Hizkil Achmad Dayan

Banjir Rob Pantura: Kerentanan Vs Ketahanan

Bayangkan Anda terbangun di pagi hari bukan karena alarm, melainkan karena genangan air yang mulai memasuki rumah. Lantai kamar sedikitpun tak terlihat sebab rata tertutup air. Sementara di luar, orang-orang kian sibuk mengamankan diri dan barang-barangnya agar tidak kuyup terendam. Itulah yang terjadi nyaris setiap hari di Demak, Semarang, Pekalongan, Jepara, Pati, dan daerah Pantai Utara (Pantura) Jawa lainnya. Rob yang semakin sering membuat pemukiman di daerah pesisir tenggelam dan aktivitas warga lumpuh. Ini jelas bukan hanya bencana alam, tetapi cermin dari kerentanan sosial-ekologis yang terabaikan.

Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Mengapa masalah ini tidak kunjung menemui solusi sejak 10 tahun terakhir? Pemerintah pusat melalui kementerian terkait telah merencanakan pembangunan tanggul raksasa untuk menanganinya. Tetapi akankah solusi teknis itu cukup, atau masalah ini sebenarnya lebih kompleks dari yang kita kira? Pengaruh multifaktor dan kerumitan sistemik tanpa sadar menopang di baliknya. Artikel ini mengajak kita membaca kembali akar masalah melalui pendekatan konsep kerentanan (vulnerability) dan ketahanan (resilience) dalam sudut pandang geografi lingkungan.

Kerentanan adalah kondisi bawaan yang membuat sebuah kelompok atau wilayah rentan terhadap guncangan. Pertanyaan terkait yang sering diajukan adalah sejauh mana ambang batas terhadap keadaan yang tidak diinginkan telah dilewati? Karakteristiknya penting baik bagi individu, komunitas, atau kelompok sosial yang lebih besar. Ia dipengaruhi oleh setidaknya tiga komponen, yaitu keterpaparan (exposure), sensitivitas (sensitivity), dan kapasitas adaptif (adaptive capacity). Keterpaparan, singkatnya, adalah seberapa besar sistem terdampak tekanan baik yang sifatnya fisik-alamiah maupun sosial-politik. Sensitivitas adalah seberapa mudah sistem itu rusak atau terganggu. Sedangkan kapasitas adaptif adalah kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri setelah terpapar gangguan. Ketiganya penting dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Namun, ironisnya, kerentanan beserta komponen-komponennya ini terdiferensiasi secara sosial pada kehidupan nyata. Berbagai studi mencatat, kelompok miskin dan terpinggirkan secara historis menjadi yang paling berisiko, karena terpaksa tinggal di daerah rawan. Perempuan juga seringkali lebih sensitif terhadap perubahan lingkungan daripada laki-laki, seperti kaitannya dengan beban kerja dan pemulihan pascabencana. Dengan demikian, pada dasarnya kerentanan tidak berdiri sendiri, tetapi sangat terkait dengan tindakan yang baik disengaja ataupun tidak memperkuat struktur kekuasaan dan ketimpangan sosial.

Ketidakadilan ini yang tepatnya ingin penulis sorot dalam masalah banjir menahun di wilayah Pantura Jawa. Benar memang secara fisik, wilayah kabupaten/kota yang letaknya berbatasan langsung dengan laut akan lebih rentan terhadap banjir rob daripada wilayah lain yang jauh di tengah daratan. Bahwa penyebab banjir ini dikarenakan kenaikan muka air laut yang dipicu oleh pemanasan global, oke kita paham. Tetapi bukan itu yang ingin penulis bedah di sini. Betapa banyak teks ilmiah yang telah serius mengkajinya. Penulis hanya berusaha membuka sisi kritis lain yang semoga semakin menggugah pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah, untuk segera mengatasi masalah ini.

Riset Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro (2020) menyebutkan, 33,80% wilayah pemukiman dan 22,25% wilayah perikanan di Kota Tegal rentan terhadap banjir pasang/rob, sedang 32,20% rumah tangga masuk kategori sangat rentan dengan tingkat kapasitas adaptif rendah. Studi lain mencatat jumlah penduduk yang terpapar banjir di pesisir utara Jawa Tengah mencapai sekitar 11,58 juta jiwa pada 2022, dengan sepertiganya adalah masyarakat miskin. Faktor seperti status sosial-ekonomi, akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan pengalaman menghadapi bencana sangat menentukan tingkat kerentanan mereka. Dampak masalah ini jelas: aktivitas terhenti, bangunan rusak, harta benda hilang, bahkan ancaman penyakit dan korban jiwa.

Sementara warga bergulat dengan ketidakpastian, penanganan dari pemerintah masih belum efektif. Perbedaan laporan investigasi dari badan-badan terkait seperti BMKG, BRIN, dan BNPB justru kerap menimbulkan polemik. Kepala Laboratorium Geodesi Institut Teknologi Bandung, Heri Andreas, pernah mengatakan bahwa perdebatan ini mencerminkan lemahnya negara dalam memahami bencana. Menurutnya, upaya pengurangan risiko bencana di Pantura belum ditunjang regulasi yang cukup sehingga berdampak ke kelembagaan, program, hingga anggaran. Di sinilah kompleksitasnya terlihat. Kalau kita perhatikan, kelalaian warga global dalam menjaga suhu bumi dan ketidaksiapan nasional dalam memitigasi bencana membuat masyarakat lokal Pantura terpapar akibatnya. Pendekatan berbasis skala jelas diperlukan untuk secara holistik memahami akar masalahnya.

Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang untuk setidaknya turut membantu masyarakat di sana? Jawabannya berkaitan dengan konsep kedua yang penulis tawarkan, yaitu ketahanan.

Konsep ketahanan atau resiliensi sebenarnya berasal dari ilmu lingkungan (ekologi). Saat diterapkan pada kajian masyarakat-alam, ia menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis sifat terintegrasi dari sistem. Ekologi telah mempromosikan gagasan ini, baik untuk menjelaskan bagaimana ekosistem dapat berubah maupun sebagai panduan pengelolaan untuk menghindari kekakuan dan jebakan sosial (social traps). Pada dasarnya tidak ada suatu keadaan ekologi yang lebih baik daripada yang lain. Semua keadaan alami. Tetapi keadaan yang menyediakan layanan bagi manusia, dari sudut pandang geografi, dianggap lebih berharga. Sistem yang tangguh bukan berarti tidak berubah sama sekali. Dia berubah, tapi mampu mempertahankan, beradaptasi, dan mengatur ulang dirinya tanpa kehilangan kemampuan untuk menyediakan layanan ekosistem yang berharga.

Di tengah kerusakan masif, benih-benih resiliensi sebenarnya mulai tumbuh di Pantura. Di Demak, para nelayan yang tambaknya tak lagi produktif mencoba membudidayakan kerang hijau dan menyulap perahunya menjadi sarana wisata. Di Desa Pantai Bahagia, Bekasi, warga membangun rumah panggung dan mempererat solidaritas untuk bertahan. Namun, penelitian menunjukkan ketahanan mereka masih berada di tahap “bertahan sebisanya”, belum sampai pada titik yang benar-benar membuat mereka siap ke depan. Para peneliti dari Semarang pun mengingatkan, ketahanan pesisir tidak bisa dibangun hanya dengan tanggul atau relokasi semata. Hal yang terpenting adalah mengurangi ketimpangan, menata ulang penggunaan lahan, dan memastikan suara masyarakat pesisir ikut menentukan arah kebijakan.

Mari kita kembali ke pagi itu: pagi yang dibangunkan oleh air yang pelan-pelan masuk ke rumah. Banjir rob di sana tak lagi mengejutkan, malah semakin membudaya sebagai rutinitas tragis. Maka, berhenti menyebut ini sebagai bencana alam belaka, karena yang kita saksikan adalah buah dari kelalaian sistemik. Pemerintah perlu melangkah lebih konkret. Membangun kebijakan lintas sektoral, mempercepat upaya adaptasi berbasis sains, dan merancang sistem pendanaan inklusif yang berpihak pada masyarakat pesisir. Di sisi lain, masyarakat juga perlu membangun ketahanan dari bawah (bottom-up). Solidaritas komunal, komitmen antarwarga, hingga aplikasi kearifan lokal turut menentukan. Kita semua punya peran. Entah sebagai pengambil kebijakan, akademisi, jurnalis, aktivis, atau tetangga selama kita percaya bahwa setiap orang berhak tinggal di rumah yang kering, aman, dan layak.

Referensi:

Castree, N., Demeritt, D., & Liverman, D. (2009). Introduction: Making Sense of Environmental Geography. A Companion to Environmental Geography, January 1887, 1–15. https://doi.org/10.1002/9781444305722.ch1

Pradhana, I. R., Pontoh, N. K., & Harahap, T. (2024). Ketahanan Masyarakat Dalam Bermukim Pada Kawasan Rawan Banjir Rob Di Desa Pantai Bahagia Kabupaten Bekasi. Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan, 4(1), 1. https://doi.org/10.35472/jppk.v4i1.1222

Rudiarto, I., & Pamungkas, D. (2020). Spatial exposure and livelihood vulnerability to climate-related disasters in the North Coast of Tegal City, Indonesia. International Review for Spatial Planning and Sustainable Development, 8(3), 34–53. https://doi.org/10.14246/irspsd.8.3_34

Penulis: Hizkil Achmad Dayan

Mahasiswa S1 Program Studi Geografi Lingkungan, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada

Terpopuler di

Tadabbur Malam (027) Kesunyian yang Menghidupkan Iman

Glorifikasi Rasa Takut Sebagai Tameng Ajaran Agama

Sekda Grobogan Tekankan Konsistensi Apel, Pendidikan, dan Gerakan Peduli Sampah

Menyusuri Potensi Air Terjun di Desa Talang Mulya, Pesawaran

Profil Desa Talang Mulya, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran

Gizi Anak dan Tantangan Tata Kelola Kebijakan Publik