Dokter Keliling
Ketika Kebijakan Menyentuh Guru, Efeknya Menyentuh Seluruh Negeri
Pendidikan dan Literasi | 2025-11-25 11:06:09
Pemerintahan Prabowo memasuki 2025 dengan satu pesan strategis: memperkuat peran guru sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Di tengah tuntutan peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah menyalurkan anggaran kesejahteraan guru sebesar Rp81,6 triliun, naik Rp16,7 triliun dibanding tahun sebelumnya. Lonjakan anggaran ini bukan sekadar kenaikan rutin, tetapi sinyal politik bahwa penguatan profesi guru menjadi bagian dari agenda nasional yang lebih besar, yaitu memperbaiki mutu pendidikan secara sistemik.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memaparkan sejumlah langkah teknis untuk memastikan anggaran yang besar tersebut benar-benar berdampak. Salah satu terobosan utama adalah mekanisme baru penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG). Mulai 2025, tunjangan guru ASN daerah akan ditransfer langsung ke rekening guru, tanpa melalui pemerintah daerah. Kebijakan ini memotong rantai birokrasi yang selama ini kerap menjadi sumber keterlambatan. Pemerintah menyebut langkah ini sebagai upaya meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepastian waktu cair bagi para guru.
Selain guru ASN, pemerintah juga memberi perhatian khusus kepada guru honorer. Melalui program insentif dasar, pemerintah menyiapkan bantuan Rp300.000 per bulan untuk guru honorer, termasuk mereka yang belum lulus sertifikasi. Data Kemendikdasmen menunjukkan bahwa kebijakan ini menyasar ribuan guru di seluruh Indonesia yang selama bertahun-tahun bekerja dalam kondisi pendapatan terbatas. Menurut pengamat pendidikan di Jakarta, kebijakan ini dapat “menjadi jaring pengaman minimum yang memungkinkan guru honorer bertahan sambil menunggu proses sertifikasi yang lebih luas.”
Pada saat yang sama, pengembangan kompetensi guru tetap dipandang sebagai prioritas jangka panjang. Program peningkatan kualifikasi mencatat 12.500 guru sedang menempuh pendidikan S1 melalui skema insentif pemerintah, sementara 341.000 guru honorer juga memperoleh dukungan peningkatan kompetensi. Pemerintah menilai bahwa kesiapan guru menghadapi era digitalisasi menuntut standar profesional yang lebih tinggi, mulai dari literasi teknologi hingga adaptasi kurikulum.
Upaya peningkatan mutu guru juga ditopang oleh perluasan akses Pendidikan Profesi Guru (PPG). Ribuan guru ditargetkan mengikuti PPG pada 2025 sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas pembelajaran. Kementerian menekankan bahwa sertifikasi bukan hanya soal tambahan penghasilan, tetapi juga penyetaraan kompetensi agar guru mampu mengajar dengan metode yang relevan. Pakar pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta menyebut PPG sebagai “instrumen penting untuk memastikan kualitas guru tidak bergantung pada pengalaman semata, tetapi juga standar profesional yang dapat diuji.”
Peningkatan anggaran dan program kompetensi mulai menunjukkan dampak nyata di ruang kelas. Dengan pendapatan yang lebih stabil, banyak guru memiliki ruang finansial yang cukup untuk menyiapkan materi ajar yang lebih kreatif dan mengikuti pelatihan tambahan. Data BPS tentang pengeluaran rumah tangga guru menunjukkan bahwa kestabilan pendapatan berpengaruh langsung pada kemampuan guru berinvestasi pada pengembangan diri, termasuk pembelian perangkat pendukung pembelajaran. Dampaknya, kualitas interaksi belajar mengajar dapat meningkat dan siswa mendapatkan materi yang lebih relevan.
Di tengah dinamika pendidikan nasional, serangkaian kebijakan ini menyampaikan arah yang jelas: guru ditempatkan sebagai mitra utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Kenaikan anggaran, reformasi penyaluran tunjangan, insentif bagi guru honorer, serta program peningkatan kompetensi menunjukkan upaya yang lebih terukur dan menyeluruh. Dengan guru yang semakin kompeten dan sejahtera, proses pendidikan dasar hingga menengah memiliki fondasi yang lebih kuat.
Makna penting dari berbagai kebijakan ini terletak pada dampaknya terhadap generasi muda. Investasi terhadap guru adalah investasi terhadap masa depan bangsa. Dengan tenaga pendidik yang lebih terlatih, stabil secara ekonomi, dan adaptif terhadap perubahan, kualitas pembelajaran dapat meningkat dan memperkecil kesenjangan pendidikan. Arah kebijakan ini tidak hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga membangun ekosistem pendidikan yang mampu menopang kemajuan Indonesia dalam jangka panjang.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
