Rafi Hamdallah

Pemikiran Baru terhadap Kondisi Indonesia

Politik | 2025-12-29 03:39:35

Retizen.

Barangkali kita semua sudah terlalu jenuh membaca, mendengar, atau membicarakan berita-berita nasional yang hampir menggemparkan setiap hari. Mulai dari berbagai kasus korupsi, narkoba, kriminal, sampai pencitraan politik. Bagi kebanyakan orang tentu sudah menjadi hal yang biasa, tetapi bagaimana bila hal semacam ini justru menjadi tanya besar bagi sebagian orang?

Sesuai dengan judul artikel ini, penulis menyimpulkan suatu pemikiran organik yang ternyata muncul atas kondisi Indonesia yang tidak ideal, yaitu konohaisme. Kata "konoha" diambil dari istilah populer bagi pecinta anime atau manga karena secara cocoklogi mempunyai kemiripan dengan Indonesia. Misalnya, di negeri konohagakure ada dinasti 7 Hokage, mulai dari Hashirama Senju sampai Naruto Uzumaki. Hal ini dicocoklogikan oleh warganet sebagai 7 tokoh negarawan, mulai dari Sukarno sampai Jokowi. Lalu kata "isme" dalam filsafat diartikan suatu pandangan, pemikiran, ataupun stigma tertentu yang dianut oleh banyak orang dalam menyikapi sikap tertentu. Artinya, "konoha" dan "isme" menjadi frasa yang cocok digunakan dalam paradigma baru ini.

Bila berkaca pada kondisi negeri kita sekarang, kita bisa menemukan fenomena sosial yang juga diadaptasikan ke dalam beberapa karya sastra. Misalkan, manga asal Jepang yang berjudul One Piece yang benderanya menjadi simbol perlawanan atas tirani. Lalu ada film dokumenter Dirty Vote yang menggambarkan adanya upaya organik dalam sistem politik. Lalu ada juga pidato Mochtar Lubis yang berjudul "Manusia Indonesia" yang menyatirekan karakter orang Indonesia, dan sebagainya. Artinya, karya-karya tersebut ditulis atas kesadaran akan kondisi bangsa yang dihadapi beserta ketidaksesuaian antara kehendak publik dengan sistem yang berlaku.

Ciri-ciri konohaisme yang populer di Indonesia sebagai berikut:

Mengapa Aku Jadi WNI?

Diksi "Mengapa Aku Jadi WNI?" sempat viral di media sosial pada 2023 lalu seiring dengan tren banyaknya pemuda yang memilih untuk pindah di luar negeri. Ada banyak diksi lain yang korelatif, seperti #kaburajadulu, #IndonesiaCemas, #IndonesiaGelap, dan sebagainya. Artinya, adanya pemikiran atau anggapan bahwa kondisi di Indonesia sudah tidak lagi ideal menjadi tempat hidup bagi mereka. Sejak lahir mereka sering diceritakan bagaimana Indonesia menjadi negara yang serba ada, mulai dari sumber dayanya, energinya, kebinekaannya, sampai janji politiknya. Tetapi cerita tersebut kontras dengan realitas di lapangan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan hilangnya identitas generasi muda kita. Pertama, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, terutama bagi para pemuda yang freshgraduate atau baru lulus dari studinya. Terlebih banyaknya pelamar kerja tetapi tidak seimbang dengan tawaran gaji dan kapasitas lapangan kerja yang tersedia oleh instansi atau perusahaan. Hal ini menyebabkan ketatnya persaingan sehingga banyak pelamar yang tidak memenuhi kualifikasi memilih untuk menjadi pengangguran. Kedua, banyaknya aturan yang harus dipenuhi sebagai WNI. Misalkan setiap tahun wajib membayar pajak, harus punya dokumen-dokumen penting untuk keperluan administrasi, wajib belajar minimal 12 tahun, ada batasan umur bagi pelamar kerja, berkendara di jalanan wajib memakai helm, dan sebagainya. Sebenarnya aturan-aturan tersebut bisa efektif bila dapat dipatuhi dan disadari tujuannya bagi publik. Tetapi itu kadang justru mempersulit tindakan dan keputusan individu terhadap kewajiban pada negara. Ketiga, sulitnya mendapat apresiasi dan pengakuan sebagai orang Indonesia. Apresiasi sebetulnya hal paling dasar untuk mengakui kelebihan orang lain. Tetapi alih-alih memuji, justru banyak dari kita yang meremehkan orang lain. Ketika ada delegasi Indonesia yang menjadi juara dalam kancah internasional, mereka tidak banyak diliput media apalagi mendapat penghargaan. Ketika ada ilmuwan lokal yang membuat disertasi tentang penelitian, alih-alih diberi lisensi oleh pemerintah malah lebih diakui oleh perusahaan global. Maka tidak heran bila sebagian generasi muda kita kehilangan identitas sebagai bagian dari orang Indonesia.

Politik Hitam Putih

Salah satu ciri khas warga "konoha" adalah adanya fixed mindset bila menanggapi suatu isu nasional. Misal, bila ada tokoh publik yang baru muncul dan populer di tengah masyarakat, mereka langsung memuji setinggi langit. Sebaliknya bila tokoh tersebut melakukan kekeliruan sedikit saja, publik langsung menghujat tanpa mencermati isunya terlebih dahulu. Menariknya, setiap isu nasional selalu diframing dengan satu algoritma sehingga publik mayoritas menghendaki satu sikap atau pemikiran. Tanpa disadari, ada publik minoritas yang bersikap silence majority yang seharusnya angkat suara tetapi memilih untuk diam sehingga isu apapun semakin memanas. Contoh lainnya, dalam kompetisi timnas kita, mereka seolah "wajib" menang dan membawa rasa nasionalisme. Tetapi bila kalah, kita justru sibuk menyalahkan wasit atau panitia.

Dikotomi yang paling mencolok bagi publik adalah dikotomi "rakyat" dan "pejabat". Rakyat diasumsikan sebagai pihak yang selalu "benar" tetapi juga tertindas, sedangkan pejabat diasumsikan sebagai pihak yang selalu "salah" tetapi juga menindas. Sebagai contoh, bila rakyat di suatu daerah tertimpa musibah, publik langsung mencela pemerintah yang lalai dan harus bertanggung jawab. Bila ada kebijakan yang belum disahkan, publik (terutama kalangan kritikus dan mahasiswa) langsung menolak. Lain halnya bila tidak ada kebijakan atau respons apapun dari pejabat maupun rakyat, publik semakin geram. Jadi, dikotomi semacam ini sangat berbahaya dan mengganggu proses demokrasi.

Demokrasi yang Formalitas 

Ciri lainnya dari konohaisme yang sebetulnya juga terjadi di negara-negara demokratis adalah adanya drama politik yang bersifat organik. Dimulai dari kontestasi pemilihan umum (pemilu) yang diadakan setiap 5 tahun sekali, pemilu tersebut tidak murni dijalankan sesuai prinsip demokrasi melainkan ada beberapa praktik kecurangan di dalamnya. Sebagai contoh, publik sudah tidak asing mendengar politik uang, serangan fajar, atau kampanye hitam yang dilakukan oleh para politisi guna meraih elektabilitas tinggi di parlemen. Namun bila sudah menjabat di parlemen, mereka terkesan hanya meraup kepentingan pribadi sehingga gagal menyelesaikan urusan-urusan publik.

Selama kontestasi politik berlangsung juga terjadi drama atau pertengkaran antar partai politik maupun antar pasangan calon (paslon). Misal, pada debat pilpres atau pilkada, koalisi A membuat framing buruk terhadap koalisi B dan koalisi C, begitupun sebaliknya. Akibatnya debat yang seharusnya menjadi sarana pertengkaran visi-misi serta idealisme bangsa berubah menjadi debat yang menyerang personal. Itupun belum termasuk beberapa jejak digital yang menjadi bahan perdebatan di media sosial. Jika dibiarkan ini menurunkan nilai demokrasi yang seharusnya mengedepankan musyawarah dan kebebasan berpendapat. Survei global menunjukkan demokrasi di Indonesia hanya berada pada peringkat 80-an dari ratusan negara.

Konsep Uang Rakyat dan Utang Negara

Adanya kekacauan dalam dinamika sosial-politik di Indonesia sebetulnya hanya bersumber pada satu hal: uang. Bayangkan bila selembaran alat transaksi yang sebetulnya terbuat dari serat kapas yang dicetak oleh Perum Peruri bisa memengaruhi mood seseorang bahkan negara. Selama ini rakyat memahami uang sebagai komoditas bersama yang harus disirkulasikan dan tidak boleh menumpuk pada perorangan atau golongan tertentu. Artinya, semua keuangan yang dikelola publik seharusnya terdistribusi secara merata. Tetapi realitasnya adalah kekayaan rakyat saat ini sebagian besarnya justru dikelola oleh 1% dari mereka, seperti pengusaha naga, mafia, politikus, dan sebagainya. Sedangkan 99% nya harus mencari kerja atau menyita waktu produktifnya untuk mendapatkan gaji yang itupun dibayar secara bulanan. Maka wajar bila para buruh sesekali turun ke jalan menuntut agar gajinya dinaikkan. Wajar bila warga desa mendatangi kantor desa karena jalanan dan jembatan tidak dibangun. Wajar bila seseorang yang gajinya UMR membeli makanan 30 kali sehari sedangkan orang lainnya dengan gaji yang sama bisa membeli satu gawai.

Kasus lainnya adalah adanya resistensi publik terhadap setiap kebijakan dan proposal pembangunan. Misalnya, adanya proyek IKN senilai 466 triliun yang secara presentatifnya menjadi simbol inovasi dan kota hutan hijau tetapi ditolak publik karena anggarannya yang fantastis. Lalu ada program MBG karena asumsi mereka anggarannya dihabiskan 1 triliun rupiah dalam sehari. Lalu publik marah bila ada aparat maupun pemerintah yang sewenang-wenang. Publik lebih meminta jika anggaran-anggaran tersebut dibagikan secara merata untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Misal, daripada membangun IKN yang berpotensi membengkak utang negara lebih baik membangun kembali 40 kota. Daripada membayar pajak untuk menggaji aparat dan pemerintah lebih baik membayar gaji buruh dan keluarganya. Daripada mendanai MBG lebih baik membagikan sembako kepada masyarakat. Semua itu menjadi pragmatis karena secara sistem rakyatlah yang selama ini membayar pajak untuk mendanai pembangunan nasional.

Sistem yang Merekayasa Nasib

Ciri konohaisme yang terakhir adalah adanya anggapan bahwa semua hal yang terjadi di dalam sosial politik di Indonesia tidak terjadi secara alamiah melainkan karena diintervensi oleh sistem. Banyak publik yang beranggapan bahwa permasalahan utama di Indonesia, seperti kemiskinan, kerusakan alam, kesenjangan, maupun yang lainnya, dipengaruhi oleh sistem eksternal seperti kekuasaan, bencana, konspirasi asing, dan lainnya. Misal, selama ini rakyat menjadi miskin karena adanya sistem kekuasaan yang sengaja merekayasa perekonomian negara sehingga rakyat tetap miskin. Tetapi hal ini pula yang dimanfaatkan oleh para kapitalis dan oligarki untuk memonopoli politik dan demokrasi. Begitu pula dengan hukum di Indonesia yang tidak dijalankan secara praktis melainkan adanya negosiasi di baliknya.

Anggapan ini mirip dengan filsafat marhaenisme, ketika bung Karno berusaha untuk menerjemahkan pemikiran seorang petani ketika berladang. Ia berpikir bahwa nasibnya yang miskin saat ini bukanlah kehendak takdir tetapi karena dimainkan oleh sistem. Barangkali ia menduga ada sekelompok elit atau rekayasa sistem yang sengaja dirancang agar terciptanya kasta sosial secara hierarkis. Jika anggapan ini dibiarkan tanpa adanya inisiatif bagi penggeraknya, maka akan terciptalah rakyat yang inferior (pasrah oleh nasib) sehingga mudah dimonopoli oleh keadaan.

Bagaimana menurut Anda, apakah konohaisme itu relevan bagi kita?