Dimas Muhammad Erlangga

    FOLLOW  

Koalisi Untuk Kepentingan Bangsa!

Politik | Sunday, 11 Feb 2024, 06:49 WIB

Hasil pemilu legislatif (Pileg) tanggal 17 April 2019 sebetulnya memberi secercah harapan. Tiga partai yang selama getol mengumandangkan isu-isu kemandirian ekonomi, yakni PDIP, Gerindra, dan Nasdem, meraih suara cukup signifikan.

Sebaliknya, partai yang selama ini getol membela agenda-agenda neoliberalisme di Indonesia, justru mengalami kemerosotan perolehan suara yang sangat besar.

Dari gambaran di atas kita bisa mengambil dua kesimpulan. Pertama, rakyat marhaen kurang puas dengan kebijakan pemerintahan Jokowi, terutama terkait isu neoliberalisme dan korupsi-kolusi-nepotisme. Kedua, rakyat menghendaki adanya pergantian kebijakan ekonomi-politik.

Seharusnya, keunggulan partai-partai nasionalis di Pileg ini harusnya ditindak-lanjuti dengan konsolidasi politik untuk merespon Pemilu Presiden 2024 mendatang. Bentuk konkretnya adalah pembangunan sebuah koalisi strategis anti-neoliberal.

Setidaknya, ada beberapa kepentingan kita dengan koalisi partai-partai nasionalis ini. Pertama, meluaskan sentimen kemandirian ekonomi dan politik sebagai respon terhadap persoalan keterjajahan ekonomi, politik, dan sosial budaya saat ini. Kita berharap, sentimen kemandirian ekonomi bisa menjadi kesadaran bersama dan memagari siapapun Capres yang terpilih kedepan. Kedua, persatuan partai-partai nasionalis akan menjadi blok politik yang diharapkan bisa membendung agenda neoliberal di Indonesia. Apalagi jika koalisi itu bisa memenangi Pilpres 14 Februari mendatang. Sekaligus untuk mengisolir kekuatan-kekuatan neoliberal.

Sayang, menjelang Pilpres 2024, koalisi antar ketiga partai itu sudah muskil terjadi. PDIP, Gerindra, dan Partai Nasdem sama-sama sudah punya Capres sendiri. Selain itu, PDIP sudah punya teman koalisi baru, yakni PPP, Partai Hanura, Dan Partai Perindo. Partai Gerindra menempuh jalan ‘koalisi pragmatis’ untuk memastikan Prabowo tetap punya tiket menjadi Capres. Sedangkan Partai Nasdem berkoalisi bersama PKB, PKS, dan Partai Ummat Mengusung Dan Mendukung Anies Baswedan.

Lebih jauh lagi, yang tampak akhir-akhir ini adalah peperangan antara nasionalis versus nasionalis. Yang dominan di media adalah saling memblejeti antara PDIP versus Gerindra versus Nasdem Akibanya, ketiga partai ini tergiring dalam perang saling merontakkan. Di sisi lain, partai yang kita tengarai pengusung agenda neoliberal, tidak diisolir dan tetap nyaman melakukan konsolidasi.

Situasi di atas tidak menguntungkan. Pertama, partai-partai nasionalis gagal memaksimalkan arena pemilu untuk mempropagandakan program-program politik mereka, terutama yang berkaitan dengan perlunya menegakkan kembali kemandirian ekonomi, kedaulatan politik, dan kebudayaan nasional, kepada rakyat luas.

Kedua, tidak terjadi pengelompokan politik berdasarkan kesamaan platform atau ideologi partai. Seharusnya, kalau koalisi partai-partai nasionalis terbentuk, kemudian partai neoliberal juga membentuk koalisi, maka polarisasi politik pelan-pelan menjadi terang. Pengelompokan ini penting untuk penyederhanaan sistem kepartaian dan sekaligus memudahkan rakyat marhaen melihat orientasi politik sebuah partai. Ini akan mendorong rakyat marhaen untuk berpolitik secara rasional.

Di Indonesia, karena persoalan besarnya adalah masalah keterjajahan secara ekonomi, politik dan sosial-budaya, maka polarisasi yang diharapkan adalah nasionalis dan neoliberal. Partai-partai yang bermental komprador, dengan sendirinya akan terdorong ke kubu neoliberal.

Ketiga, medan pertempurannya bukan hanya di Pilpres, tetapi juga pasca Pilpres. Nantinya, kalau salah capres yang diusung oleh partai nasionalis bisa menang, maka hambatan mereka sangat besar.

kalaupun di Pilpres ini partai nasionalis terpecah, tetapi di parlemen mendatang mestinya mereka bersatu dalam mengamankan kebijakan yang pro kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat marhaen.

Bung Karno pernah memperingatkan bahwa demokrasi hanyalah alat. Demikian pula dengan Pemilihan Umum. Sementara tujuan kita sebagai sebuah bangsa adalah masyarakat adil dan makmur. Karena itu, sebagai sebuah alat, Pemilu seharusnya menjadi arena memperjuangkan masyarakat adil dan makmur.

Dalam konteks itu, koalisi parpol seharusnya juga berpijak pada perjuangan politik mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan demikian, kita berharap bahwa koalisi parpol bukan lagi ajang bagi-bagi jatah kekuasaan, melainkan ruang memperdebatkan dan sekaligus menyusun program dan agenda besar untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.