Aneendya
Jurnalis di Tahun Politik: Penjaga Informasi dalam Pusaran Kepentingan
Politik | 2024-12-23 12:27:39
Tahun politik selalu menjadi fase krusial dalam perjalanan demokrasi, termasuk di Indonesia. Tahun 2024, sebagai tahun Pemilihan Umum (Pemilu), memberikan tantangan besar tidak hanya bagi aktor politik, tetapi juga bagi media dan para jurnalis yang menjadi ujung tombak penyampaian informasi kepada publik. Dalam situasi ini, jurnalis dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk menjaga kredibilitas informasi di tengah derasnya arus disinformasi dan polarisasi masyarakat.
Era digital membawa tantangan tersendiri bagi dunia jurnalisme. Kecepatan dalam menyampaikan berita sering kali menjadi prioritas utama, terkadang mengorbankan akurasi. Media sosial, yang menjadi saluran utama distribusi informasi, juga mempercepat penyebaran berita palsu (hoaks).
Dalam konteks tahun politik, hoaks sering digunakan sebagai alat propaganda untuk menjatuhkan lawan politik atau membangun citra tertentu. Contoh nyata dari tantangan ini terjadi pada Pemilu 2019, ketika isu kecurangan pemilu menyebar luas di media sosial.
Beberapa media terkemuka seperti Tempo dan Kompas mengambil langkah strategis dengan melakukan investigasi mendalam untuk memverifikasi klaim tersebut. Laporan investigasi ini tidak hanya meluruskan informasi yang salah, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengkritisi informasi yang beredar.
“Tugas kita adalah bertanya, bukan bersekongkol,” ungkap seorang jurnalis. Pernyataan ini mencerminkan esensi jurnalisme yang sejati: mengutamakan fakta dan keberimbangan di atas tekanan atau godaan kepentingan tertentu.
Dalam sistem demokrasi, media sering disebut sebagai pilar keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, peran ini tidak selalu berjalan mulus. Jurnalis sering kali menghadapi tekanan dari berbagai pihak, termasuk aktor politik yang ingin mengontrol narasi pemberitaan. Di sisi lain, media juga harus menghadapi tantangan ekonomi, seperti menurunnya pendapatan dari iklan, yang dapat memengaruhi independensi pemberitaan.
Pada Pemilu 2014, program Mata Najwa mengangkat isu politik uang dalam kampanye sebagai salah satu topik utama. Dengan menghadirkan narasumber dari berbagai pihak, program ini berhasil membuka mata publik tentang praktik-praktik tidak sehat dalam politik Indonesia. Meski sempat menuai kritik dan ancaman dari pihak tertentu, keberanian tim redaksi Mata Najwa membuktikan pentingnya media dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi.
Netralitas adalah prinsip utama yang harus dijaga oleh setiap jurnalis, terutama di tahun politik. Namun, menjaga netralitas bukanlah tugas yang mudah. Media sering menjadi sasaran kritik, baik dari publik yang merasa pemberitaan tidak adil, maupun dari elite politik yang merasa dirugikan.
Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, isu politik identitas menjadi sorotan utama. Media internasional seperti BBC Indonesia dan The Jakarta Post mendapat pujian karena mampu menyajikan pemberitaan yang berimbang dan objektif. Dengan memberikan ruang kepada semua pihak untuk menyampaikan pandangan mereka, media ini membantu masyarakat memahami isu yang kompleks secara lebih menyeluruh.
Namun, di tingkat lokal, beberapa media justru dituduh berpihak pada salah satu kandidat. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya menjaga persepsi netralitas, terutama di tengah masyarakat yang telah terpolarisasi.Tekanan terhadap jurnalis di tahun politik tidak hanya datang dalam bentuk kritik, tetapi juga ancaman fisik dan digital. Berdasarkan laporan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), kasus kekerasan terhadap jurnalis meningkat setiap menjelang pemilu. Pada Pemilu 2019, beberapa jurnalis yang meliput demonstrasi terkait hasil pemilu mengalami intimidasi hingga perusakan alat kerja.
Salah satu kasus yang mencuat adalah kekerasan yang dialami oleh seorang jurnalis CNN Indonesia saat meliput aksi demonstrasi besar di Jakarta. Jurnalis tersebut dihadang oleh sekelompok massa yang berusaha merampas peralatan liputannya. Meski menghadapi situasi berbahaya, jurnalis tersebut tetap menjalankan tugasnya dengan profesional, melaporkan situasi di lapangan secara objektif dan akurat.
Ancaman tidak hanya datang secara fisik, tetapi juga melalui serangan digital. Banyak jurnalis yang menjadi target peretasan akun media sosial atau intimidasi online karena laporan mereka dianggap merugikan pihak tertentu. Tantangan ini semakin mempertegas pentingnya perlindungan hukum dan keamanan bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya.
Di tengah derasnya arus informasi, literasi media menjadi salah satu solusi untuk menghadapi tantangan disinformasi. Jurnalis memiliki peran penting dalam mendidik masyarakat agar lebih kritis terhadap informasi yang diterima.
Beberapa media seperti Kumparan dan Detik telah mengambil langkah konkret dengan menghadirkan rubrik khusus yang membahas fakta vs hoaks. Rubrik ini tidak hanya membantu masyarakat membedakan informasi yang benar dan salah, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap media. Selain itu, organisasi seperti AJI secara rutin mengadakan pelatihan literasi media untuk masyarakat umum, terutama generasi muda yang menjadi target utama penyebaran hoaks.Dalam konteks tahun politik, literasi media menjadi lebih penting dari sebelumnya. Dengan memahami bagaimana informasi diproduksi dan didistribusikan, masyarakat dapat membuat keputusan politik yang lebih bijaksana dan berdasarkan fakta.
Tahun politik adalah ujian berat bagi semua pihak, termasuk jurnalis. Di tengah derasnya arus informasi, jurnalis dituntut untuk tetap menjadi mercusuar kebenaran yang menjaga independensi dan kredibilitas informasi. Meski menghadapi berbagai tantangan, dari tekanan politik hingga ancaman fisik dan digital, jurnalis harus terus berpegang pada prinsip kejujuran, keberimbangan, dan keberanian.
Dalam situasi seperti ini, peran jurnalis tidak hanya terbatas pada menyampaikan berita, tetapi juga menjadi penjaga nilai-nilai demokrasi. Dengan memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan kontekstual, jurnalis membantu masyarakat memahami isu-isu kompleks dan membuat keputusan yang lebih baik. Pada akhirnya, jurnalis adalah garda terdepan dalam menjaga demokrasi tetap berjalan sesuai asas keadilan dan transparansi.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
