Nur Aini

    FOLLOW  

Program Indonesia Pintar Tuntas, Prestasikah?

Guru Menulis | Wednesday, 31 Jan 2024, 19:33 WIB

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim melaporkan, hingga 23 November 2023 penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) telah mencapai 100 persen target, yaitu telah disalurkan kepada 18.109.119 penerima. Bantuan itu menelan anggaran sebesar Rp 9,7 triliun setiap tahunnya (republika.co.id, 26/11/2024). Prestasi luar biasa? Tidak. Sudah seharusnya capaian bantuan dana pendidikan 100 %.

Dan sayangnya yang dimaksud adalah 100% penyaluran dana yang dialokasikan, itupun secara bertahap, namun belum mencakup 100% jumlah anak didik yang ada. Faktanya akses Pendidikan belum merata, juga kondisi sarana prasarana, baik kuantitas ataupun kualitas. Pendidikan Indonesia masih banyak PR nya. Apalagi kualitas Pendidikan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana, namun juga kurikulum dan SDM Pendidiknya.

Fakta di lapangan, dana PIP hanya dinikmati segelintir siswa dan dana yang diterima oleh siswa jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pernak-pernik biaya pendidikan, itupun jika benar dana PIP dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan. Tak jarang dana PIP digunakan orang tua untuk menyambung hidup atau bahkan dana PIP digunakan untuk kebutuhan sekunder yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Dana PIP tidak semuanya diterima oleh siswa yang benar-benar membutuhkan.

Sudah menjadi rahasia umum, terkadang penentuan penerima PIP dinodai dengan nepotisme. Maka jadilah penerima PIP dari kalangan anak pamong desa yang tergolong mampu, ada kalanya kondisi penerima PIP sudah berubah, dari tidak mampu menjadi mampu namun data tidak ter-update jadilah siswa dari keluarga mampu menjadi penerima PIP. Dan yang ironis adalah siswa dengan ekonomi tanggung apalagi tidak punya koneksi aparat desa, hanya bisa gigit jari. PIP itu ibarat hanya permen untuk mendiamkan anak kecil yang menangis.

Nikmatnya hanya sesaat dan akar masalah tidak terselesaikan. Hanya iming-iming untuk membungkam sebagian rakyat kecil, bahwa mereka selayaknya diam karena sudah dimanjakan dengan dana segar untuk pendidikan. PIP hanya salah satu alat pencitraan penguasa seolah telah begitu peduli pada rakyatnya.

Pendidikan adalah kebutuhan primer, maka jaminan penguasa agar seluruh rakyatnya mengenyam pendidikan terbaik adalah mutlak diperlukan. Namun sayang, dalam kacamata penguasa kapitalis, pendidikan bukanlah ladang basah penunjang pemasukan negara, malah sebaliknya pembiayaan pendidikan menjadi beban negara. Maka tak heran PIP hanya diberikan kepada sedikit rakyat, padahal yang membutuhkan biaya pendidikan adalah semua rakyat.

Pengelolaan pendidikan dalam sistem kapitalis di negeri ini sangat berkebalikan dengan pengelolaan pendidikan dalam sistem Islam. Islam menjadikan pendidikan sebagai tanggung jawab negara, dalam semua aspeknya, baik fisik, SDM maupun kurikulum dan hal terkait lainnya. Bahkan Islam menjadikan pendidikan dapat diakses secara gratis oleh semua rakyat, miskin maupun kaya, muslim maupun nonmuslim, semua berhak mendapatkan pendidikan terbaik agar menjadi manusia terbaik pula.

Pendidikan Islam juga memiliki kurikulum terbaik, berdasar akidah Islam, yang mampu mencetak generasi berkepribadian Islam, kuat imannya, berjiwa pemimpin dan trampil menguasai teknologi.