nadhira azka
Halal di Ujung Tanduk: Telaah Fiqih Muamalah dalam Ekosistem E-Commerce dan E-Wallet
Ekonomi Syariah | 2025-12-10 09:53:53Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara manusia melakukan transaksi ekonomi. Jika sebelumnya interaksi jual beli menuntut pertemuan fisik, kini transaksi dapat dilakukan secara instan melalui platform e-commerce dan layanan e-wallet. Kemudahan ini menjadikan ekosistem digital sebagai bagian dari gaya hidup modern yang tidak hanya efisien, tetapi juga sangat bergantung pada sistem keuangan berbasis aplikasi. Di balik kemudahan tersebut, terdapat tantangan besar dalam memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks inilah fiqih muamalah memainkan perannya, yaitu memberikan panduan agar aktivitas ekonomi digital tetap berada dalam koridor halal dan berkeadilan.
Dalam transaksi e-commerce, sejumlah akad terjadi secara bersamaan meskipun tidak tampak dalam bentuk lisan sebagaimana praktik klasik. Akad jual beli menjadi inti dari proses pembelian barang di marketplace, sementara akad salam muncul ketika transaksi dilakukan dalam bentuk pre-order yang mengharuskan pembayaran di muka. Marketplace berfungsi sebagai wakil atau perantara antara penjual dan pembeli, sehingga akad wakalah juga terlibat dalam sistem ini. Selain itu, jasa pengiriman barang menghadirkan akad ijarah karena kurir menyediakan layanan dengan imbalan tertentu. Meski bentuknya telah berubah menjadi sistem otomatis yang direpresentasikan dengan tombol “checkout” atau “bayar”, substansi akad tetap harus memenuhi syarat sahnya transaksi menurut fiqih, yaitu adanya kerelaan, kejelasan, dan keadilan.
Namun, ekosistem e-commerce tidak lepas dari risiko syariah. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah praktik gharar atau ketidakjelasan. Ketidakcocokan antara deskripsi dan barang yang diterima, foto yang terlalu dimanipulasi, serta ketidakjelasan waktu pengiriman pada sistem pre-order merupakan bentuk-bentuk gharar modern. Selain itu, praktik tadlis atau penipuan juga marak terjadi melalui ulasan palsu, barang tiruan yang dijual sebagai produk asli, hingga penjual yang tidak amanah. Permasalahan lain muncul dari skema pembayaran digital, terutama fitur cicilan berbunga dan PayLater, yang berpotensi mengandung unsur riba. Pengaturan terkait risiko kerusakan barang dalam proses pengiriman juga sering tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Semua ini menunjukkan bahwa meskipun transaksi digital memudahkan, ia juga membuka peluang pelanggaran syariah apabila tidak diawasi.
Sementara itu, e-wallet sebagai alat pembayaran digital memberikan tantangan tersendiri dalam perspektif fiqih muamalah. Ketika pengguna melakukan top-up, dana tersebut secara fiqih termasuk dalam kategori qardh atau pinjaman yang disetor kepada penyedia layanan, sementara fungsi pembayaran yang dilakukan e-wallet kepada merchant termasuk akad wakalah. Ketidakjelasan pengaturan antara akad qardh dan wakalah dapat menimbulkan risiko syariah. Selain itu, pemberian cashback sering kali menjadi perdebatan karena dapat dianggap halal apabila diposisikan sebagai hibah, namun dapat berubah menjadi riba apabila diberikan sebagai syarat dari pinjaman. Fitur PayLater yang umum digunakan oleh masyarakat modern sebagian besar tidak memenuhi ketentuan syariah karena mengandung bunga tambahan. Biaya administrasi yang dibebankan penyedia layanan juga harus ditinjau agar tidak menjadi celah riba terselubung.
Selain aspek hukum, ekosistem digital juga menuntut etika muamalah yang kuat. Tantangan yang muncul bukan hanya seputar akad, tetapi juga terkait keamanan data, privasi pengguna, dan kejujuran dalam penawaran. Banyak kasus penipuan digital terjadi karena kurangnya transparansi, manipulasi ulasan, hingga penyalahgunaan data pribadi. Fiqih muamalah menekankan pentingnya amanah, kejujuran, dan keterbukaan sebagai fondasi etika ekonomi Islam. Hal ini berarti transaksi digital tidak hanya wajib sah secara hukum, tetapi juga harus etis sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun.
Pendekatan maqashid syariah sangat relevan dalam menilai ekosistem digital. Prinsip perlindungan terhadap harta menuntut platform digital untuk menjamin keamanan dana pengguna. Perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan menuntut jaminan keamanan data pribadi. Sementara itu, perlindungan akal mengharuskan sistem digital terbebas dari iklan manipulatif yang menyesatkan konsumen. Dengan demikian, maqashid syariah dapat menjadi landasan moral sekaligus metodologis dalam merancang sistem ekonomi digital yang tidak hanya halal secara legal, tetapi juga membawa kemaslahatan luas bagi masyarakat.
Peran fatwa dan regulasi juga penting dalam membentuk ekosistem digital yang sesuai syariah. MUI telah mengeluarkan fatwa terkait uang elektronik dan mekanisme jual beli di marketplace, sementara OJK mengatur aspek teknis mengenai fintech dan sistem pembayaran. Meski demikian, harmonisasi antara fatwa dan regulasi negara masih perlu ditingkatkan agar sistem ekonomi digital dapat berjalan konsisten dengan prinsip-prinsip syariah. Banyak fitur digital baru yang belum memiliki pedoman syariah eksplisit sehingga diperlukan kolaborasi lebih erat antara ulama, ahli teknologi, regulator, dan pelaku industri.
Agar ekosistem digital tetap halal, sejumlah solusi dapat diterapkan, seperti pengembangan marketplace syariah, penjelasan akad digital yang lebih transparan, pengawasan algoritma untuk mencegah penipuan, dan penguatan literasi muamalah digital. Dengan langkah-langkah tersebut, masyarakat dapat tetap menikmati kemajuan teknologi tanpa mengorbankan etika dan hukum syariah.
Pada akhirnya, perkembangan ekonomi digital menempatkan fiqih muamalah pada posisi strategis sebagai pedoman moral dan hukum. Meski kehalalan transaksi digital berada “di ujung tanduk”, fiqih muamalah memiliki kemampuan adaptif untuk membimbing praktik ekonomi modern selama prinsip-prinsip syariah dijaga dengan baik. Sinergi antara ulama, regulator, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci agar ekosistem digital dapat berkembang secara halal, aman, berkeadilan, dan membawa kemaslahatan bagi umat.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
