Muhammad khairur Rasyid
Diplomasi Tanpa Kompas: Menguji Arah Politik Luar Negeri di Era Sugiono
Kolom | 2026-02-12 09:52:58
Di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, politik luar negeri bukan sekadar pelengkap agenda domestik. Ia adalah wajah, posisi tawar, sekaligus strategi bertahan sebuah negara dalam percaturan internasional. Karena itu, arah kebijakan luar negeri tidak boleh samar. Ia harus jelas, konsisten, dan terinstitusionalisasi.
Namun dalam fase awal pemerintahan Prabowo, justru muncul pertanyaan mendasar: ke mana sebenarnya arah politik luar negeri Indonesia?
Sebagai Menteri Luar Negeri, Sugiono seharusnya menjadi arsitek utama diplomasi Indonesia. Dalam sistem presidensial, presiden memang pemegang otoritas tertinggi kebijakan luar negeri. Tetapi tradisi tata kelola modern menempatkan menteri luar negeri sebagai perumus strategi, penjaga konsistensi, dan koordinator operasional diplomasi. Presiden memberi visi menteri menerjemahkannya menjadi doktrin dan arah yang koheren. Di titik inilah problem mulai terlihat.
Alih-alih tampil sebagai figur strategis yang merumuskan grand design diplomasi Indonesia, Sugiono justru kerap terlihat berada di belakang bayang-bayang Presiden. Sejumlah inisiatif diplomatik bersifat sangat personal dan berpusat pada agenda presiden, sementara kementerian terkesan reaktif. Politik luar negeri berjalan, tetapi belum tentu memiliki narasi besar yang menyatukannya.
Kritik ini bukan sekadar spekulasi. Laporan media seperti Tempo menyebutkan adanya keluhan dari sejumlah duta besar Indonesia di luar negeri yang merasa tidak mendapatkan arahan kebijakan yang koheren dari Kementerian Luar Negeri. Jika benar demikian, ini bukan persoalan teknis, melainkan persoalan strategis.
Duta besar adalah ujung tombak negara. Mereka tidak bisa bergerak hanya berdasarkan improvisasi atau membaca sinyal politik domestik. Mereka memerlukan panduan jelas: apa prioritas Indonesia? Apakah diplomasi ekonomi menjadi fokus utama? Apakah Indonesia ingin memainkan peran lebih aktif sebagai mediator konflik global? Apakah poros Global South akan menjadi orientasi utama? Atau justru Indonesia memilih pendekatan pragmatis yang cair dan oportunistik?
Tanpa kejelasan arah, diplomasi berisiko menjadi sporadis aktif secara aktivitas, tetapi lemah secara tujuan.
Lebih jauh, kondisi ini memunculkan risiko institusional. Ketika kebijakan luar negeri terlalu bertumpu pada figur presiden, institusi menjadi kurang berkembang sebagai pusat pemikiran strategis. Diplomasi negara modern tidak boleh bergantung pada gaya personal atau preferensi individu semata. Ia harus berbasis sistem, analisis, dan konsistensi kebijakan lintas waktu.
Konsep “bebas aktif” yang selama ini menjadi fondasi politik luar negeri Indonesia juga memerlukan pembaruan makna. Bebas aktif bukan berarti bebas tanpa prioritas. Dalam konteks rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok yang semakin intens, konflik berkepanjangan di berbagai kawasan, serta kompetisi energi dan teknologi, Indonesia tidak cukup hanya menjaga jarak. Indonesia perlu menentukan posisi strategis yang memperkuat kepentingan nasionalnya.
Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, Indonesia memiliki modal besar untuk memainkan peran sebagai middle power yang berpengaruh. Namun peran tersebut menuntut konsistensi dan kepemimpinan diplomatik yang jelas. Tanpa blueprint yang terstruktur, Indonesia berpotensi hanya menjadi peserta aktif dalam berbagai forum internasional, tetapi bukan penentu agenda.
Momentum awal pemerintahan seharusnya dimanfaatkan untuk menetapkan arah yang tegas. Apakah Indonesia ingin memperkuat kepemimpinan di ASEAN? Apakah diplomasi ekonomi akan difokuskan pada pengamanan rantai pasok strategis? Apakah Indonesia akan mengambil posisi lebih progresif dalam isu Palestina, perubahan iklim, atau tata kelola global? Pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan jawaban kebijakan, bukan sekadar retorika.
Politik luar negeri yang efektif menuntut sinergi antara visi presiden dan kapasitas institusional kementerian. Jika Menlu hanya menjadi perpanjangan simbolik tanpa ruang strategis yang kuat, maka diplomasi Indonesia berisiko kehilangan konsistensi jangka panjang.
Dalam dunia internasional yang semakin kompetitif, ketidakjelasan bukanlah netralitas. Ia bisa dibaca sebagai kelemahan.
Karena itu, tantangan terbesar bagi Sugiono bukan sekadar mendampingi Presiden dalam berbagai kunjungan luar negeri, tetapi membangun fondasi diplomasi yang kokoh, terarah, dan terlembaga. Indonesia membutuhkan politik luar negeri yang tidak hanya aktif bergerak, tetapi juga jelas tujuannya.
Tanpa kompas yang tegas, kapal sebesar Indonesia bisa saja tetap berlayarnamun tidak pernah benar-benar tiba di tujuan strategisnya.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
