Tia Damayanti, M.Pd.
Gizi Anak dan Tantangan Tata Kelola Kebijakan Publik
Guru Menulis | 2026-02-09 12:33:56
Oleh: Tia Damayanti, M.Pd.*)
Pemenuhan gizi anak merupakan fondasi penting bagi kualitas kesehatan, kecerdasan, dan masa depan bangsa. Karena itu, setiap kebijakan negara yang menyasar aspek gizi seharusnya dirancang dan dijalankan dengan kehati-hatian, akuntabilitas, serta orientasi jangka panjang. Gizi bukan sekadar soal distribusi makanan, melainkan bagian dari tata kelola kebijakan publik yang menyentuh keselamatan generasi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai salah satu upaya negara dalam menjawab persoalan stunting dan ketimpangan gizi anak. Program ini membawa harapan besar, terutama bagi kelompok masyarakat rentan. Namun setelah hampir satu tahun berjalan, berbagai dinamika di lapangan menunjukkan bahwa tantangan utama MBG tidak hanya terletak pada niat kebijakan, melainkan pada aspek perencanaan, implementasi, dan pengawasannya.
Sejumlah persoalan seperti keamanan pangan, standar pelaksanaan, ketepatan sasaran, hingga transparansi anggaran memunculkan kebutuhan mendesak akan evaluasi menyeluruh. Hal ini penting agar kebijakan gizi anak tidak berhenti pada simbol keberpihakan, tetapi benar-benar menjadi instrumen perlindungan dan peningkatan kualitas hidup generasi muda.
Realitas MBG di Lapangan
Hingga kini, MBG belum menunjukkan capaian yang meyakinkan dalam menekan ancaman stunting secara menyeluruh. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional masih berada di angka yang signifikan, khususnya di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa intervensi gizi belum sepenuhnya menyentuh kelompok yang paling membutuhkan.
Sorotan publik makin menguat dengan munculnya kritik dari Celios Research yang mencatat kebijakan MBG tetap dijalankan saat libur sekolah, sehingga menimbulkan kebingungan dan mempertanyakan urgensi serta akuntabilitas program (Kompas TV, 26/12/2025)). Kritik serupa juga datang dari Komnas Perlindungan Anak Surabaya yang menyoroti ketidaktepatan pelaksanaan program di masa libur sekolah karena sebagian besar anak tidak berada di sekolah. (detik.com, 25/12/2025)
Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah keamanan pangan. Kasus keracunan makanan yang menimpa peserta didik di sejumlah daerah menjadi alarm keras atas lemahnya pengawasan kualitas dan sanitasi. Makanan yang seharusnya melindungi kesehatan anak justru berpotensi membahayakan mereka. Di sisi lain, kondisi sebagian dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga disorot karena dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar kelayakan dan higiene.
Kontroversi mengenai bahan dan wadah makanan yang sempat mencuat memperlihatkan rapuhnya kepercayaan publik terhadap transparansi program. Terlepas dari klarifikasi resmi pemerintah, peristiwa ini menunjukkan bahwa kebijakan yang menyentuh aspek sensitif seperti konsumsi pangan memerlukan komunikasi publik yang jernih, jaminan keamanan yang kuat, serta pengawasan berlapis yang konsisten.
Anggaran dan Prioritas Kebijakan
MBG menyedot dana negara dalam jumlah besar dan diposisikan sebagai kebijakan yang tidak boleh terganggu. Pernyataan pemerintah bahwa anggaran MBG tetap berjalan bahkan ketika negara menghadapi kebutuhan mendesak lain seperti penanggulangan bencana, mendapat sorotan di media finansial nasional (Kontan.co.id, 28/12/2025). Pernyataan ini memicu kritik karena dinilai mengunci ruang fiskal negara pada satu program yang efektivitasnya masih dipertanyakan.
Kondisi ini menuntut kehati-hatian dalam menetapkan prioritas kebijakan. Anggaran publik seharusnya dikelola secara fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan riil rakyat. Ketika sebuah program menyerap dana besar namun pelaksanaannya masih menyisakan banyak persoalan, evaluasi menyeluruh menjadi keharusan agar kebijakan tidak kehilangan arah dan tujuan.
Perlu disadari bahwa stunting merupakan persoalan struktural yang berkaitan erat dengan kemiskinan, akses pangan, kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, serta tingkat pendidikan keluarga. Penyederhanaan persoalan kompleks ini menjadi sekadar distribusi makanan di sekolah berisiko menciptakan ilusi penyelesaian, sementara akar masalah tetap belum tersentuh.
Populisme Kebijakan dan Tata Kelola yang Lemah
Dalam konteks ini, MBG menjadi cermin tantangan kebijakan publik di Indonesia. Program sosial berskala besar menuntut tata kelola yang kuat, transparan, dan berbasis keselamatan. Tanpa evaluasi yang jujur dan berkelanjutan, kebijakan berpotensi terjebak pada rutinitas administratif dan narasi keberhasilan semu.
Dalam perspektif Islam, negara diposisikan sebagai rā‘in, pengurus urusan rakyat. Rasulullah saw. bersabda, “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya” (HR. al-Bukhari dan Muslim). Prinsip ini menegaskan bahwa kebijakan publik harus diarahkan pada kemaslahatan nyata, bukan sekadar pencapaian simbolik. Jika suatu kebijakan terbukti menimbulkan mudarat atau tidak mencapai tujuan yang diharapkan, koreksi dan perbaikan menjadi kewajiban moral dan politik negara.
Pemenuhan gizi anak idealnya menjadi bagian dari sistem yang menyeluruh, meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi keluarga, dan ketersediaan pangan, agar setiap keluarga mampu memenuhi kebutuhan gizinya secara bermartabat.
Penutup
Polemik seputar Program Makan Bergizi Gratis seharusnya dibaca sebagai momentum refleksi bersama. Persoalan gizi anak tidak cukup dijawab dengan program berskala besar semata, melainkan menuntut tata kelola kebijakan yang matang, transparan, dan berbasis keselamatan serta keberlanjutan. Tanpa evaluasi yang jujur dan terbuka, kebijakan berisiko terjebak pada rutinitas administratif, sementara persoalan mendasar tetap belum tersentuh.
Dengan demikian, upaya menjamin gizi anak bangsa menuntut lebih dari sekadar keberanian meluncurkan program. Ia memerlukan kesungguhan untuk menata ulang kebijakan secara hati-hati, responsif terhadap kritik, dan berpihak pada keselamatan generasi. Sebab kualitas masa depan bangsa pada akhirnya sangat ditentukan oleh sejauh mana negara mampu mengelola amanah ini dengan penuh tanggung jawab.
*) Bio Penulis: Tia Damayanti, M.Pd. adalah pendidik dan penulis opini yang menaruh perhatian pada isu pendidikan, kebijakan publik, dan persoalan masyarakat dalam perspektif Islam.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
