Hanifah Ghaida
Bahasa yang Hilang antara Rakyat dan Negara
Politik | 2025-09-13 11:32:58
Dikutip dari sebuah artikel karya tulis Drs. Study Rizal LK., M.Ag yang berjudul “Kerusuhan sebagai Bahasa yang Putus: Membaca Tragedi, Arogansi Elite, dan Solusi Komunikasi Kritis.” Bagi saya pribadi, tulisan ini menarik karena mengajak kita untuk memandang kerusuhan bukan sekadar kekacauan yang harus diberantas dengan kekerasan, tapi juga sebagai sinyal bahwa komunikasi antara rakyat dan negara sedang mengalami kebuntuan.
Kalau dipikir, kerusuhan itu memang sering jadi “bahasa terakhir” ketika jalur dialog yang wajar sudah tidak dipercaya lagi. Orang-orang turun ke jalan, berteriak, bahkan kadang merusak fasilitas, karena merasa tidak ada ruang lain untuk menyampaikan keresahan. Apakah itu benar? Belum tentu. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa ekspresi semacam ini lahir dari rasa kecewa, marah, dan putus asa.
Elite yang Jauh dari Realita
Di bagian tulisan itu, penulis menyinggung soal arogansi elite. Saya sepakat. Kadang ucapan atau gestur yang terlihat sepele dari para pemimpin justru menambah luka masyarakat. Kata-kata yang kasar, sikap yang meremehkan, atau sekadar joget di momen yang tidak tepat bisa dianggap sebagai bukti bahwa rakyat tidak pernah benar-benar diperhatikan. Dan ketika kepercayaan sudah retak, apapun yang keluar dari mulut elite sering dianggap hanya formalitas belaka.
Bagi saya, inilah salah satu akar kerusuhan: jurang komunikasi. Elite sibuk dengan narasi dan pencitraan, sementara masyarakat berhadapan langsung dengan beban hidup sehari-hari. Ketika suara rakyat tidak masuk ke meja kebijakan, akhirnya yang muncul adalah teriakan di jalanan.
Ironi Fasilitas Publik
Mengapa yang dirusak justru fasilitas publik? Ini memang paradoks. Di satu sisi, rakyat butuh fasilitas itu. Tapi di sisi lain, ketika rasa memiliki sudah hilang, fasilitas publik tidak lagi dilihat sebagai “milik kita”, melainkan simbol dari negara yang jauh.
Belajar dari Tragedi
Kasus Affan Kurniawan, driver ojol yang jadi korban, memberi gambaran bahwa kerusuhan selalu menimpa mereka yang paling lemah. Orang-orang biasa, yang sebenarnya hanya berusaha bertahan hidup, malah harus menanggung akibat paling besar. Dari sini, saya jadi berpikir: sampai kapan pola ini akan berulang? Sampai kapan rakyat kecil harus jadi tumbal komunikasi yang gagal?
Komunikasi Kritis sebagai Solusi
Gagasan penulis tentang komunikasi kritis penting sekali. Kita butuh ruang di mana rakyat bisa berbicara, bukan hanya mendengar. Tapi komunikasi kritis juga berarti rakyat perlu lebih cerdas dalam mengelola marah, supaya aspirasi tidak berhenti di jalanan dengan kerugian besar. Marah itu wajar, tapi marah yang produktif bisa mendorong perubahan nyata.
Negara juga harus mengubah pola komunikasi. Tidak cukup sekadar konferensi pers atau janji manis, tapi hadir dengan empati, mendengar keluhan sampai tuntas, dan menindaklanjuti dengan kebijakan yang terasa di lapangan. Elite harus belajar bahwa setiap kata bisa menyembuhkan, tapi juga bisa menyakiti.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
