Ni'matus Sholehah87
Pancasila Bukan Sekadar Slogan di Tengah Krisis Kebangsaan
Politik | 2026-02-06 20:56:06Pancasila sejak awal dirumuskan sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Namun, di tengah dinamika sosial, politik, dan budaya yang semakin kompleks, nilai-nilai Pancasila seringkali terdengar lebih sering menjadi slogan daripada benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi bangsa saat ini menunjukkan adanya jarak antara idealisme Pancasila dan realitas praktik kebangsaan. Salah satu tantangan utama bangsa Indonesia hari ini adalah menguatnya polarisasi sosial. Perbedaan pandangan politik, agama, dan pilihan hidup sering kali tidak dikelola secara dewasa, melainkan dipertajam melalui media sosial. Ruang digital yang seharusnya menjadi sarana edukasi justru sering menjadi arena kebencian dan disinformasi. Padahal, sila ketiga Pancasila secara tegas menekankan persatuan Indonesia sebagai landasan kehidupan berbangsa. Ketika perbedaan dipertentangkan tanpa etika, nilai persatuan kehilangan maknanya. Selain itu, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab juga menghadapi ujian serius. Masih ditemui berbagai persoalan ketimpangan sosial, kekerasan, serta lemahnya empati terhadap kelompok rentan. Dalam konteks pelayanan publik, termasuk di bidang kesehatan, nilai kemanusiaan seharusnya menjadi prinsip utama. Namun kenyataan di lapangan sering kali menunjukkan bahwa pelayanan belum sepenuhnya fokus pada martabat manusia, melainkan fokus pada birokrasi dan kepentingan tertentu. Kondisi ini bertentangan dengan semangat Pancasila yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dari sisi demokrasi, sila keempat Pancasila menekankan musyawarah dan keputusan dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi, praktik demokrasi saat ini cenderung bersifat prosedural dan elitis. Aspirasi masyarakat sering kali berhenti pada formalitas, sementara keputusan strategi tidak selalu mencerminkan kepentingan rakyat secara luas. Demokrasi yang kehilangan ruh musyawarah berpotensi melahirkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Sebagai pelajar, posisi ini tidak boleh disikapi dengan sikap apatis. Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial. Pancasila belum cukup dipahami sebagai materi hafalan, melainkan harus diinternalisasi dan diaktualisasikan dalam sikap kritis dan tindakan nyata. Sikap kritis pelajar terhadap kebijakan publik justru merupakan bentuk pengamalan Pancasila, selama dilakukan dengan cara yang etis, argumentatif, dan bertanggung jawab. Bagi pelajar yang melakukan pembunuhan, nilai-nilai Pancasila memiliki relevansi yang sangat kuat. Profesi pembasmian pada dasarnya berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan pengabdian. Ketika seorang perawat memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, menghargai martabat pasien, dan mengedepankan kepentingan kemanusiaan, pada saat itulah Pancasila hadir secara nyata. Oleh karena itu, krisis kebangsaan tidak boleh dilepaskan dari peran tenaga kesehatan sebagai garda terdepan pelayanan publik.Kondisi bangsa saat ini menuntut generasi muda untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku perubahan. Pancasila harus dibaca ulang secara kontekstual agar tetap relevan dengan tantangan zaman. Nilai gotong royong misalnya, dapat diwujudkan melalui kolaborasi lintas disiplin, solidaritas sosial, dan kepedulian terhadap masalah masyarakat sekitar. Tanpa usaha konkrit, Pancasila berisiko menjadi simbol kosong yang kehilangan daya transformasinya. Pada akhirnya, masa depan bangsa sangat ditentukan oleh sejauh mana Pancasila benar-benar dihidupi, bukan sekadar diucapkan. Mahasiswa sebagai kaum terdidik memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nilai-nilai persahabatan tetap hidup dalam pikiran, sikap, dan tindakan. Di tengah berbagai tantangan kebangsaan saat ini, Pancasila harus kembali ditempatkan sebagai kompas moral, bukan hanya sebagai hiasan konstitusional. Dengan demikian, Indonesia dapat terus melangkah menjadi bangsa yang berdaulat, adil, dan beradab.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
