Rochma Ummu Satirah

Mudik, Macet dan Kecelakaan, Mekanisme Islam dalam Sistem Transportasi

Agama | 2024-04-15 21:14:56

Mudik, Macet dan Kecelakaan, Mekanisme Islam dalam Sistem Transportasi

Rochma Ummu Satirah

Mudik adalah satu budaya dan kebiasaan khas masyarakat Indonesia yang terjadi setiap menjelang hari raya Idul Fitri. Hanya saja, mudik ini seringkali dihadapkan pada buruknya fakta layanan sistem transportasi dalam negeri. Macet berkepanjang dan kecelakaan yang menelan korban menjadi persoalan yang belum menemukan titik penyelesaian.

Mudik: Macet dan Kecelakaan

Kemacetan yang terjadi saat mudik memang seakan tak dapat dihindari. Sebut saja salah satunya adalah kemacetan di tol Merak di mana kendaraan harus menghadapi kemacetan selama tujuh jam baru bisa naik kapal (cnbcindonesia.com/06-04-2024).

Tak hanya kemacetan, yang menjadi persoalan berulang saat mudik adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tahun ini, Polri mencatat ada 301 kejadian kecelakaan yang terjadi selama arus mudik Lebaran 2024 di sejumlah wilayah di Indonesia. Kecelakaan ini total mengakibatkan 26 korban tewas, 44 luka berat dan 386 luka ringan (cnnindonesia.com/10-04-2024).

Untuk mengatasi dua persoalan berulang ini, pemerintah dengan segenap instansi terkait mengupayakan beberapa tindakan. Sebut saja dengan mencanangkan kebijakan pembatasan kendaraan untuk mengurangi kemacetan dan memperpanjang waktu cuti bersama untuk memberi penumpukan lalu lintas karena masyarakat lebih leluasa memilih waktu mudik dan balik.

Hanya saja usaha ini seakan belum membuahkan hasil dilihat dari masih tingginya angka kemacetan dan juga kecelakaan yang memakan korban. Kejadian yang terus berulang di setiap tahunnya tentu seharusnya bisa menjadikan pembelajaran untuk diambil tindak preventif dan kuratif.

Karut Marut Sistem Transportasi Dalam Negeri

Persoalan kemacetan dan kecelakaan bukanlah hal baru dalam sistem transportasi negeri ini. Bahkan, kemacetan sudah menjadi makanan keseharian bagi warga ibu kota dan beberapa kota besar lainnya. Demikian pula dengan kecelakaan, baik itu darat, udara dan bahkan laut, seringkali terjadi dan memakan korban.

Menghadapi hal ini, tentu rakyat menggugat dan mengharapkan ada perhatian besar pemerintah untuk mampu mengatasi hal ini. Persoalan lain seperti rendahnya kualitas transportasi publik, mahalnya biaya tol, dan rendahnya tingkat penghargaan bagi penyedia jasa transportasi publik juga turut menghiasi persoalan transportasi negeri ini.

Pengaturan Sistem Transportasi dalam Islam

Persoalan transportasi yang mendasar di negeri ini disebabkan oleh paradigma dasar yang melandasinya. Dalam sistem sekuler-kapitalis yang dijalankan oleh negeri ini, transportasi dijalankan atas dasar bisnis yaitu untuk mendapatkan keuntungan materi dari pelaksana layanan ini yaitu penguasa kepada pemakai jasa ini yaitu rakyat.

Hal ini tentu berbeda dengan sistem Islam yang menjadikan penyediaan fasilitas publik atas dasar pelayanan bukan bisnis. Negara dengan asas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. menjalankan pelayanan kepada rakyatnya atas dasar pengurusan urusan rakyat. Dorongan keimanan inilah yang mendasari pelaksanaan tanggung jawab penguasa kepada rakyatnya.

Demikian pula pada sistem transportasi. Hal ini terbukti telah dijalankan di masa pemerintahan Islam terdahulu. Dalam satu riwayat, karena begitu khawatirnya atas pertanggungjawaban di akhirat sebagai pemimpin, Khalifah Umar bin Khaththab ra. berkata dengan kata-katanya yang terkenal, “Seandainya seekor keledai terperosok di Kota Baghdad karena jalanan rusak, aku sangat khawatir karena pasti akan ditanya oleh Allah SWT, ‘Mengapa kamu tidak meratakan jalan untuknya?’”

Perkataan ini membuktikan besarnya perhatian pemimpin dan penguasa untuk menghadirkan kenyamanan dan keamanan dalam transportasi. Hal ini kemudian juga diterapkan secara detail dalam pengelolaan sistem transportasi itu sendiri.

Misal soal jalan raya dan kendaraan serta fasilitas terkait. Sejarah Islam yang otentik sesungguhnya banyak mencatat fakta betapa Khilafah adalah pelayan rakyat terbaik sepanjang sejarahnya. Misalnya, selama masa Khilafah Umayah dan Abbasiyah, dibangunlah banyak pondokan gratis lengkap dengan fasilitas air, makann dan tempat tinggal untuk mempermudah perjalanan musafir. Fasilitas ini dibangun dari Irak dan negeri-negeri Syam (sekarang Suriah, Yordania, Libanon dan Palestina) ke Hijaz (kawasan Makkah).

Dalam hal alat transportasi untuk rakyat, khususnya para peziarah ke Makkah, Khilafah Sultan Abdul Hamid II telah membangun jalan kereta Istanbul-Madinah yang dikenal dengan nama “Hijaz”. Hal ini untuk mempermudah perjalanan dengan alat transportasi yang nyaman dan dengan jarak tempuh yang lebih singkat.

Pengelolaan dalam menghadirkan layanan transportasi yang berkualitas dan murah bagi rakyatnya tentu membutuhkan biaya besar. Biaya ini diperoleh dari Baitul Mal di mana kas negara diperoleh dari beberapa pos pemasukan seperti penerimaan zakat, kharaj, fa'i, jizyah dan pengelolaan harta kepemilikan umum dan negara. Dengan ini semualah, negara mampu menghadirkan layanan transportasi yang baik untuk rakyatnya.

Tentu berbeda dengan apa yang ada hari ini. Biaya tol yang sangat mahal yang bahkan hanya bisa diusahakan oleh kalangan menengah ke atas membuktikan bagaimana jual beli yang dilakukan penguasa kepada rakyatnya.

Inilah buah sekulerisme dan kapitalisme yang dijalankan negeri ini. Tentu jauh berbeda dengan pengelolaan jika berlandas pada Islam. Maka tak heran jika pengelolaan berlandas sistem Islam inilah yang didamba oleh sebagian manusia di dunia ini saat ini. Wallahu'alam bishowab.