Zakaria Harahap
Kasus Korupsi dalam Lensa Kacamata Hukum Pidana Islam
Politik | 2023-11-15 22:13:49Dalam hukum pidana Islam, korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Perbuatan korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja, baik oleh pejabat publik maupun oleh masyarakat umum.
Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang paling merugikan masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dalam hukum pidana Islam, korupsi termasuk ke dalam perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi hukum.
Jenis-Jenis Korupsi dalam Hukum Pidana Islam
Dalam hukum pidana Islam, korupsi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:
A.Khianat
Khianat adalah perbuatan menyalahgunakan amanah yang diberikan kepadanya. Dalam konteks korupsi, khianat dapat diartikan sebagai perbuatan pejabat publik yang menyalahgunakan jabatannya untuk mengambil harta negara atau masyarakat.
Khianat dalam Hukum Pidana Islam Terbuka di jendela baru
www.wacana-edukasi.com
Khianat dalam Hukum Pidana Islam
B.Ghulul
Ghulul adalah perbuatan mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Dalam konteks korupsi, ghulul dapat diartikan sebagai perbuatan pejabat publik yang mengambil harta negara atau masyarakat secara diam-diam.
Ghulul dalam Hukum Pidana Islam Terbuka di jendela baru
id.scribd.com
Ghulul dalam Hukum Pidana Islam
C.Risywah
Risywah adalah perbuatan memberikan atau menerima sesuatu dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang. Dalam konteks korupsi, risywah dapat diartikan sebagai perbuatan pejabat publik yang menerima suap dari pihak lain untuk mempengaruhi keputusan atau tindakannya.
Risywah dalam Hukum Pidana Islam Terbuka di jendela baru
journal.stiba.ac.id
Risywah dalam Hukum Pidana Islam
Sanksi Hukum Korupsi dalam Hukum Pidana Islam
Sanksi hukum korupsi dalam hukum pidana Islam dapat berupa:
A.Hudud
Hudud adalah sanksi hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Dalam konteks korupsi, hudud yang dapat diterapkan adalah hukuman mati, cambuk, atau penjara.
B.Qisas
Qisas adalah sanksi hukum yang berupa pembalasan yang setimpal. Dalam konteks korupsi, qisas yang dapat diterapkan adalah hukuman penjara selama waktu yang sama dengan waktu yang dihabiskan korban untuk bekerja untuk mendapatkan harta yang dicuri.
C.Ta'zir
Ta'zir adalah sanksi hukum yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an atau hadis. Dalam konteks korupsi, ta'zir yang dapat diterapkan adalah hukuman penjara, denda, atau pencabutan jabatan.
Penerapan Hukum Pidana Islam dalam Pemberantasan Korupsi
Penerapan hukum pidana Islam dalam pemberantasan korupsi memiliki beberapa kelebihan, yaitu:
A.Efektif
Hukum pidana Islam memiliki sanksi hukum yang tegas dan keras, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.
B.Adil
Hukum pidana Islam bersifat adil, karena memberikan sanksi hukum yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.
C.Mendorong moralitas
Hukum pidana Islam dapat mendorong moralitas masyarakat, karena dapat memberikan contoh bahwa perbuatan korupsi adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi hukum.
Namun, penerapan hukum pidana Islam dalam pemberantasan korupsi juga memiliki beberapa tantangan, yaitu:
D.Konteks sosial
Hukum pidana Islam merupakan hukum agama, sehingga penerapannya harus disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat.
E.Kemampuan aparat hukum
Aparat hukum harus memiliki kemampuan yang memadai untuk menerapkan hukum pidana Islam, terutama dalam hal pembuktian dan pemeriksaan perkara.
F.Persepsi masyarakat
Masyarakat harus memiliki persepsi yang positif terhadap penerapan hukum pidana Islam, agar dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi.
Penerapan hukum pidana Islam dalam pemberantasan korupsi dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia. Namun, penerapannya harus dilakukan secara cermat dan hati-hati, agar dapat memberikan hasil yang optimal.
Dampak Baik dan Buruk Penerapan Hukum Pidana Islam di Indonesia
A.Dampak Baik
Efektivitas pemberantasan korupsi
Hukum pidana Islam memiliki sanksi hukum yang tegas dan keras, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.
Adil
Hukum pidana Islam bersifat adil, karena memberikan sanksi hukum yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Hal ini dapat meningkatkan rasa keadilan masyarakat.
Mendorong moralitas
Hukum pidana Islam dapat mendorong moralitas masyarakat, karena dapat memberikan contoh bahwa perbuatan korupsi adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi hukum. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghindari perbuatan korupsi.
B.Dampak Buruk
Konflik sosial
Hukum pidana Islam merupakan hukum agama, sehingga penerapannya dapat menimbulkan konflik sosial, terutama di masyarakat yang majemuk.
Pelanggaran HAM
Beberapa sanksi hukum dalam hukum pidana Islam, seperti hukuman mati dan cambuk, dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM. Hal ini dapat menimbulkan kontroversi dan penolakan dari masyarakat.
Ketidakefektifan
Penerapan hukum pidana Islam membutuhkan aparat hukum yang memiliki kemampuan dan komitmen yang tinggi. Jika aparat hukum tidak memiliki kemampuan dan komitmen yang memadai, maka penerapan hukum pidana Islam dapat menjadi tidak efektif.
Secara umum, penerapan hukum pidana Islam di Indonesia memiliki potensi untuk memberikan dampak yang baik, yaitu efektivitas pemberantasan korupsi, keadilan, dan peningkatan moralitas masyarakat. Namun, penerapannya juga harus memperhatikan potensi dampak buruk, seperti konflik sosial, pelanggaran HAM, dan ketidakefektifan.
Penerapan hukum pidana Islam harus dilakukan secara cermat dan hati-hati, agar dapat memberikan hasil yang optimal.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
