R.A Heliza Aprilyana Putri
Mengapa Politik Timur Tengah Tidak Bisa Dipisahkan dari Islam
Politik | 2025-12-17 19:34:48Politik di Timur Tengah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan kawasan lain di dunia. Salah satu ciri paling menonjol adalah kuatnya peran agama, khususnya Islam, dalam membentuk dinamika politik dan pemerintahan. Islam bukan sekadar agama mayoritas, melainkan telah menjadi kerangka historis, identitas sosial, dan sumber legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, memisahkan politik Timur Tengah dari Islam bukan hanya sulit, tetapi juga mengabaikan konteks sejarah dan sosial kawasan tersebut.
Secara historis, Islam berkembang sebagai agama yang sekaligus mengatur kehidupan politik dan sosial. Sejak masa Nabi Muhammad, fungsi kepemimpinan spiritual dan politik berjalan secara bersamaan. Negara Madinah menjadi contoh awal bagaimana hukum, kepemimpinan, dan tata kelola masyarakat berlandaskan nilai-nilai Islam. Pola ini dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana kekuasaan politik dipahami sebagai amanah religius yang bertujuan menegakkan keadilan. Sejarah awal ini membentuk persepsi bahwa politik merupakan bagian dari praktik keagamaan, bukan entitas yang berdiri sendiri.
Peran Islam dalam politik semakin menguat pada era kekhalifahan besar seperti Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Selama berabad-abad, legitimasi penguasa bersumber dari otoritas keagamaan. Syariah menjadi dasar hukum, sementara khalifah dipandang sebagai pemimpin politik sekaligus simbol persatuan umat. Dalam struktur kekaisaran ini, kesetiaan politik tidak ditentukan oleh batas teritorial, melainkan oleh afiliasi keagamaan dan loyalitas terhadap kekhalifahan. Model pemerintahan ini meninggalkan warisan pemikiran yang masih berpengaruh hingga era negara-bangsa.
Ketika kekhalifahan runtuh dan negara-negara modern di Timur Tengah dibentuk pada awal abad ke-20, upaya pemisahan agama dan politik tidak berjalan secara utuh. Konsep negara sekuler diperkenalkan melalui kolonialisme dan reformasi internal, tetapi sering kali tidak selaras dengan realitas sosial masyarakat. Banyak rezim sekuler gagal menciptakan stabilitas politik dan kesejahteraan ekonomi, sehingga membuka ruang bagi agama untuk kembali tampil sebagai sumber legitimasi dan kritik terhadap kekuasaan. Dalam konteks ini, Islam menjadi alternatif ideologis yang menawarkan keadilan sosial dan identitas bersama.
Selain faktor historis, Islam juga berfungsi sebagai identitas sosial yang kuat. Timur Tengah merupakan kawasan dengan keragaman etnis dan sektarian yang tinggi serta pengalaman panjang konflik dan intervensi asing. Dalam situasi seperti ini, identitas keagamaan sering kali menjadi perekat sosial yang paling efektif. Partai politik, gerakan sosial, dan bahkan negara menggunakan simbol dan narasi Islam untuk memobilisasi dukungan dan memperkuat legitimasi. Agama tidak hanya hadir dalam ruang privat, tetapi juga menjadi bahasa politik yang dipahami luas oleh masyarakat.
Keragaman aliran dalam Islam turut memengaruhi kompleksitas politik kawasan. Perbedaan antara Sunni dan Syiah, misalnya, tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga berdampak pada relasi kekuasaan antarnegara. Iran dan Arab Saudi menjadikan identitas sektarian sebagai bagian dari strategi politik dan geopolitik mereka. Di sisi lain, munculnya Islam politik modern menunjukkan bahwa agama terus beradaptasi dengan sistem politik kontemporer, termasuk demokrasi dan pemilu. Hal ini menegaskan bahwa Islam dalam politik Timur Tengah bukan fenomena statis, melainkan dinamis dan kontekstual.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
