Rut Sri Wahyuningsih
Entaskan Kemiskinan dengan Sekolah Rakyat?
Eduaksi | 2025-07-23 09:29:03
Pemerintah meluncurkan Program Sekolah Rakyat (SR) sebagai salah satu langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Program ini merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo dan ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini sulit mengakses pendidikan berkualitas.
Robben Rico, Sekretaris Jendral Kementerian Sosial (Kemnsos) mengatakan SR bukan program Kemensos melainkan Program presiden sendiri yang diamanahkan kepada Kemensos melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025. SR akan hadir dengan tiga prinsip utama, yakni memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau dan memungkinkan yang tidak mungkin. Robben memastikan dengan beroperasinya SR, masyarakat yang membutuhkan menjadi punya harapan dan punya mimpi.
Data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ada 227.000 anak usia sekolah dasar (SD) di indonesia belum pernah bersekolah atau putus sekolah. kemudian 499.000 anak usia SMP dan 3,4 juta anak usia SMA. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan angka putus sekolah tertinggi kedua pada jenjang menengah, yaitu 44.800 anak usia SMP dan 464.000 anak. Sangat memrihatinkan, Robben pun mengatakan inilah yang ingin diselesaikan pemerintah, banyaknya pengangguran terselubung akibat tidak memiliki ijazah SMA.
Sekolah Rakyat berkonsep Boarding School agar anak-anak tak hanya mendapatkan pendidikan akademi tapi juga pembentukan karakter dan kepercayaan diri. Pembelajaran di SR menggunakan teknologi Learning Management System (LSM), smartboard dan laptop.Sedangkan kurikulumnya digunakan gabungan antara standar akademik nasional dengan penguatan karakter. Proses rekrutmen dipilih cara jemput bola menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar lebih bisa menjaring anak-anak dari keluarga miskin di daerah terpencil, termasuk yang tinggal di rumah tanpa listrik.
Per 14 Juli 2025, sebanyak 63 sekolah rakyat sudah beroperasi. Sisanya, 37 sekolah akan dibuka pada akhir Juli atau awal Agustus tahun ini juga. Dengan target mampu menjangkau 100 lokasi di seluruh Indonesia. Direktur Jendral Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan pihaknya siap mendukung berbagai aplikasi penunjang, termasuk LMS sebagai bentuk dukungan sistem digitalisasi sekolah. Robben menambahkan, SR dalam programnya juga melakukan intervensi sosial menyeluruh dengan merenovasi rumah tidak layak milik orangtua.
Kemiskinan, Akar Persoalannya Penerapan Sistem Kapitalisme
Sejatinya, SR bukan solusi tepat untuk mengentaskan kemiskinan. Realitasmya, hari ini kemiskinan yang terjadi adalah kemiskinan struktural akibat penerapan sistrem Kapitalisme. demikian juga problem pengangguran yang terjadi, tidak lantas selesai hanya dengan memasukkan anak-anak keluarga miskin ke sekolah rakyat. Faktanya lagi, PHK marak memang karena banyaknya sektor industri yang kolaps karena kalah saing di pasar perdagangan global akibat adanya kebijakan global pasar bebas.
Ketika perusahaan merugi di bidang penjualan secara otomatis akan mengurangi biaya produksi, agar bisa bertahan, paling mudah adalah dengan melakukan PHK. dalam sistem Kapitalisme, pekerja termasuk ke dalam faktor produksi. Ketika keputusan itu diambil, masih banyak industri yang tergerus . Ketika para pekerja terkena imbasnya, yang mayoritas para ayah, jelas akan memengaruhi belanja rumah tangga. Ditambah mahalnya barang kebutuhan pokok, berbagai biaya kebutuhan publik yang juga mahal seperti sekolah, rumah sakit, BBM dan lainnya, masih dipungut pajak pula. Keluarga tak berdaya, anak jadi korban. sekolah bukan lagi prioritas.
Dalam sistem Kapitalisme, Negara hanya sebagai regulator kebijakan para oligarki. Negara tidak sebenar-benarnya mengurusi rakyat, baik dalam menyediakan layanan pendidikan dan menjamin kesejahteraan rakyat. munculnya program SR sudah jadi bukti nyata, mengapa memilih program baru, yang tampaknya lebih modern dan memenuhi kebutuhan dunia pendidikan yang selama ini sudah mundur? Masih banyak sekolah di Indonesia ini yang lebih utama untuk dimajukan, banyak gedung sekolah ambruk, sekolah tanpa sarana dan prasaran memadai, guru yang tidak sejahtera, sekolah kekurangan guru, bahkan SPMB terbaru menjadikan sekolah negeri tak ada murid baru karena orangtua murid lebih memilih sekolah swasta, meski mahal tapi berkualitas. Dan masih banyak lagi persoalannya.
Jika negara sebenar-benarnya mampu, maka dana sebaiknya difokuskan untuk memperbaiki sekolah yang sudah ada. SR selain sekolahnya menumpang gedung sekolah lain juga ke depannya akan semakin memperlebar jurang miskin dan kaya. Belum lagi timbulnya kecemburuan sosial. SR diklaim sebagai inisiatif Prabowo pribadi memang sudah seharusnya, dahulu Rasulullah saw pun melakukan hal yang sama, saat beliau mendapatkan hadiah seorang dokter dari Raja Mesir, dokter itu kemudian diserahkan ke negara meski hadiahnya semula bersifat pribadi. itulah karakter yang seharusnya ada pada para pemimpin sebuah negara.
Rasulullah saw. bersabda," Imam (Khalifah) adalah Raa'in (pelayan) rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin". (HR.Bukhari, Muslim). Artinya, sebagai seorang muslim ia punya kewajiban menaati Rasul dan mencontoh beliau, yaitu menerapkan syariat Islam. Terlebih ketika ia menjadi seorang pemimpin, setiap kebijakannya jika salah maka akan berimbas pada rakyat banyak.
Islam Jamin Pendidikan Gratis dan Berkualitas
Sekolah Rakyat memang gratis, namun hal ini menunjukkan negara hanya mampu mengurusi rakyat miskin yang tak mampu sekolah. Padahal hari ini masih banyak problem pada sekolah negeri, baik terkait kualitas pendidikan maupun sarana dan prasarana yang belum memadai, kecukupan dan kualitas tenaga pendiddik dan lainnya. Nampaklah SR hanya sekadar solusi tambal sulam yang tidak menyelesaikan persoalan masyarakat. Sama seperti program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang merupakan kebijakan populis, sama sekali tak menyentuh akar persoalan.
Islam, menjadikan pendidikan dengan kualitas terbaik berada dalam tanggungjawab negara, pada semua rakyat baik miskin ataupun kaya, pada semua jenjang pendiddikan dan dengan pembiayaan yang ditanggung penuh oleh negara. Sebab negara memiliki sumber dana yang mumpuni yaitu Baitulmal. Negara menjamin kesejahteraan dan juga lapangan pekerjaan bagi rakyatnya tanpa pandang bulu. Dan ini hanya terwujud jika Islam diambil sebagai sebuah peraturan secara menyeluruh, bukan hanya pengatur ibadah individual. Wallahualam bissawab.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
