Admin Eviyanti
Pencegahan Stunting Butuh Penanganan Tepat
Politik | 2024-11-19 19:24:48
Oleh Rifka Nurbaeti, S.Pd
Pegiat Literasi
Sejumlah para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melaksanakan rapat koordinasi (rakor) tim percepatan penurunan stunting desa se-Kabupaten Bandung 2024 di Gedung Mohamad Toha Komplek Pemkab Bandung, Soreang, Kamis (31/10/2024). Rapat kordinasi tersebut dilaksanakan oleh Pemkab Bandung melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung.
Pjs. Bupati Bandung Dikky Achmad Sidik menghimbau kepada semua pihak fokus turut berpartisipasi dan menguatkan sinergi untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bandung. Hanya saja menurut pernyataan Dikky yang didapatkan dari hasil informasi yang diterima dari hasil uji petik di lapangan, masih terdapat banyak kendala di lapangan, salah satunya yaitu masih terdapatnya kepala desa dan kader-kader yang masih belum memahami tentang stunting, serta tugas dari tim percepatan penurunan stunting. (Dara.co.id)
Sungguh sangat disayangkan jika para kepala desa beserta jajarannya belum memahami tentang stunting, bagaimana mungkin mereka bisa menyelesaikan persoalan stunting jika mereka saja tidak paham. Padahal masalah stunting butuh penanganan yang tepat dan serius dari para pemangku kebijakan. Terlebih lagi dengan peran negara yang berjalan sangat lambat serta kurang serius, apalagi kalau program pencegahan stunting dibumbui dengan penyalahgunaan anggaran. Seperti, pemberian makanan tambahan yang mestinya mengandung sumber protein penting bagi pertumbuhan badan, hanya terwakili dengan pemberian biskuit dan susu dalam kegiatan posyandu.
Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi, setidaknya terdapat empat faktor penyebab stunting selain gizi buruk.
Pertama, praktik pengasuhan kurang baik. Sebabnya bisa karena kurangnya edukasi dalam mengasuh anak, juga karena kehidupan sekuler ditandai maraknya pergaulan bebas menimbulkan hamil di luar nikah menjadi sebab ketidakmampuan mengasuh anak dengan baik.
Kedua, terbatasnya layanan kesehatan selama masa kehamilan ibu dan distribusi pangan. Lokasi yang jauh dan minimnya transportasi menjadi hambatan.
Ketiga, kurangnya akses keluarga kepada makanan bergizi. Sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan saat ini menjadi sebab kesulitan hidup mulai dari kebutuhan pangan terus naik sampai banyaknya korban PHK mengakibatkan pemenuhan keluarga tidak terjamin, yang penting bisa makan tidak berpikir tentang gizi. Keempat, terbatasnya akses untuk mendapatkan air bersih dan sanitasi.
Masalah stunting bukan sekadar masalah teknis karena ketidakpahaman kader, tapi menyangkut persoalan ideologis. Menyelesaikan stunting haruslah dilakukan secara mendasar dan menyeluruh. Stunting tidak akan selesai tuntas dengan menyolusi masalah-masalah cabangnya saja, semisal pembinaan para kader yang menangani stunting, pemberian tambahan makanan, susu gratis, atau makan siang gratis. Persoalan stunting muncul karena ada masalah utama yang mendasarinya sehingga harus dapat ditangani dengan tepat dan benar.
Pencegahan stunting dapat dilakukan melalui penyelesaian secara sistematis sebagai berikut:
Pertama, negara menyediakan infrastruktur kesehatan yang memadai bagi seluruh warga. Semestinya tidak boleh ada pembatasan akses layanan kesehatan bagi siapa pun. Baik orang kaya maupun miskin berhak terjamin akan kesehatannya, terutama ibu hamil dan balita.
Kedua, negara menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Tercukupinya nafkah memungkinkan bagi setiap keluarga memperoleh asupan gizi dan nutrisi yang cukup.
Ketiga, negara harus memberikan edukasi berkaitan tentang gizi pada masyarakat.
Keempat, negara harus melakukan pengawasan dan pengontrolan berkala supaya kebijakan negara seperti layanan kesehatan, akses pekerjaan, stabilitas harga pangan, hingga sistem pendidikan, serta penggunaan anggaran dapat berjalan secara amanah.
Penyelesaian diatas dapat terwujud dengan optimal jika paradigma kepemimpinan yang diterapkan di negeri ini adalah kepemimpinan sistem Islam (sistem Khilafah Islamiyah) sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah saw. dan para Khulafaurrasyidin, yakni sistem aturan yang datang dari Al-Khaliq pencipta manusia. Tapi jika masih mempertahankan paradigma kepemimpinan sistem sekuler-kapitalis yang ada saat ini, maka sampai kapanpun tidak akan dapat berjalan efektif karena fungsi negara dalam kaca mata sistem kapitalis hanya sebagai regulator, bukan sebagai pelayan umat. Sedangkan pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawabannya dihadapan Allah Swt. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:
” Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. al-Bukhari)
Wallahua’lam bisshawab.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
