Naura Rahima
Ketika Tunjangan Lebih Berkembang daripada Kesejahteraan
Politik | 2025-12-05 18:39:54
Kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR yang melebihi Rp 100 juta telah memanaskan amarah masyarakat hingga memicu adanya unjuk rasa yang damai namun berakhir ricuh tak terkondisi. Senin (25/08/2025). Bermula dari aksi massa yang turun ke jalan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa hingga masyarakat umum ikut serta untuk meramaikan kondisi jalan. Hal ini menarik perhatian masyarakat terhadap isu sosial yang sedang panas ini.
Mengapa menaikkan tunjangan DPR sangat mudah daripada memperbaiki ketimpangan ekonomi yang ada sekarang? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini kerap ramai dibicarakan dari mulut ke mulut masyarakat karena sudah geram dengan situasi negara yang tidak kunjung baik.
Tidak sedikit warga Indonesia yang sepakat dengan adanya fenomena kenaikan tunjangan DPR, yang dimana hal ini para warga merasa kontras dengan kondisi ekonomi yang sedang dialami oleh negara Indonesia sendiri. Warga bersatu karena merasa tidak diberi kewenangan untuk mendapat hak, justru dapat memancing amarah masyarakat.
Namun, berdasarkan segi kepemerintahan tersebut yang merasa kurang dengan pendapatannya, maka tunjangan mereka pun ditambah dengan adanya tunjangan rumah sebanyak Rp 50 juta per bulan yang memantik massa semakin menjadi-jadi. Ketika pajak negara bertambah, alih alih untuk memperbaiki tatanan pemerintahan atau infrastruktur negara, justru meningkatkan gaji dan tunjangan anggota DPR sekalian. Tentu, hal ini tidak lain dan tidak bukan menjadi topik yang sangat panas hingga menjadi tema aksi unjuk rasa oleh masyarakat dan ditujukan kepada DPR.
Secara teknis, pemerintah digaji oleh rakyat. Namun, kenyataan terbalik, rakyat dimiskinkan oleh pemerintah sendiri. Dengan adanya pajak yang dinilai tinggi, ketimpangan ekonomi yang masih jauh dari kata stabil, dan harga nilai mata uang rupiah yang menurun di mata uang negara asing, khususnya dollar. Apakah pemerintah dapat membuka mata dan memperbaiki masalah yang ada satu persatu? Solusi apa yang dapat dikerahkan oleh pemerintah dalam mengatasi perekonomian saat ini? Mengapa respon pemerintah terkait suara rakyat sangat lambat bahkan sulit untuk didengar?
Sejatinya pemerintah adalah bawahan rakyat, perwakilan suara rakyat, dan mengayomi rakyat. “Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” adalah definisi dari demokrasi yang semestinya direpresentasikan oleh pemerintah itu sendiri guna mensejahterakan rakyatnya. Namun, dibalik sisi demokrasi itu, kenyataan telah berpihak kearah sebaliknya. Fenomena kenaikan tunjangan DPR telah menimbulkan kontroversial yang dapat mengarahkan masyarakat mengalami disintegrasi atau dengan kata lain perpecahan sosial. Dimana hal ini juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi negara Indonesia serta pemerintah yang dianggap telah inkonsistensi atau bertentangan dengan adanya peraturan yang tertulis dan berlaku di negara Indonesia ini.
Namun nyatanya, kemarahan masyarakat Indonesia tidak hanya berada pada fenomena kenaikan tunjangan ini, tapi dengan beberapa kontroversial lainnya.
Beberapa kontroversial anggota DPR tahun 2025:
1. Skandal tunjangan 50 juta /bulan, hal ini sangat memicu amarah warga Indonesia
karena disebabkan dengan kenyataan kondisi ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia
dan dapat berdampak buruk dalam jangka panjang jika tidak segera ditindaklanjuti
masalahnya.
2. Ucapan kasar “tolol” dari seorang Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
yang bernama Ahmad Sahroni. Ia menyebutkan kata kasar tersebut dan juga
mengeluarkan kalimat seksis lainnya di depan para wartawan.
3. Joget ditengah sidang, pada tanggal 15 Agustus 2025, dalam gedung yang berisikan
para anggota DPR telah tertangkap kamera mendapati DPR yang tengah berjoget disaat
warga Indonesia sedang tidak baik-baik saja dengan perekonomian yang tidak baik
sedang terjadi.
4. Kontroversi gaya hidup dan flexing, anggota DPR sempat pamer mobil dan jam
branded yang mereka punya, liburan keluar negeri saat rakyat Indonesia tengah ramai
bersatu melakukan aksi demo, hingga flexing fasilitas kantor DPR.
5. Rapat diam-diam di hotel mewah, Panja merevisi untuk melakukan rapat di hotel
berbintang bernama Hotel Fairmont, melainkan di Gedung DPR.
Berdasarkan fenomena yang terjadi, hal ini harus mengarah pada solusi yang dapat
mengupayakan terjadinya integrasi sosial dan terwujudnya nilai hak asasi manusia untuk
diterapkan lebih dalam demi masyarakat Indonesia yang sejahtera. Upaya yang dapat dilakukan
untuk mengatasi masalah ekonomi di Indonesia dapat dilakukan beberapa solusi dibawah ini.
Solusi yang terbaik yang dapat dilakukan ditengah krisisnya ekonomi di Indonesia:
1. Kebijakan fiskal yang tepat. Hal ini bisa tercapai jika adanya peraturan tentang
meminimalisir pengeluaran negara yang tidak perlu, serta melakukan perpajakan
dengan porsi yang adil sesuai dengan kondisi yang dialami tiap masyarakat.
2. Kebijakan moneter yang efektif. Bank Indonesia harus mempertahankan tingkat inflasi
yang baik sehingga dapat menjaga kondisi ekonomi di Indonesia agar tetap stabil.
3. Investasi dalam pelatihan kerja dan pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah
harus dapat bertindak tegas demi memajukan bangsa dan negara dengan tingkat sumber
daya manusia yang dapat bersaing di negara lain. Hal ini dapat diwujudkan dengan
adanya pelatihan dasar tiap profesi untuk mengembangkan bakat yang dimiliki tiap
individu. Selain itu, mengadakan program pengembangan sumber daya manusia di tiap
daerah untuk memajukan kualitas warga.
Pentingnya mengutamakan kesejahteraan umum dibanding kesejahteraan pribadi
Dari adanya fenomena yang terjadi ini, kenaikan tunjangan DPR menjadi sebuah fenomena
yang krusial serta kontroversial di kondisi ekonomi Indonesia yang sedang terjadi. Hal ini
menjadi sebuah peringatan bagi seluruh warga negara Indonesia agar terus mengedepankan
sikap nasionalisme, dan bertanggung jawab atas apa yang menjadi kewajibannya.
Jika hal ini tidak segera ditindaklanjuti, maka dapat berdampak buruk terhadap kondisi
ekonomi Indonesia secara jangka panjang. Salah satunya adalah meningkatnya krisis ekonomi
di Indonesia yang menyebabkan nilai mata uang Indonesia menurun di mata uang negara lain.
Bersikap apatis dan tone deaf merupakan sikap yang tidak sewajarnya dibiarkan. Justru hal ini
dapat meningkatkan ketidakpedulian dan terbiasa untuk menutup mata terhadap berbagai hal
yang berbau politik. Disaat seperti ini, warga Indonesia harus bersatu dan mengutamakan sikap
cinta tanah air dan saling gotong royong terhadap berbagai perubahan yang dapat terjadi di
sekitar kita. Karena jika kita tidak berinisiatif, maka siapa yang dapat memulai?
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
