Muhammad Thaufan Arifuddin
Board of Peace, Geopolitik dan Peringatan bagi Indonesia
Politik | 2026-02-12 11:10:58Pembentukan Board of Peace (BOP) oleh Donald Trump dan Benjamin Netanyahu harus dibedah sebagai instrumen geopolitik yang jauh dari sekadar misi perdamaian normatif. Dalam kerangka pemikiran John J. Mearsheimer dan Stephen M. Walt (2006), badan ini merupakan perpanjangan tangan dari strategi lobi yang bertujuan mengamankan kepentingan absolut Israel melalui normalisasi transaksional.
Menggunakan diksi "Peace" (Perdamaian) sering kali menjadi selubung retoris untuk melancarkan proyek The Greater Israel, di mana penguasaan sumber daya dan wilayah di Timur Tengah dilakukan dengan cara membypass hukum internasional dan kesepakatan multilateral yang selama ini dijaga oleh PBB.
Bagi Presiden Prabowo Subianto, keterlibatan Indonesia dalam radar strategis BOP membawa risiko kedaulatan yang besar. Strategi Trump dan Netanyahu cenderung menggunakan insentif ekonomi dan investasi sebagai umpan untuk menarik dukungan dari negara-negara Muslim besar seperti Indonesia.
Prabowo perlu melihat secara longue durée bahwa watak politik Trump yang bersifat transactional-mercantilist selalu mengutamakan keuntungan sepihak bagi AS dan sekutu terdekatnya. Terjebak dalam skema BOP tanpa kalkulasi matang dapat merusak posisi tawar Indonesia sebagai pemimpin moral di Dunia Islam yang selama ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
Indonesia harus mewaspadai kecenderungan sejarah di mana Trump dan Netanyahu secara aktif melemahkan organ-organ PBB, seperti UNRWA dan Dewan HAM, demi memuluskan agenda aneksasi. Tesis Mearsheimer dalam "The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy" membuktikan bahwa lobi Zionis mampu mengarahkan kebijakan AS untuk mengabaikan resolusi internasional demi ambisi ekspansionis.
Jika Indonesia terjebak dalam ritme politik BOP, maka prinsip diplomasi "Bebas-Aktif" yang menjadi fondasi kebijakan luar negeri kita akan tererosi, menjadikan Indonesia sekadar pion dalam desain besar penaklukan sumber daya di Timur Tengah.
Presiden Prabowo perlu memahami bahwa agenda The Greater Israel bukan sekadar isu agama, melainkan penaklukan strategis atas resources dan jalur logistik global. Trump dan Netanyahu memiliki rekam jejak dalam merancang kebijakan yang meminggirkan kedaulatan negara lain demi hegemoni regional Israel.
Dengan latar belakang militer dan pemahaman geopolitik yang kuat, Prabowo seharusnya mampu mendeteksi bahwa tawaran kemitraan melalui BOP sering kali disertai dengan syarat-syarat implisit yang mengharuskan Indonesia melunakkan sikap kerasnya terhadap penjajahan di wilayah pendudukan.
Pelemahan PBB melalui inisiatif bilateral seperti BOP adalah strategi sistematis untuk menghapus narasi hukum internasional dari konflik wilayah dan kemanusiaan di Palestina. Bagi Indonesia, PBB adalah satu-satunya forum yang memberikan kesetaraan suara bagi negara-negara berkembang untuk melawan dominasi negara adidaya.
Mendukung atau terlibat dalam struktur yang dirancang untuk mem-bypass PBB akan menjadi langkah mundur bagi diplomasi Indonesia, sekaligus memberikan legitimasi kepada Trump dan Netanyahu untuk terus menjalankan kebijakan predatoris di kawasan yang kaya akan energi tersebut.
Analisis Mearsheimer mengingatkan bahwa dukungan tanpa syarat AS terhadap Israel sering kali merugikan kepentingan strategis Amerika sendiri dalam jangka panjang. Indonesia harus belajar dari kesalahan ini agar tidak ikut terseret dalam aliansi yang tidak memiliki basis nilai kemanusiaan yang universal.
Prabowo harus tetap waspada terhadap gaya negosiasi Trump yang cenderung menekan melalui ketergantungan ekonomi. Kesadaran sejarah akan menunjukkan bahwa janji "kemakmuran" dalam skema perdamaian versi Trump-Netanyahu sering kali berujung pada penguasaan aset-aset strategis oleh kekuatan korporasi global yang berafiliasi dengan lobi tersebut.
Peringatan bagi pemerintahan Prabowo adalah untuk tidak menukar konsistensi ideologis dengan investasi jangka pendek. Agenda The Greater Israel bertujuan untuk mengamankan kontrol atas wilayah dari Sungai Nil hingga Efrat, yang secara otomatis akan mengubah peta kekuatan dunia.
Jika Indonesia masuk ke dalam jebakan strategis ini, maka suara Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak negara berkembang akan kehilangan kredibilitasnya. Indonesia harus tetap menjadi kekuatan penyeimbang yang menuntut kembalinya tatanan internasional pada aturan PBB, bukan pada aturan main yang dibuat di ruang tertutup BOP.
Alhasil, Board of Peace adalah instrumen politik yang sarat dengan kepentingan lobi Zionis untuk mewujudkan dominasi regional yang absolut. Presiden Prabowo Subianto harus menggunakan insting kedaulatannya untuk menolak segala bentuk mufakat yang berujung pada pelemahan hak-hak Palestina dan penguasaan sumber daya Timur Tengah.
Dengan memahami watak ekspansionis Trump dan Netanyahu melalui sejarah panjang kebijakan mereka, Indonesia dapat tetap tegak sebagai negara berdaulat yang tidak bisa didikte oleh agenda perdamaian palsu yang dirancang untuk melanggengkan penjajahan dan ketimpangan global.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
