepemimpinan, dan kemampuan beradaptasi. Kampus yang melatih mahasiswa berpikir lintas disiplin, berdialog antara nilai dan fakta, serta peka terhadap persoalan sosial memiliki keunggulan tersendiri.
Tentu saja, paradigma harus diuji oleh praktik. Integrasi ilmu tidak boleh berhenti sebagai jargon akademik. Ia harus tercermin dalam kualitas lulusan, kontribusi riset, dan tata kelola yang transparan. Publik berhak menilai dari hasil.
Namun setidaknya, gagasan yang dibawa UIN Walisongo memperlihatkan bahwa pendidikan tinggi tidak harus terjebak dalam pilihan sempit antara “religius” atau “modern”. Keduanya bisa bertemu, bahkan saling menguatkan.
Kita sedang menikmati bonus demografi. Jika generasi muda hanya dibekali keterampilan tanpa karakter, bonus itu bisa berubah menjadi beban. Tetapi jika ilmu dan nurani disatukan sejak bangku kuliah, masa depan bangsa memiliki pijakan yang lebih kokoh.
Dan mungkin, di situlah pendidikan menemukan kembali maknanya: bukan sekadar mencetak orang pintar, tetapi membentuk manusia yang bertanggung jawab.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
