
Kampus Kelola Tambang, Suara Kritis jadi Tak Lantang
Agama | 2025-01-30 11:47:46
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Palangka Raya (UPR) menolak rencana pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang dibahas dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batu-bara (Minerba), untuk kampus. (Msn.com, 29-1-2025)
Hal senada dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM). Ketua BEM UGM 2024, Nugroho Prasetyo Aditama, meminta DPR RI mencabut usulan yang termuat dalam revisi UU Minerba tersebut. BEM UGM menilai, usulan itu bisa jadi kedok membungkam kebebasan akademik.(Tempo.co, 29-1-2025)
Usulan pemberian wilayah izin usaha pertambangan ke perguruan tinggi ini, telah mendapat banyak kritikan. Meski demikian ada juga masyarakat yang pro, sebab dianggap akan mendatangkan pemasukan bagi operasional pendidikan tinggi.
Masyarakat yang menolak menyatakan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan visi misi pendidikan, sebab khawatir muruah perguruan tinggi akan hilang. Bahkan bisa jadi suara-suara kritis yang ingin memperbaiki negeri pun akan sirna.
Sementara pengaturan urusan rakyat adalah perkara besar yang perlu senantiasa dikawal, agar tetap berada dalam syariat. Setiap penyimpangan darinya, akan mengakibatkan kemudaratan. Maka rakyat berhak melakukan muhasabah lil hukam. Penguasa pun tak perlu tersinggung ketika diluruskan, sehingga pengaturan urusan rakyat senantiasa berada dalam kebaikan.
Maka pengelolaan tambang oleh kampus, akan membuat para pendidik tersibukkan hal tersebut, sehingga teralihkan dari tugas utamanya yakni membentuk negarawan di kalangan mahasiswa. Sedangkan masyarakat berharap banyak pada kampus, agar kelak estafet kepemimpinan dipegang para pemimpin yang andal, yang lahir dari pendidikan tinggi.
Hal ini bukan tanpa sebab, terjadi otonomi pendidikan tinggi karena perubahan profil kampus sebagai PTN BH (Perguruan Tinggi Berbadan Hukum). Pendidikan dikapitalisasi, karena negara lepas tangan. Alhasil masyarakat semakin sulit mengaksesnya, sebab biaya kuliah semakin tak terjangkau. Hingga kampus pun terengah-engah menanggung beban operasionalnya. Maka tak heran, izin kelola tambang menjadi angin segar bagi sebagian orang, yang berharap bisa menghidupkan kampus. Sedangkan sebagian lainnya, menganggapnya sebagai petaka.
Perguruan tinggi jelas tidak memiliki kapasitas pengelolaan tambang. Maka akan sangat berbahaya jika perkara tersebut diserahkan kepada yang bukan ahlinya, karena berpotensi merusak alam. Pun hasil dari pengelolaan tambang tadi, tidak akan sampai kepada masyarakat, tetapi beralih ke individu atau kelompok tertentu.
Islam Mengatur Pengelolaan Tambang
Sumber daya alam adalah kepemilikan umum yang menjadi hak masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan hasilnya, dalam mengarungi kehidupannya. Dari sanalah sejatinya pemerintah dapat menjamin kebutuhan dasar berupa pangan, sandang dan papan, serta kebutuhan lainnya yang bersifat komunal seperti kesehatan, keamanan dan termasuk pendidikan.
Dalam Islam, kampus tak perlu mencari sumber pendanaan, sebab negara telah menyediakannya. Pendidikan berkualitas sejak dasar sampai perguruan tinggi dapat diakses setiap warga, sehingga melahirkan generasi yang mumpuni yang mampu mengemban tugas kebangkitan.
Dalam Islam, negara menjamin sampainya pendidikan, bagi setiap warga. Seluruh pengaturan urusan umat yang bersifat sistemik, ditegakkan sesuai syariat. Kepemimpinan pun tunduk terhadap aturan Allah.
"Imam adalah ra'in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya" (HR Al-Bukhari)
Islam pun melarang keras pengelolaan pertambangan oleh individu, swasta, atau asing. Pun tidak untuk ormas maupun perguruan tinggi. Sebab pertambangan merupakan kepemilikan umum yang wajib dikembalikan amanah tersebut, kepada pemerintah, untuk kemudian dikelola dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik.
Sebagaimana sabda Rasulullah saw.
"Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad)
Ini adalah keputusan yang tepat. Dengan pengelolaan yang benar dan baik, niscaya kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Allahummanshurna bil Islam.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
Komentar
Gunakan Google Gunakan Facebook