Arif Ananntaa

Antara Tunjangan Pejabat dan Gaji Guru: Menggali Keadilan dalam Sistem Penghargaan

Kebijakan | 2024-10-18 15:39:32

"Antara Tunjangan Pejabat dan Gaji Guru: Menggali Keadilan dalam Sistem Penghargaan"

Kesenjangan ekonomi adalah salah satu isu paling mendesak yang dihadapi masyarakat global saat ini. Dengan adanya perbedaan pendapatan yang signifikan antara kelompok Masyarakat tentunya dapat membuat berbagai kesenjangan, kesenjangan ini tentunya bukan hanya menciptakan tantangan bagi individu, tetapi juga berpengaruh pada stabilitas sosial dan ekonomi negara.

Kesenjangan ini tidak hanya dipengaruhi oleh satu atau dua hal melainkan oleh berbagai factor seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, globalisasi, dan akses yang tidak merata terhadap pendidikan serta kesehatan. Oleh karena itu tentunya Kesenjangan ekonomi dapat memicu ketidakpuasan sosial dan konflik dalam banyak negara serta membuat masyarakat yang merasa terpinggirkan seringkali kehilangan kepercayaan pada pemerintah yang dapat mengarah pada ketidakstabilan politik (UNDP, 2021).

Di tingkat global, kesenjangan ekonomi terlihat jelas melalui data yang dapat menunjukkan perbedaan pendapatan antara negara-negara maju dan berkembang. Menurut laporan dari Oxfam, 26 orang terkaya di dunia memiliki kekayaan yang setara dengan setengah populasi dunia. Fenomena ini tentunya menunjukkan bahwa kekayaan hanya terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sementara sebagian besar masyarakat masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Di Indonesia sendiri kesenjangan ekonomi menjadi isu yang sudah lama menjadi pusat perhatian contohnya dari Data Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dinyatakan bahwa koefisien Gini yang mengukur kesenjangan pendapatan telah menunjukkan angka yang cukup tinggi. Hal ini memperjelas bahwa distribusi pendapatan di Indonesia masih tidak merata. oleh karena itu artikel ini akan membahas masalah kesenjangan ekonomi di Indonesia serta permasalahan yang berhubungan dengan sistem pembagian tunjangan berdasarkan penghargaan.

Pembagian tunjangan berdasarkan penghargaan adalah salah satu metode yang digunakan oleh negara Indonesia. Namun, proses ini tidak selalu berjalan dengan lancar. Dikarenakan seringnya terjadi kesalahan yang tentunya dapat mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan mengurangi efektivitas sistem penghargaan itu sendiri. Berdasarkan pemikiran Winston Churchill (1945), dapat disimpulkan bahwa karena Kepercayaan dibangun di atas tindakan, dan jika tindakan itu tidak konsisten, kepercayaan akan memudar. Maka sudah seharusnya pemerintah memperbaiki cara pembagian pengahargaanya karena dengan seringnya terjadi kesalahan maka lama kelamaan masyarakat Indonesia akan mulai tidak percaya dengan sistem pemerintahan yang ada.

Seperti pada kasus yang sedang di perbincangkan dalam beberapa tahun terakhir, yaitu isu tentang kesejahteraan pegawai negeri yang termasuk diantaranya pejabat pemerintah dan guru yang saat ini sedang menjadi sorotan public dikarenakan oleh kenaikan tunjangan pejabat pemerintah yang baru-baru ini diumumkan. Sehingga menimbulkan berbagai macam pendapat terutama ketika dibandingkan dengan gaji guru yang kerap kali dipandang rendah serta tunjangan dan gaji pejabat pemerintah yang terlampau tinggi. Walaupun pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan tunjangan bagi pejabat pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan menarik talenta terbaik ke dalam sistem birokrasi, Namun nyatanya masih banyak terjadi kasus yang membuat pemerintahan memiliki citra yang buruk dan beralasan bahwa gaji serta tunjangan yang dimiliki masih kurang padahal tunjangan yang sudah dinaikan ini meliputi tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, serta tunjangan khusus lainnya. Yang dapat disimpulkan dengan adanya kenaikan ini, total penghasilan pejabat pemerintah bisa meningkat secara signifikan.

Sementara itu di sisi lain, meskipun ada kenaikan tunjangan dari rata-rata gaji pokok guru di Indonesia yaitu berkisar antara Rp 2.500.000 hingga Rp 5.000.000 per bulan. Walaupun begitu tambahan tunjangan serta total penghasilan guru yang bersertifikasi tetap jauh di bawah penghasilan pejabat pemerintah. Sehingga kenaikan tunjangan pejabat pemerintah dapat memicu ketidakpuasan di kalangan guru dan masyarakat. Banyak yang merasa bahwa guru berperan penting dalam mencerdaskan generasi bangsa, seharusnya mendapatkan penghargaan yang setara. Dan juga ketidakadilan dalam kompensasi ini dapat berdampak pada motivasi dan kinerja guru di lapangan. Sehingga dapat membuat turunnya kualiatas guru di Indonesia Serta membuat guru menjadi suatu profesi yang tidak menjanjikan yang membuat berkurangnya minat menjadi guru dan berdampak pada jumlah guru yang tersedia

Sehingga dapat disimpulakn bahwa kenaikan tunjangan yang lebih tinggi bagi pejabat dapat meningkatkan daya tarik profesi di bidang pemerintahan, namun dapat menimbulkan perdebatan mengenai keadilan dan kesejahteraan di sektor pendidikan. Kenaikan tunjangan pejabat pemerintah dan perbandingannya dengan gaji guru mencerminkan tantangan dalam menciptakan keseimbangan antara penghargaan bagi pejabat dan pendidik. Meskipun tujuan dari kenaikan tunjangan adalah untuk meningkatkan kinerja, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa para pendidik juga mendapatkan perhatian yang sama. Kesejahteraan guru sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kemajuan bangsa.