Niat Baik Mengkritisi, Malah Disambut Teror
Politik | 2026-01-14 21:40:36
Sejumlah konten kreator di Indonesia yang menyampaikan kritik terhadap penanganan bencana banjir di Sumatera justru mengalami berbagai bentuk teror. Teror tersebut beragam, mulai dari serangan daring, ancaman fisik, pelemparan bom molotov, kiriman bangkai ayam atau babi, hingga intimidasi yang melibatkan anggota keluarga. Data SAFEnet menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 terjadi peningkatan signifikan terhadap kasus pelanggaran kebebasan berekspresi dan keamanan digital. Pada tiga bulan pertama, tercatat 137 kasus (60 persen di antaranya menyasar aktivis), meningkat menjadi 168 kasus pada triwulan kedua, dan melonjak tajam menjadi 299 kasus pada triwulan ketiga.
Rangkaian peristiwa ini mengindikasikan menguatnya tren antikritik di ruang publik. Teror yang dialami para pengkritik berpotensi menciptakan rasa takut di tengah masyarakat, bahkan dapat dimaknai sebagai upaya sistematis untuk membungkam suara rakyat yang berusaha mencerdaskan bangsa. Pola semacam ini mengingatkan pada praktik di masa Orde Baru, ketika kritik terhadap penguasa kerap berujung pada penghilangan suara secara paksa. Padahal, kritik merupakan instrumen penting dalam menjaga jalannya pemerintahan. Mekanisme check and balance seharusnya tetap dijalankan guna mencegah lahirnya kekuasaan yang otoriter.
Dalam perspektif Islam, relasi antara penguasa dan rakyat tidak dibangun atas dasar teror atau ancaman. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk didengar dan menyampaikan kritik yang konstruktif kepada pemimpin. Sejarah mencatat keteladanan para penguasa yang rendah hati, salah satunya ketika seorang perempuan mengingatkan khalifah terkait aturan batasan mahar yang tidak memiliki dasar dalam Al-Qur’an, dan kritik tersebut diterima dengan lapang dada. Kritik dinilai berdasarkan substansinya: apabila benar, maka wajib diterima. Hal ini berbeda dengan praktik dalam sistem kapitalisme yang kerap menggaungkan kebebasan berpendapat, namun dalam realitasnya sering kali membungkam kritik karena dianggap mengancam kepentingan pemilik modal atau oligarki.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
