Bella Alizah

    FOLLOW  

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK DI ERA PANDEMI

Politik | Wednesday, 02 Feb 2022, 06:26 WIB

Implementasi dari good governance, dalam paradigma yang telah berubah ini, pada dasarnya adalah menjadi tuntutan bagi pemerintah local yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dalam rangka penataan pemerintahan dan pelayanan public yang lebih baik (Astuti, 2005). Governansi digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan terutama selama masa pandemi dua tahun kebelakang ini, dimana hampir semua layanan birokrasi dilakukan secara during. Hal ini menjadi tantangan untuk mengubah pelayanan birokrasi dari manual menjadi otomatis dan digital.

Tujuan dari implementasi e-government yaitu meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informatika dalam proses penyelenggaraan pemerintah, terbentuknya kepemerintahan yang bersih serta transpara, pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau. E-government ini menjadi bagian dari reformasi digital melalui akselerasi pemanfaatan dukungan teknologi informasi, khususnya internet, secara intensif dan massif. Konsep e-government ini dipahami sebagai upaya pemerintah untuk memiliki kinerja serta menjalin hubungann dengan public maupun swasta secara lebih baik. Melalui pengembanngan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah teknologi informasi ini mencakup dua aktivitas yang berkaitan yaitu, pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis.

Penciptaan nilai publik dengan pendekatan teknologi informasi akan menciptakan efektifitas dan efisiensi terlebih dalam pelaksanaan revolusi industri 4.0 dan mengatasi permasalahan pandemi covid-19. Penciptaan nilai publik semakin dipandang sebagai poros utama transformasi digital pemerintah (Roy, 2019). Pengembangan e-government merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan birokrasi yang terbuka, bersih dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi (Fadhlurrahman et al., 2018). Proses penerapan e-government melalui beberapa tahapan yaitu kehadiran (web presence), interaksi (interaction), transaksi (transaction), dan transformasi (transformation) (Bona et al., 2021).

Meskipun demikian terdapat kendala penerapan e-government adalah aspek teknologi adalah koneksi internet yang sangat lambat, dengan tidak adanya saran dan prasarana yang memadai untuk menerapkan e-government di wilayah tersebut. Budaya dari pengguna juga menjadi faktor hambatan dalam penerapan e-government di suatu daerah (Musfikar, 2018). Proses digitalisasi yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan input digitalisasi yang terdiri dari kualistas dan jumlah sumber daya manusia (SDM), anggaran, kecepatan internet dan komputer, sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dan memberikan pelayanan publik.