Agama Jadi Senjata Diplomasi, Indonesia Tawarkan Model Moderat Dunia
Politik | 2026-02-15 16:50:50
Di tengah derasnya arus diplomasi global, Indonesia kembali menegaskan satu aset yang unik: moderasi beragama sebagai soft power. Bukan sekadar jargon, tetapi instrumen yang bisa memperkuat reputasi bangsa di panggung dunia.
Namun pertanyaannya mendasar: apakah moderasi beragama telah menjadi praktik sosial yang mapan di dalam negeri, atau masih lebih kuat sebagai narasi diplomatik? Ketika forum internasional digelar dan perwakilan negara sahabat diundang berdialog, publik berhak bertanya-apakah Indonesia sedang membangun pengaruh moral yang kokoh, atau sekadar memperindah citra?
Seperti ditegaskan Joseph Nye, soft power bertumpu pada kredibilitas nilai. Tanpa konsistensi antara narasi dan realitas, daya tarik akan berubah menjadi retorika. Di sinilah ujian sesungguhnya dimulai.
Diplomasi Moderasi Beragama
Momentum itu terlihat jelas pada 12 Februari 2026 di Jakarta, ketika Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan perwakilan 12 negara sahabat. Forum ini bukan seremoni birokrasi, melainkan bukti bahwa Indonesia serius menempatkan toleransi dan moderasi beragama sebagai strategi diplomasi.
Di bawah kepemimpinan Nasaruddin Umar, Kemenag menerjemahkan moderasi beragama sebagai strategi geopolitik religi. Sinergi dengan Kementerian Luar Negeri memperlihatkan bahwa toleransi bukan sekadar agenda domestik, tetapi bagian dari arsitektur politik luar negeri Indonesia.
Langkah ini sekaligus menantang tesis The Clash of Civilizations. Jika Samuel Huntington melihat perbedaan agama sebagai potensi konflik, Indonesia membalik narasi itu: agama bisa menjadi jembatan kerja sama global. Pilar-pilar geopolitik religi yang ditawarkan Nusantara tampak jelas dalam empat aspek. Pertama, Diplomasi dan Kedaulatan Moral, menjadikan Islam Wasathiyah moderat dan demokratis sebagai contoh keberagaman yang ramah perbedaan. Kedua, Ekonomi Syariah dan Digitalisasi, melalui sinkronisasi standar halal, manajemen haji modern, serta tata kelola zakat dan wakaf yang profesional. Ketiga, Ekoteologi, yang menghubungkan iman dengan pelestarian lingkungan sehingga spiritualitas menjadi basis diplomasi iklim. Keempat, Konsolidasi Domestik, memastikan pengakuan internasional berjalan paralel dengan pembenahan internal, sehingga moderasi beragama benar-benar hidup di ruang publik, bukan hanya di forum internasional.
Konsistensi antara praktik domestik dan narasi global
Menjadikan Indonesia sebagai kiblat moderasi beragama dunia bukan proyek pencitraan jangka pendek. Ia menuntut konsistensi, keberanian membenahi intoleransi, serta komitmen menjadikan hukum berdiri netral di atas semua golongan.
Jika narasi global dan praktik domestik berjalan seirama, maka soft power Indonesia bukan sekadar slogan diplomatik. Ia akan menjadi energi moral yang diakui dunia. Dunia yang lelah oleh polarisasi global membutuhkan contoh nyata bahwa agama bisa menjadi sumber harmoni. Nusantara bisa hadir bukan hanya sebagai peserta dialog, tetapi sebagai referensi peradaban yang memberi arah.
Penutup
Pada akhirnya, menjadikan agama sebagai bahasa diplomasi bukan sekadar strategi luar negeri, melainkan cermin kualitas batin sebuah bangsa. Dunia mungkin terkesan oleh forum, pidato, dan kerja sama lintas negara. Namun yang lebih menentukan adalah bagaimana nilai itu berdenyut dalam kehidupan sehari-hari: di ruang kelas, rumah ibadah, media sosial, dan dalam keberanian negara melindungi setiap warganya tanpa kecuali.
Soft power sejati lahir dari keteladanan, bukan klaim. Ia tumbuh dari konsistensi, bukan seremoni. Jika moderasi beragama sungguh menjadi karakter sosial-bukan hanya slogan kebijakan-maka Indonesia tidak perlu meyakinkan dunia dengan kata-kata panjang. Dunia akan melihat dan menilai sendiri.
Di tengah polarisasi global dan krisis kepercayaan antarbangsa, harapan hadir dari mereka yang mampu merawat perbedaan sebagai kekuatan. Jika Nusantara mampu menjaga harmoni di rumah sendiri, maka agama benar-benar akan menjadi bahasa diplomasi yang menenteramkan-bahasa yang tidak menggurui, tidak mendominasi, tetapi mengajak.
Dan dari tanah yang sejak lama akrab dengan keberagaman ini, dunia belajar satu hal sederhana: peradaban besar dibangun bukan oleh siapa yang paling kuat, melainkan oleh siapa yang paling mampu merawat damai.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
