Clock Magic Wand Quran Compass Menu
Image Muhammad Rifki Ardiansyah

Mengurai Reformasi Hukum di Tahun 2025

Hukum | 2025-01-03 23:34:47
Reformasi Hukum selalu menjadi isu strategis di Indonesia, mengingat perannya sebagai pilar penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, tantangan besar masih membayangi perjalanan ini, seperti inkonsistensi regulasi, ketimpangan penegakan hukum, dan isu korupsi. Tahun 2025 membuka peluang baru untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan sistem hukum di tengah perkembangan zaman.

Beberapa Fakta di Indonesia terkait Reformasi Hukum :

Pengesahan KUHP baru pada 2023 membawa perubahan besar dalam sistem hukum pidana yang mulai berlaku secara nasional pada tahun 2026 (hal ini tercantum sendiri dalam KUHP 2023 bahwa berlaku sejak 3 tahun setelah tanggal diundangkan). Meski bertujuan memperbarui norma hukum kolonial, kritik muncul terkait pasal-pasal yang dianggap multitafsir dan berpotensi mengekang kebebasan sipil. Evaluasi implementasi undang-undang ini menjadi penting pada 2025.

Indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan stagnasi pada angka yang relatif rendah, yaitu 38/100 (Transparency International, 2024). Hal ini menandakan perlunya penguatan lembaga hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kewenangannya terus diperdebatkan.

Pemerintah memperkenalkan sistem e-court dan e-litigation untuk mempercepat proses peradilan. Namun, keterbatasan infrastruktur teknologi dan kesenjangan akses di daerah terpencil masih menjadi kendala yang perlu diatasi.

Laporan Human Rights Watch 2024 mencatat masih adanya praktik pelanggaran HAM di sektor keamanan dan ketenagakerjaan. Revisi hukum terkait perlindungan buruh migran dan penghapusan diskriminasi gender harus menjadi prioritas legislasi 2025.

Reformasi hukum di tahun 2025 memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif. Semua pihak pemerintah, masyarakat, dan akademisi perlu bersinergi untuk mewujudkan sistem hukum yang adil, transparan, dan responsif terhadap tantangan zaman. Dengan langkah konkret, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperbaiki wajah hukumnya di tingkat nasional maupun global.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved

× Image