Cantika Guselaw
Kolaborasi Pemerintah dan Maersk: Jalan Pemerataan Pelabuhan Bengkulu
Politik | 2026-01-21 13:09:41Isu pemerataan infrastruktur pelabuhan di Indonesia kembali mengemuka di tengah upaya pemerintah memperkuat rantai pasok nasional dan meningkatkan daya saing logistik. Bengkulu, salah satu provinsi dengan potensi maritim besar di pesisir barat Sumatera, menjadi contoh menarik karena pelabuhan yang ada belum terhubung optimal dengan hinterland serta belum sepenuhnya terdigitalisasi. Padahal, laporan Bappenas menunjukkan bahwa biaya logistik Indonesia masih berada di kisaran 23-24% dari PDB, jauh lebih tinggi dibanding Singapura (8%) atau Malaysia (13%). Dalam konteks ini, kolaborasi lintas actor pemerintah, BUMN, hingga pemain global seperti Maersk menjadi penting sebagai strategi pemerataan infrastruktur pelabuhan Bengkulu berbasis konektivitas, digitalisasi, dan keberlanjutan.
1. Bengkulu dan Urgensi Pemerataan Infrastruktur Pelabuhan
Secara geografis, Bengkulu berada pada lokasi strategis yang menghadap langsung ke Samudera Hindia dan berpotensi menjadi simpul perdagangan yang menghubungkan Sumatera dengan pasar Asia Selatan, Timur Tengah, hingga Afrika. Namun realitasnya, pelabuhan di Bengkulu belum terintegrasi secara merata dengan wilayah belakang (hinterland) serta belum mengadopsi standar arsitektur lingkungan yang selaras dengan tuntutan pembangunan berkelanjutan. Keterbatasan konektivitas ini berdampak langsung pada ketertinggalan sektor perikanan, perkebunan, dan industri pengolahan lokal, meski Bengkulu memiliki komoditas unggulan seperti kopi, CPO, dan ikan tangkap. Inilah mengapa pemerataan infrastruktur pelabuhan bukan hanya isu fisik, tetapi isu strategis dalam mengurangi disparitas antarwilayah.
2. Dimensi Lingkungan sebagai Fondasi, Bukan Pelengkap
Pembangunan pelabuhan modern tidak bisa lagi hanya mengejar kapasitas bongkar-muat, sebab tanpa pendekatan ekologis yang kuat akan muncul persoalan lingkungan seperti abrasi, sedimentasi, hingga turunnya kualitas ekosistem pesisir. Menurut data KLHK, lebih dari 40% kawasan mangrove Indonesia berada dalam kondisi terdegradasi, dan banyak yang berada di wilayah pelabuhan atau industri pesisir. Karena itu, standar pelabuhan Bengkulu seharusnya menempatkan keberlanjutan sebagai fondasi: penataan garis pantai, sistem pengendalian sedimen, restorasi mangrove, hingga efisiensi energi berbasis renewable. Pendekatan ini sejalan dengan komitmen SDGs, khususnya SDG 9 (Industri, Inovasi, Infrastruktur) dan SDG 14 (Ekosistem Laut), sehingga pembangunan pelabuhan tidak menimbulkan biaya sosial-lingkungan yang lebih besar di masa depan.
3. Konektivitas sebagai Kunci Menekan Biaya Logistik
Selain dimensi ekologis, persoalan utama Bengkulu adalah konektivitas darat menuju kawasan produksi. Pelabuhan yang tidak terhubung dengan industri, pertanian, dan perikanan akan menciptakan bottleneck logistik, memperlambat arus komoditas, dan meningkatkan biaya distribusi. Di sinilah peran pemerintah dan BUMN menjadi vital, khususnya PT ASDP Indonesia Ferry dalam memperkuat konektivitas penyeberangan antarwilayah. Dengan menghubungkan pelabuhan komersial di Bengkulu dengan pelabuhan penyeberangan domestik, arus logistik dapat lebih efisien, rantai pasok komoditas lebih lancar, dan peluang ekspor meningkat. Langkah ini sejalan dengan target National Logistics Ecosystem (NLE) yang dicanangkan pemerintah untuk menurunkan biaya logistik nasional melalui integrasi sistem dan transportasi.
4. Peran Maersk: Transfer Pengetahuan dan Standar Global
Namun dalam era globalisasi rantai pasok, konektivitas domestik saja tidak cukup. Pelabuhan harus terhubung dengan standar internasional, terutama dalam hal digitalisasi, tracking kargo, dan efisiensi dokumen. Di sinilah masuknya Maerskmenjadi krusial. Kehadiran Maersk bukan hanya menawarkan jasa logistik, tetapi membawa perspektif ekosistem: bagaimana pelabuhan Bengkulu dapat terkoneksi dengan rantai pasok global, mengadopsi sistem digital berbasis data, serta menerapkan standard sustainability setara pelabuhan dunia. Model ini sejalan dengan tren global, di mana perusahaan seperti Maersk tengah beralih ke operasi carbon-neutral dan end-to-end supply chain visibility. Kolaborasi ini adalah transfer pengetahuan dan pola pikir bahwa pelabuhan bukan sekadar terminal barang, tetapi node strategis dalam ekonomi dunia.
5. Dampak Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan yang Lebih Luas
Jika kolaborasi pemerintah BUMN Maersk dijalankan secara serius, dampaknya akan bersifat multidimensi. Secara ekonomi, sektor perikanan, kelautan, perkebunan, dan industri pengolahan akan terdorong melalui efisiensi ekspor. Secara sosial, digitalisasi pelabuhan akan menciptakan lapangan kerja baru berbasis teknologi mulai dari data operator hingga manajer rantai pasok bukan hanya pekerjaan bongkar muat tradisional. Secara lingkungan, pendekatan eco-port mencegah kerusakan pesisir dan menjaga basis ekonomi masyarakat nelayan. Dengan demikian, pemerataan pelabuhan adalah strategi pembangunan daerah yang berdampak sistemik, bukan proyek fisik semata.
Melihat dinamika tersebut, harapannya sederhana namun strategis: pemerintah daerah dan pusat perlu menjadikan kolaborasi pelabuhan Bengkulu sebagai bagian dari agenda pembangunan maritim terpadu berdasarkan konektivitas, digitalisasi, dan keberlanjutan. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, BUMN seperti ASDP memperkuat transportasi domestik, dan Maersk menghadirkan standar global serta integrasi rantai pasok internasional. Jika keberanian ini diambil, maka Bengkulu berpotensi menjadi role model pemerataan pelabuhan Indonesia di luar Jawa dan masa depan maritim Bengkulu bukan hanya wacana, melainkan peluang yang nyata dan dapat dicapai.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
