Era Sofiyah

    FOLLOW  

Membesut Kecerdasan Buatan, Pentingnya Regulasi, Pengawasan, dan Etika Jelang Pemilu 2024

Teknologi | Sunday, 20 Aug 2023, 11:36 WIB

Artificial Intelligence (Al) atau kecerdasan buatan, telah memasuki sendi-sendi kehidupan kita sehari-hari. Pada awalnya, kecerdasan buatan digunakan dalam aplikasi seperti mesin pencari dan permainan video. Semakin berkembang, teknologi ini juga diterapkan dalam banyak bidang, termasuk kesehatan, transportasi, dan bisnis. Selebihnya adalah pengefisiensian waktu, produktivitas yang meningkat, meminimalisir kesalahan manusia (human error), hingga otomatisasi tugas. Semua berkat metode-metode dan aplikasi-aplikasi baru, serta kumpulan data besar yang disebut "big data".

AI sebenarnya sudah dikenal sejak 1956 ketika Dartmouth College di Amerika Serikat menggelar simposium yang memprediksi mesin bisa secerdas manusia, meski waktu itu istilah AI belum dikenal. Puluhan tahun setelah simposium itu, manakala komputerisasi, digitalisasi dan internet merambah semua aspek kehidupan, AI kian luas digunakan, terutama sejak dasawarsa pertama abad ke-21.

Hal tersebut semakin diperkuat setelah OpenAI yang didukung Microsoft, meluncurkan bot percakapan (chatbot) ChatGPT pada November 2022. Chatbot adalah program komputer yang menyimulasikan percakapan manusia melalui perintah suara, obrolan teks, atau ketiganya.

Hanya dalam satu pekan pertama sejak diluncurkan, ChatGPT yang interaktif dan menjawab dengan tepat hampir semua hal yang ditanyakan manusia, sudah digunakan oleh satu juta orang. Popularitasnya yang meroket mendorong pesaing-pesaing Microsfot mengeluarkan chatbotnya sendiri.

Di tanah air perkembangan Al terbilang cukup pesat. Tercatat sebanyak 196,7 juta penduduk Indonesia yang telah menjadi pengguna akses internet pada tahun 2020 silam. Sementara itu, terdapat 24,6% perusahaan di Indonesia yang telah mengadopsi teknologi AI. Namun, jumlah tersebut nyatanya belum membuat Indonesia sepenuhnya siap untuk dihadapkan oleh penggunaan teknologi AI. Mengutip dari Oxford Insight, angka kesiapan adaptasi AI di Indonesia hanya menginjak 5,42%, menjadikannya sebagai urutan kelima di wilayah Asia Tenggara.

Namun, dari sekian manfaat yang diperoleh, kecanggihan AI memaksa kita untuk memikirkan kembali soal semangat, empati, emosi dan kreativitas yang hanya dimiliki manusia. Ketika kecerdasan buatan menjadi semakin maju, jelas akan mengambil alih pekerjaan yang pernah dilakukan manusia. Konsultan global McKinsey pernah merilis laporan yang menyebutkan sekitar 800 juta pekerjaan dapat hilang di dunia pada 2030 karena otomatisasi pekerjaan.

Tidak sedikit pula kasus yang mana mesin AI disusupi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga data yang terdapat di dalam sistem computer dapat dicuri dengan mudah, mulai dari hacking, cracking, malware, dll.

Dalam ranah politik, peluang dari kecerdasan buatan (AI) dapat dimanfaatkan oleh para politisi dalam kontestasi pemilu serentak 2024. Salah satu bentuk pemanfaatan yang mungkin dilakukan ialah pengumpulan data pemilih potensial dari algoritma topik politik yang beredar di media sosial yang kemudian dapat dipetakan sebagai target kampanye dari politisi yang maju pada pemilihan 2024.

Pemanfaatan tersebut rentan menjadi skandal dan isu kejahatan siber karena penggunaan data pribadi tanpa seizin dari pemilik data, sebagaimana disebutkan pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelanggaran itu apabila terjadi nantinya, dapat dikatakan serupa dengan sebuah peristiwa menjelang pilpres Amerika tahun 2016 yang dilakukan oleh Cambridge Analytica di mana mereka memanfaatkan data profil pengguna facebook secara illegal untuk menjadi target kampanye yang potensial pada masa tersebut. Isu seperti itu sempat beredar di Indonesia menjelang pemilu 2019 di mana beberapa ahli saat itu menyatakan kerentanan penyalahgunaan data profil facebook yang kurang dihargai.

Maka tak heran, Ada semacam kekhawatiran dan seruan untuk memperlambat laju perkembangan baru dalam kecerdasan buatan yang berkembang pesat dalam beberapa bulan terakhir ketika perusahaan raksasa teknologi seperti OpenAI, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, IBM dan lainnya saat ini berlomba-lomba mengembangkan teknologi AI yang mutakhir.

Para ilmuwan dan pakar telah meminta dunia untuk bertindak dengan menyatakan AI sebagai ancaman eksistensial bagi umat manusia yang risikonya sama dengan perang nuklir. Tak kurang CEO Telsa Elon Musk, CEO Apple Steve Woziak, dan profesor-profesor berbagai perguruan tinggi ternama di AS dan dunia mendesak perkembangan pesat AI agar direm. Menurut mereka, AI yang semakin canggih melukiskan perubahan besar dalam sejarah kehidupan di bumi yang semestinya direncanakan dan dikelola dengan baik.

Kekhawatiran lain mengenai teknologi tidak lain dan tidak bukan mengenai privasi atau data pengguna. Pengguna AI pastinya tidak mau informasi yang seharusnya menjadi rahasia malah dapat diakses dengan mudahnya oleh orang lain. Oleh karena itu, untuk menjaga privasi dari pengguna sistem AI ataupun orang lain pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap seluruh sistem AI untuk menjamin informasi penting tidak akan bocor.

Tak pelak, regulasi yang ketat, pengawasan yang menyeluruh, dan etika digital yang baik kiranya menjadi tantangan untuk memastikan kehadiran Al tidak disalahgunakan atau bahkan menjadi ancaman bagi orang lain.