Rendy Surya Hardika
Wakaf Bukan Warisan, Menjaga Amanah untuk Kemaslahatan Umat
Agama | 2026-01-30 08:54:10Banyak sekali masyarakat yang dengan ikhlas dan lillahita’ala mewakafkan tanahnya untuk kepentingan umat. Ada yang berniat tanahnya untuk dibangun sebuah masjid sebagai tempat beribadah, untuk dibangun pesantren atau madrasah sebagai tempat menimba ilmu, dan ada juga yang digunakan untuk berbagai kegiatan sosial dan keagamaan lainnya. Wakaf lahir dari kesadaran spiritual bahwa harta yang dimiliki hanyalah titipan, dengan melakukan wakaf diharapkan dapat menjadi amal jariyah. Niat yang sangat mulia menunjukkan kepedulian terhadap kepentingan bersama serta keinginan untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi umat dan generasi yang akan datang.
Wakaf bukanlah penggunaan sementara. Wakaf bukan sekedar meminjamkan tanah atau memberikan izin pakai dan kelola dalam waktu tertentu. Ketika tanah sudah diwakafkan, maka tanah tersebut bukan lagi menjadi milik pribadi, secara hakikat telah dipisahkan dari kepemilikan pribadi dan menjadi milik umat untuk kemaslahatan umat. Wakif (orang yang mewakafkan tanah) tidak lagi memiliki hak untuk menarik kembali atau menguasai tanah yang sudah diwakafkan, apalagi mewariskan tanah kepada ahli waris karena status tanah wakaf bersifat tetap dan terus mengalir kemanfaatannya
Realita yang terjadi di masyarakat, tidak sedikit kasus yang dimana anak keturunan wakif mengklaim bahwa tanah yang telah diwakafkan adalah tanah warisan. Banyak yang beranggapan bahwa selama tidak ada bukti tertulis atau dokumen resmi, maka tanah tersebut masih dianggap sebagai milik keluarga dan dapat diwariskan. Sejak wakaf itu diikrarkan dengan niat dan digunakan untuk kepentingan umat, secara agama tanah tersebut telah terlepas dari kepemilikan pribadi dan tidak lagi dapat diwariskan. Klaim semacam ini sering kali memicu konflik, baik antar ahli waris maupun dengan masyarakat, karena wakaf yang seharusnya menjadi amal jariyah justru berubah menjadi sumber perselisihan.
Konflik semakin memuncak ketika wakaf tidak disertai dengan bukti administrasi yang jelas. Dengan tidak adanya akta ikrar wakaf atau sertifikat wakaf seringkali dijadikan alasan oleh keturunannya untuk menuntut kembali hak atas tanah tersebut. Dalam sudut pandang masyarakat awan, ketidakadaan dokumen resmi dianggap sebagai celah hukum yang dapat dimanfaatkan, meskipun secara agama tanah tersebut telah menjadi tanah wakaf dan digunakan untuk kepentingan umat. Akibatnya, tidak jarang terjadi penolakan, tekanan, bahkan gugatan hukum yang mengganggu aktivitas ibadah dan sosial yang telah berjalan bertahun-tahun.
Fenomena ini menunjukkan persoalan wakaf yang bukan hanya terletak pada aspek hukum semata, tetapi juga pada kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hakikat wakaf itu sendiri. Wakaf sering dipandang sebatas persoalan administrasi atau kepemilikan tanah, padahal wakaf adalah amanah ibadah yang memiliki dimensi keagamaan, sosial, dan moral. Ketika pemahaman masyarakat lemah, wakaf yang seharusnya menjadi sarana kemaslahatan umat justru berubah menjadi sumber konflik dan sengketa. Wakaf seharusnya dipahami sebagai amanah ibadah yang harus dijaga bersama, bukan sekadar aset tanah yang dapat dipersoalkan kepemilikannya. Selama wakaf masih dipandang sebagai peluang untuk kepentingan pribadi, maka sengketa wakaf akan terus terjadi dan merugikan umat.
Negara memberikan perlindungan hukum terhadap harta wakaf melalui berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga wakaf tidak hanya diakui secara agama, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa harta benda wakaf bersifat kekal, tidak dapat dialihkan kepemilikannya, tidak dapat dijual, dihibahkan, ditukar, maupun diwariskan. Hukum telah menempatkan wakaf sebagai harta yang dipisahkan dari kepemilikan pribadi dan diperuntukkan untuk kepentingan umat, sehingga klaim ahli waris atas tanah wakaf pada dasarnya tidak memiliki dasar yang kuat. Oleh karena itu, peran nazhir (pihak yang menerima, mengelola harta benda wakaf) dan administrasi wakaf menjadi sangat penting agar wakaf tetap terjaga, memiliki kepastian hukum, dan tidak mudah dipersoalkan atau disengketakan.
Peran nazhir sebagai pengelola wakaf menjadi hal yang sangat penting dan menentukan. Wakaf bukan lagi milik wakif dan bukan pula milik ahli warisnya, melainkan amanah umat yang dikelola oleh nazhir yang telah ditunjuk, sehingga manfaatnya harus terus dijaga dan dilestarikan. Nazhir memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga, mengelola, serta mengembangkan wakaf agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Pengelolaan wakaf yang tidak amanah, tidak profesional, dan tidak transparan hanya akan menurunkan kepercayaan masyarakat serta membuka ruang terjadinya konflik dan sengketa, padahal wakaf seharusnya menjadi sumber kebaikan dan kemaslahatan bagi umat, bukan sumber permasalahan.
Mengklaim kembali tanah wakaf demi kepentingan pribadi bukan hanya mencederai amanah wakif, tetapi juga merugikan umat serta menghilangkan nilai ibadah yang telah ditanamkan dan diniatkan oleh wakif sejak awal. Tindakan tersebut pada hakikat mengabaikan niat suci wakaf yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Wakaf yang seharusnya menjadi ladang pahala dan amal jariyah justru menjadi sumber perselisihan, bahkan memutus keberlanjutan manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat. Sikap semacam ini mencerminkan kecenderungan yang lebih mengutamakan kepentingan duniawi, tanpa mempertimbangkan konsekuensi moral dan tanggung jawab di akhirat kelak.
Persoalan wakaf seharusnya menjadi bahan refleksi bersama. Diperlukan kesadaran bersama untuk memahami bahwa wakaf adalah amanah yang harus dijaga, bukan diperebutkan status kepemilikannya. Masyarakat seharusnya semakin sadar akan pentingnya administrasi wakaf yang tertib, para ahli waris mampu menahan diri dari kepentingan pribadi, dan para nazhir dapat menjalankan tugasnya dengan amanah dan profesional. Maka, wakaf benar-benar dapat menjadi sarana kemaslahatan umat, menjaga nilai ibadah wakif, serta membawa keberkahan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
Pada dasarnya wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali, baik menurut hukum agama maupun hukum negara. Secara agama, wakaf adalah ibadah yang bersifat tetap dan mengikat, sehingga harta yang sudah diwakafkan tidak boleh diwariskan atau dikuasai kembali oleh ahli waris. Secara hukum negara, wakaf juga dipandang sebagai harta yang telah dipisahkan dari kepemilikan pribadi dan dilindungi oleh hukum, sehingga klaim ahli waris atas tanah wakaf sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat. Sementara dari sisi sosial, bahwa sengketa wakaf sering muncul karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf dan lemahnya administrasi yang pada akhirnya menimbulkan konflik serta merugikan umat. Oleh karena itu, wakaf tidak cukup hanya dijaga dari sisi hukum, tetapi juga harus dihormati sebagai amanah ibadah dan tanggung jawab moral bersama.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
